energi terbarukan: OMDO v. akdo … 140711_110916_240517


inves + trading cara maen saham @ warteg (EXCEL FILE)

omdo = omong doang = ngoceh aja loh 😛

akdo = neh baru SIKAP n PERILAKU yang sesuai 🙂 (aksi donk)

kata tjuta ozSMALL

Jakarta – Pemerintah harus mengoptimalkan penggunaan energi baru terbarukan dalam penyediaan listrik di Tanah Air. Apalagi, pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 26% pada 2020 sesuai Paris Agreement tahun 2011.

“Indonesia harus bisa konsisten menentukan arah penyediaan energi terbarukan. Sebab kondisinya semakin tertinggal dari negara lain, di kawasan Asia Tenggara sekalipun,” ujar Juru Kampanye Energi dan Perkotaan Walhi Dwi Sawung di Jakarta, Selasa (23/5).

Solusinya, menurut dia, perlu kebijakan yang menarik investor terhadap pengembangan jenis energi terbarukan. Hal ini sejalan  dengan komitmen pemerintah untuk mengurangi mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 26% pada 2020 sesuai Paris Agreement tahun 2011, dengan cara mengedepankan pengembangan 25 energi terbarukan. “Nah sekarang kan justru bertolak belakang, pengembangan energi terbarukan justru terhambat regulasi yang mengatur tarif jual 85% dari Biaya Pokok Produksi (BPP) regional,” paparnya.

Dwi juga mengaku heran pembangkit listrik dengan kapasitas 9.000 MW yang akan dibangun di Pulau Jawa dan Bali masih menggunakan batubara. Padahal, pembangkit listrik berbasis batubara terbukti menimbulkan polusi udara dan dampak negatif bagi kesehatan yang begitu besar.

Menurut dia, sudah saatnya pemerintah mengalihkan fokus ke energi terbarukan untuk sisa proyek 35 ribu MW. Perlu dipetakan sumber-sumber energi terbarukan di masing-masing daerah termasuk Pulau Jawa untuk memperkuat cadangan. Dengan demikian konsep energi terbarukan dapat didesain untuk jangka panjang, berkelanjutan, serta makin murah biayanya.
“Jadi tetap ada ruangan untuk pengembangan energi terbarukan di Jawa, karena memang demand terbesar di sini. Saya rasa banyak investor swasta yang berminat jika dibuka peluang itu,” paparnya.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Rinaldy Dalimi juga menyatakan, DEN terus mendorong pemerintah untuk memaksimalkan pemanfaatan energi terbarukan, meminimalkan penggunaan minyak, mengoptimalkan penggunaan gas bumi, dan batubara sebagai andalan pasokan energi nasional. “Energi terbarukan merupakan energi masa depan dan negara-negara maju secara diam-diam terus mengembangkan ini dengan pesat,” ujar Rinaldy yang juga Guru Besar di Fakultas Teknik Universitas Indonesia.

Dalam pengembangan energi terbarukan, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Listrik Swasta Indonesia (APLSI) Ali Herman Ibrahim menilai, peran dan partisipasi swasta sangat didorong oleh Presiden Jokowi di program 35 ribu MW. Di sisi lain, dengan kebutuhan investasi yang begitu besar, tidak mungkin PLN berjalan sendiri dalam program 35 ribu MW.

Ali menambahkan APLSI sudah melakukan survei kepada pelaku usaha kelistrikan swasta dan sebagian besar mempertanyakan konsistensi regulasi dari pemerintah. Regulasi yang ada selalu berubah-ubah sehingga membingungkan sektor swasta. Kemunduran perekonomian nasional yang dirasakan saat ini terjadi salah satunya karena tidak bergeraknya sektor swasta. “Regulator dinilai tidak menciptakan iklim kondusif untuk ekspansi pembangkitan. Terlalu banyak intervensi,” katanya.

Sementara itu, Kepala Divisi Perencanaan Sistem PLN Adi Priyanto menilai target bauran energi terbarukan yang ditetapkan dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) sebesar 25% pada 2025 sulit dicapai. “Target 25% itu agak berat direalisasikan tanpa dorongan pemerintah. Kita lihat ada daerah yang berpotensi besar jadi sumber energi terbarukan, tapi tidak ada demand di sana,” ucapnya.

Adi mencontohkan Flores memiliki potensi 2.000 MW geothermal, tapi potensi tersebut belum direalisasikan karena tidak ada beban di sana. “Saat ini perkembangan energi terbarukan untuk listrik masih memperhatikan keseimbangan supply-demand. Jika tidak ada beban atau demand, masih sulit berkembang,” ujarnya.

 

 

Euis Rita Hartati/ERH

Investor Daily

buttrock

JAKARTA, KOMPAS.com — Potensi sumber daya energi baru terbarukan (EBT) di kawasan timur Indonesia (KTI) sangat tinggi. Tetapi, investasi EBT di kawasan ini dinilai tidak akan menarik bagi investor. Apa sebabnya?

Andi Rukman Karumpa, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) kawasan Indonesia Timur, mengatakan bahwa investasi EBT di timur Indonesia tidak menarik karena selain minus insentif, regulasi juga tidak mendukung.

“Potensi EBT di KTI besar. Sayangnya, insentifnya yang lemah. Ini yang membuat swasta tidak terlalu tertarik masuk ke KTI,” kata Andi melalui keterangannya, Selasa (14/3/2017).

Tak hanya itu, regulasi yang dikeluarkan kementerian terkait juga tidak bersahabat bagi investor atau IPP (independent power producer).

Andi mengatakan, pihaknya menghargai keluarnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No 12/2017 tentang pemanfaatan sumber energi terbarukan bagi penyediaan tenaga listrik. Di sana juga ditegaskan, kewajiban PLN membeli listrik dari EBT.

Namun semangat dari Permen ini, menurut Andi, hanya bagaimana PLN bisa membeli listrik semurah mungkin dari IPP. Permen ini tidak memberikan rangsangan yang cukup bagi IPP untuk berinvestasi.

“Semangat Permen hanya bagaimana membeli murah. Tapi tidak dipikirkan bagaimana produksinya menjadi lebih murah lagi, sehingga marginnya menarik bagi pengusaha,” tutur Andi.

Andi mengatakan, investasi EBT di kawasan timur Indonesia mesti dibuat semenarik mungkin, sebab biaya investasi di KTI sangat mahal.

Menurut dia, adanya keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), beratnya medan yang dilalui ditambah lagi cost of fund yang besar. Juga ditambah minimnya dukungan perbankan karena perbankan menilai risiko di kawasan timur Indonesia sangat tinggi.

“Sebab itu, investasi di kawasan timur Indonesia ini jangan disamakan dengan wilayah lain, apalagi disamakan dengan Timur Tengah yang buminya semuanya datar dan tanahnya gratis, bunga banknya cuma 3 persenan,” ucap Andi.

(Baca: Minat Investor Asing Bangun Pembangkit Listrik EBT di Gorontalo Terkendala Regulasi )

Sebelumnya, pemerintah mengatakan akan menekan tarif listrik EBT semurah mungkin. Dalam Permen ESDM nomor 12/2017 disebutkan tarif EBT sebesar 85 persen dari biaya pokok penyediaan (BPP) daerah tempat pembangkit listrik EBT dibangun.

Menteri ESDM Ignasius Jonan sebelumnya mengatakan, pihaknya berpatokan pada tarif listrik pembangkit listrik EBT di Arab Saudi yang bisa mencapai 2,99 dollar Amerika Serikat (AS) sen per kwh.

Pemerintah Arab Saudi kemudian memberikan sejumlah insentif bagi pengembangan listrik EBT, di antaranya pemberian lahan gratis dan insentif pajak.

Jonan mengatakan, pemerintah bisa memberikan lahan secara gratis seperti di Arab Saudi asalkan ada pelaku industri yang bisa memberikan tarif listrik 1,99 dollar AS per kwh. Faktanya, belum ada satu pun investor yang mengajukan tarif EBT seperti di Arab Saudi itu.

“Ini menunjukan bahwa tawaran pemerintah belum menarik. Pak Menteri harus cari formula lain. IPP yang paham kebutuhannya apa,” tutur Andi.

Andi mengatakan, kebutuhan listrik di kawasan timur Indonesia sangat tinggi, utamanya dunia usaha. Meningkatnya kebutuhan listrik tersebut sebagai akibat dari keseriusan pemerintah pusat membuka isolasi daerah-daerah tertutup seperti di Papua, Kalimantan, dan Sulawesi.

“Isolasi terbuka, ekonominya bergerak. Listriknya yang masalah. Kita kurang disini,” sebut Andi.

Andi menambahkan, rendahnya insentif ini akan membuat target pemerintah untuk mencapai bauran energi 23 persen pada tahun 2025 menjadi meleset lagi.

“Apalagi  kinerja sektor EBT bergerak negatif. Padahal, porsi EBT di negara-negara lain meningkat tajam,” pungkas Andi.

(Baca: Pengamat: Kok Semua Program EBT Harus Didanai Masyarakat? )

lol

Abu Dhabi detik– Negara ini salah satu penghasil minyak terbesar dunia. Produksi minyaknya mencapai 3 juta barel per hari. Sementata konsumsinya hanya 4-5% dari produksi tersebut, banyak yang diekspor.

Meski kaya minyak, namun Uni Emirat Arab (UEA) tidak mau menghamburkan minyaknya.

Demikian cerita dari Duta Besar RI Untuk UEA Husin Bagis di Abu Dhabi, saat ditemui di kantornya, Minggu (15/1/2017).

Husin bercerita soal perkembangan energi terbarukan di negara kaya minyak ini. Karena Menteri ESDM, Ignasius Jonan, pernah bercerita soal murahnya listrik energi terbarukan di negara ini, hanya 2,99 sen per kwh.

Di UEA, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) bisa memproduksi listrik dengan harga hanya US$ 2,99 sen/kWh alias Rp 390/kWh. Lebih murah dari Indonesia, Feed in Tariff untuk PLTS yang mencapai US$ 15 sen/kWh atau sekitar Rp 2.000/kWh.

“UEA berusaha mengurangi ketergantungan listrik dari minyak. Bahkan negara ini mau mempunyai pembangkit listrik tenaga nuklir bekerjasama dengan Korea. Rencananya mulai beroperasi tahun depan,” kata Husin.

“Negara ini punya triliunan dolar dan zero corruption,” imbuhnya.

Usaha UEA untuk mengembangkan energi terbarukan sangat besar. Negara ini punya kota percontohan pengembangan energi terbarukan bernama Masdar City, yang dikembangkan oleh Masdar, perusahaan asal UEA.

Negara ini mengembangkan teknologi energi terbarukan dengan menggandeng ahli-ahli asing. “Namun nantinya orang asing ini akan berkurang dan digantikan oleh orang lokal, karena pemerintahnya punya program itu lewat Kementerian Tenaga Kerja dan Emitarisasi,” ungkap Husin.

Lewat teknologi inilah, lanjut Dubes, bisa membuat ongkos produksi listrik energi terbarukan tersebut murah.

Pemerintah Indonesia ingin mempelajari proses pengembangan energi terbarukan dari UEA. Jonan pada hari ini, Senin (16/1/2017), mengunjungi Abu Dhabi untuk melihat perkembangan energi terbarukan di negeri kaya minyak tersebut.

Bersama rombongan, ditencanakan akan hadir Direktur Utama 3 BUMN. Yaitu Dirut PT Pertamina (Persero), Dirut PT PLN (Persero), san Dirut PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN). (dnl/ang)

buttrock

Jakarta detik -Managing Board Siemens AG, Roland Busch didampingi President Direktur & CEO PT Siemens Indonesia Josef Winter mengunjungi Kementerian Perindustrian. Perusahaan yang bergerak di bidang industri, energi, kesehatan ini menawarkan suatu sistem untuk membangun pembangkit listrik di daerah terpencil.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronikal Kemenperin, Gusti Putu Suryawirawan yang ikut dalam pertemuan mengatakan, Siemens memiliki sistem untuk membangun pembangkit listrik. Nanti kalau sudah jadi membangun, maka akan ada BUMN yang mensupplai komponen pembangkit listrik tersebut.

“Mereka sudah mengembangkan sistem untuk di daerah-daerah remote area (terpencil) untuk pembangkit listrik. Dia berharap dengan adanya sistem itu, nanti ada bagian-bagian yang bisa dibikin disini, diproduksi lokal,” ujar Putu, di Kemenperin, Jl Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (8/9/2016).

Perusahaan asal Jerman itu tertarik dengan proyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW di Indonesia. Nantinya, Siemens akan menemui PLN untuk mendiskusikan hal tersebut.

“Terkait dengan proyek 35.00 MW tapi mereka menawarkan yang agak unik. Di tempat-tempat yang agak remote. Remote itu nggak ada Sutet, jadi di tempat yang nggak ada sutetnya itu mereka membuat satu sistem yang stand alone. Apakah pakai gas, atau campuran gas dan solar, tapi suatu sistem yang bisa dikembangkan nantinya oleh industri-industri kita. Jadi bisa melibatkan Barata, bisa melibatkan PT PAL, pokoknya BUMN-BUMN itu bisa dilibatkan untuk mengembangkan sistem itu,” jelas Putu.

Bila Siemens jadi membangun, maka akan menggandeng BUMN seperti Barata dan lainnya supaya bisa ikut membangun berapa komponen pelengkapnya. Misalnya komponen pembangkit listrik adalah boiler dan turbin, nanti akan dilihat komponen apa yang bisa dibuat perusahaan lokal, sehingga nanti akan mensupplai pembangkit listrik tersebut.

Belum diputuskan pembangunan proyek ini di daerah mana. Akan tetapi, pemerintah ingin industri dalam negeri maju dalam pembangunan pembangkit listrik dengan memakai konten lokal misalnya hingga 75%.

Selain itu, Siemens juga ingin membangun teknologi lokomotif untuk LRT. Dengan begitu, diharapkan juga bisa bekerja sama dengan PT INKA sebagai industri pembuat kereta dalam negeri.

“Satu lagi dia juga punya teknologi untuk lokomotif, untuk LRT untuk kereta yang medium speed. Itu juga ditawarkan. Kalau bisa dibuatkan standarnya, mereka juga berharap di sini ada partner seperti PT INKA memproduksi lokomotif,” kata Putu.

(drk/drk)

ets-small

 

JAKARTA, May 31 (Xinhua) — Indonesia and Norway on Tuesday agreed to bring the cooperation in renewable energy, environment and fishery to a higher level, the Indonesian foreign minister said here.

Indonesian President Joko Widodo met with Foreign Minister of Norway Borge Brende at the State Palace on Tuesday.

“Norwegian foreign minister stated that nearly all of energy used in Norway resulted from hydro power,” Minister Retno said after the meeting.

Indonesia is attempting to diversify sources of its energy to meet rising energy demand as the country’s oil production has been dwindling.

On environment sector, President Widodo stressed the need of speeding up the two countries’ cooperation on reducing carbon emission.

Indonesia and Norway have cooperated on reducing emission from deforestation and degradation or REDD plus since 2010.

Recently, Indonesia has taken measures to restore millions of hectares of peat land across the country, including establishment of a moratorium on opening of new palm oil plantations on peat land, in part to prevent forest fires from happening.

new-chin-year-dragon-02

yahoo finance: Origin Energy is continuing its shift toward renewables by agreeing to buy the entire output of what should become Australia’s most productive solar farm.

Origin says it has agreed to purchase the output from the proposed 300-hectare Clare Solar Farm in northern Queensland, which is expected to start operation in 2017.

The farm is owned by Spain’s Fotowatio Renewable Ventures, which also owns the new Moree Solar Farm in northern NSW. Origin in March committed to purchasing its output.

“The cost of solar is falling rapidly compared to other renewable resources … Now is the ideal time to invest in solar and we have been actively looking for opportunities to diversify and add more renewable energy to our portfolio,” Origin Energy Markets chief executive Frank Calabria said in a statement.

new-chin-year-dragon-02

Tingginya angka konsumsi listrik di pusat belanja atau mal Jakarta membuat program penghematan Sumber Daya Alam (SDA) terganggu. Untuk itu, pemerintah mengimbau pengusaha mal maupun properti untuk mulai menggunakan pembangkit listrik tenaga surya sebagai solusi alternatif.

Wakil Presiden Direktur Agung Podomoro Land, Handaka Santosa, menyambut baik rencana tersebut. Pasalnya, pengeluaran yang dikeluarkan perusahaan untuk kebutuhan listrik tergolong cukup besar.

“Kalau mau efisien, ya kita setuju apapun kebijakannya. Memang itu kalau pakai listrik konsumsi dan biaya besar. Kita saja bayar Rp4-5 miliar per bulan,” ujarnya di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, Handaka mengatakan, pihaknya sudah melakukan pengalihan sumber daya listrik. Mal milik perseroan saat ini menggunakan pembangkit listrik berbahan baku gas. “Mal kita saat ini pakai gas generator,” ujarnya.

Namun, ia menegaskan satu hal yang perlu diperhatikan pemerintah bila kebijakan ini diterapkan yakni pemerintah harus menjamin pasokan bahan baku. “Kalau tidak ada suplai kan repot. Jadi, siapkan suplainya,” tutur Handaka.

http://bisnis.vivanews.com/news/read/233123-pebisnis-mal-sambut-positif-energi-alternatif

Sumber : VIVANEWS.COM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: