big news on BRAU n bumi … 171110_290916


Emoticons0051

kontan: Ibarat artis ngetop, nama Grup Sinar Mas nyaris selalu menjadi buah bibir dan menjadi sorotan. Maklum, bisnis konglomerasi yang dirintis Eka Tjipta Widjaja  sanggup bangkit lagi setelah jatuh berkali-kali. Bahkan kini, kelompok usaha ini tercatat sebagai salah satu grup usaha terbesar di Tanah Air.

Nah, jika grup usaha lain menunjuk krisis moneter tahun 1998 sebagai fase kejatuhan terdalam, lain cerita dengan Sinar Mas. Kelompok bisnis itu merasa limbung pada tahun 2001. Mereka menanggung utang US$ 13,5 miliar hanya dari bisnis kelapa sawit serta pulp and paper. Angka itu berkontribusi mayoritas bagi total utang Sinar Mas.

Harga kelapa sawit serta pulp and paper di pasar internasional yang terjun bebas yang menjadi biang kerok. Kala itu, satu ton kelapa sawit hanya dihargai US$ 350 per ton. “Ditambah country rating Indonesia juga sudah sangat rendah,” kenang Gandi Sulistiyanto, Managing Director Sinar Mas Group saat dijumpai KONTAN di kantor Sinar Mas, akhir Agustus silam.

Pada masa itu bisnis keuangan Sinar Mas juga meriang. Bank International Indonesia (BII) nyaris kolaps, karena menanggung utang Sinar Mas sebesar US$ 1,43 miliar. Akhirnya, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) turun tangan memberikan jaminan. Dalam kondisi serba sulit, Sinar Mas kemudian merestrukturisasi bisnis. Opsi di depan mata adalah melepas bisnis tertentu dan mempertahankan selebihnya. Keputusan diambil, Sinar Mas melepas BII.

Pertimbangan Sinar Mas, BII adalah perusahaan sektor keuangan terbesar yang mereka miliki. Jadi kalau dijual, bisa signifikan membayar utang bisnis pulp and paper dijalankan lewat Asia Pulp & Paper (APP).

Alasan lain, BII menyerap tenaga kerja paling sedikit. Ini berbeda dengan APP yang mempekerjakan 110.000 orang atau hampir separuh dari total tenaga kerja Sinar Mas, yang saat itu berjumlah 300.000 orang. “Perusahaan yang menyerap tenaga kerja terbanyak, yakni sektor kertas dipertahankan. Itu amanah  pendiri kami,” ujar Gandi.

Pelan tapi pasti, Sinar Mas kembali bangkit. Pengalaman pahit dengan BII tak membikin mereka jera. Sembari mencicil utang, tahun 2005, Sinar Mas membeli Bank Shinta, cikal bakal Bank Sinarmas.

 

Badai belum berlalu

Kebetulan, Dewi Fortuna juga berpihak pada bisnis kelapa sawit. Harga komoditas bahan baku minyak goreng itu lalu naik di atas US$ 1.000 per ton.
Kantong yang kemudian menggembung, memicu Sinar Mas menjajal peruntungan bisnis baru; infrastruktur, energi, pertambangan serta telekomunikasi. Dus, bisnis Sinar Mas bersemi  lagi tahun 2008.

Namun, badai tak benar-benar berlalu. Hingga kini, tudingan sebagai perusak lingkungan masih membayangi bisnis kelapa sawit serta pulp and paper. Sinar Mas bersikukuh menampik tudingan tersebut. “Itu adalah persaingan bisnis global, Prancis dan Eropa terang-terangan anti sawit,” elak Gandi.

Selain itu, tak semua pertimbangan bisnis Sinar Mas bernas. Pada bisnis telekomunikasi misalnya, Sinar Mas mengaku CDMA adalah buah  kesalahan memilih teknologi. Alhasil, Sinar Mas harus membereskan kesalahan yang dibuat sendiri.

Hanya saja, pepatah Jepang menyebut shichiten hakki, yang berarti jatuh tujuh kali bangun delapan kali. Sinar Mas sepertinya mempunyai banyak cara untuk kembali bangkit.

Regenerasi

Saat ini Eka Tjipta Widjaja tak lagi duduk di garda depan. Anak dan cucunya yang menjalankan roda bisnis Grup Sinar Mas. Setiap anak mengelola satu lini. Bisnis yang dipegang anak, otomatis menurun ke cucu.

Sinar Mas mengelompokkan ratusan perusahaan ke dalam enam pilar utama bisnis, yakni pulp and paper, jasa keuangan, pengembang dan real estat serta agribisnis dan makanan. Dua lini bisnis lagi adalah telekomunikasi serta energi dan infrastruktur.

Anak tertua Eka Tjipta, yakni Teguh Ganda Widjaja memegang pulp and paper, sedangkan Franky O. Widjaja menggawangi agribisnis dan makanan. Lantas, bisnis pengembang dan real estat dikendalikan Muktar Widjaja. Kalau Indra Widjaja kebagian jasa keuangan. Anak-anak mereka atau generasi III, sudah terlibat menjalankan bisnis bersama-sama.

Hanya bisnis energi dan infrastruktur yang langsung dipegang oleh generasi III. Fuganto Widjaja, anak Indra Widjaja mengawal bisnis yang antara lain membawahi PT Golden Energy Mines Tbk dan PT Berau Coal Energy Tbk itu. “Dipilih di antara generasi III, Pak Fuganto dianggap mampu dan bisa menjalankan,” terang Gandi Sulistiyanto, Managing Director Sinar Mas Group, saat dijumpai KONTAN, akhir Agustus silam.

Menjalankan bisnis berbarengan antara generasi II dan III bukan tanpa kendala. Meskipun, pertalian darah mengikat mereka. Kendala biasanya muncul lantaran faktor latar belakang pendidikan dan komunikasi. Gaya kepemimpinan generasi III yang berlatar belakang pendidikan di luar negeri, berbeda dengan generasi II.

Namun, klan Eka Tjipta sudah sepakat dengan satu hal. “Kalau sudah diputuskan oleh anak tertua, yang lain mengikuti, walaupun dalam diskusi ada perbedaan pendapat,” kata Gandi.

ets-small

JAKARTA kontan. Setidaknya ada sembilan emiten yang sahamnya disuspensi otoritas bursa selama satu tahun terakhir. Kesembilan saham ini disuspensi bukan akibat pergerakan saham mereka, melainkan karena faktor fundamental.

Saham PT ATPK Resources Tbk (ATPK) sudah disuspensi sejak 28 Agustus 2015 silam. Saham PT Inovisi Infracom Tbk (INVS) diparkir sejak Februari 2015. PT Skybee Tbk (SKYB) mendapat suspensi sejak Agustus 2015.

Lalu ada enam saham lain seperti saham PT Siwani Makmur Tbk (SIMA), PT Sekawan Intipratama Tbk (SIAP), PT Garda Tujuh Buana Tbk (GTBO), PT Permata Prima Sakti Tbk (TKGA), PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk (BORN), dan PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU).

Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan perdagangan saham ATPK karena mempertanyakan keberlangsungan usaha atau going concern emiten ini. Sama halnya seperti GTBO yang disuspensi lantaran berhentinya produksi batubara.

Selain masalah going concern, suspensi juga dilakukan karena alasan administratif seperti telatnya penyampaian laporan keuangan kuartalan. Sembilan saham ini disuspensi rata-rata selama satu tahun, bahkan ada yang lebih.

Artinya, tersisa waktu satu tahun lagi untuk memperbaiki fundamental. Jika tidak, konsekuensinya adalah delisting paksa alias forced delisting seperti apa yang sudah diatur oleh peraturan bursa.

Sebelumnya, Direktur Penilaian Perusahaan BEI Samsul Hidayat bilang, setidaknya ada 28 perusahaan yang masuk dalam radar penilaian ulang atas kelayakan apakah masih bisa tercatat di bursa atau tidak. Apalagi, sebagian besar disuspensi cukup lama.

Namun, peraturan ini tidak saklek. Dalam situasi tertentu, masih ada toleransi waktu. “Belum tentu setelah dua tahun disuspensi, saham itu langsung di-delisting,” tambah Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan Anggota Bursa Hamdi Hassyarbaini belum lama ini.

Toleransi ini hanya berlaku untuk situasi tertentu. Emiten harus menunjukkan komitmen untuk melanjutkan keberlangsungan usaha. Jika tidak, maka forced delisting bisa terjadi.

Samsul menambahkan, forced delisting bisa terjadi meski saham belum disuspensi selama dua tahun. Misalnya, karena tersangkut masalah hukum yang besar yang mengganggu kelangsungan usaha atau perusahaan tersebut sudah tidak memenuhi standar laporan keuangan dan persyaratan lain sebagai perusahaan terbuka.

“Kami akan meminta pendapat dari mereka terlebih dahulu. Bursa akan bertanya tentang rencana mereka,” pungkas Samsul.

Dalam lima tahun terakhir, ada 21 emiten yang delisting dari bursa. Tahun lalu, ada tiga perusahaan yang di-delisting, yakni, PT Unitex Tbk (UNTX), PT Bank Ekonomi Raharja Tbk (BAEK), dan PT Davomas Abadi Tbk (DAVO).

 lol

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA– Memasuki pertengahan 2016 ini Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah memproses 52 perkaraPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Jumlah itu naik dari periode sama tahun lalu 49 perkara. Dari 52 perkara, enam melibatkan perusahaan terbuka (Tbk).

Keenam perusahaan itu antara lain PT Eagle High Plantation (BWPT), PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk (DAJK), dan PT Bumi Resources (BUMI).

Jika dibandingkan tahun lalu, jumlah perusahaan Tbk yang dimohonkan PKPU bertambah.

Tahun lalu hanya ada tiga perusahaan Tbk yang masuk proses PKPU, yakni PT Trikomsel Oke Tbk (TRIO), PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU), dan PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk (APOL).

Andi F. Simangunsong, pengacara sekaligus kurator dari AFS Partnership bilang, dalam perekonomian yang sulit, banyak perusahaan yang tidak bisa membayar utang jatuh tempo, ataupun diperkirakan tidak membayar tepat waktu.

“Saat itu perusahaan butuh restrukturisasi utang,” katanya, Minggu (5/6/2016).

Umumnya perusahaan mencoba restrukturisasi dengan pendekatan one on one dengan kreditur di luar pengadilan.

Namun jika seluruh kreditur tidak dapat dirangkul, PKPU jadi opsi tepat.

Tapi Opsi itu tidak dipilih jika mayoritas kreditur berhasil dirangkul sebelum ke pengadilan.

Analis First Asia Capital David Nathanael Sutyanto menambahkan, PKPU merupakan langkah penyelesaian utang paling akhir.

Sebelum masuk pengadilan, biasanya debitur dan kreditur sudah melakukan pembicaraan untuk penyelesaian utang.

“Kalau tidak ada titik temu, PKPU jalan yang tepat,” katanya.

PKPU menjadi jalan terakhir karena bagi perusahaan terbuka, hal ini dapat berdampak pada pergerakan saham. “Karena keadaanemiten dipandang sudah tak sehat,” tegasnya.

Oleh karena itu pemegang sahamlah yang dirugikan jika suatu perusahaan masuk PKPU. Sebab posisi pembayaran bagi pemegang saham ada di bawah.

Artinya, perusahaan harus mengedepankan pembayaran utang kepada kreditur khususnya bank dibandingkan kepentingan pemegang saham.

Reporter: Sinar Putri S.Utam

new-chin-year-dragon-02

JAKARTA kontan. Negara surga pajak atau tax haven tetap favorit bagi sejumlah perusahaan untuk menghindari perpajakan. Tak heran, nyaris semua perusahaan besar di Tanah Air dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), membentuk anak usaha bertujuan khusus atau special purpose vehicle (SPV) di negara tax heaven.

Tujuannya antara lain untuk transaksi akuisisi, maupun tujuan penerbitan obligasi.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan, telah memiliki data komplet pemilik SPV di tax heaven, termasuk dari kalangan emiten saham di BEI. Mereka bagian dari 2.000 SPV yang akan ditelusuri Kementerian Keuangan.

“Akan kami periksa,” katanya, Selasa (22/3), tanpa menyebut identitasnya. Nah, berdasarkan riset KONTAN, sejumlah SPV digunakan untuk membeli saham.

Sebagai contoh, Farindo Investment Limited (Ltd). SPV yang dibentuk di Mauritius, itu kini memiliki 47,15% saham di BCA. Farindo merupakan SPV yang terafiliasi dengan pemilik Grup Djarum.

Selain itu, ada pula Asia Coal Energy Ventures Limited (ACE) yang dibentuk di British Virgin Island. SPV ini dibentuk keluarga Grup Sinarmas untuk mengakuisisi perusahaan tambang, PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU).

BRAU juga membentuk SPV di Singapura bernama Berau Capital Resources Pte Ltd. Perusahaan ini merupakan kendaraan BRAU untuk menerbitkan obligasi jenis guaranted secured notes senilai US$ 450 juta di Singapura.

Juru Bicara Direktorat Jenderal Pajak Mekar Satria Utama mengungkapkan, data Ditjen Pajak menunjukkan bahwa jumlah SPV miliki WNI lebih dari 2.000 WNI. Data-data itulah yang akan dikejar oleh Ditjen Pajak dengan memanfaatkan fasilitas kerjasama pertukaran informasi.

Pengamat Pajak dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Ronny Bako menambahkan, pemerintah bisa memanfaatkan data sekunder dari kunjungan wisata WNI ke luar negeri, utamanya tujuan ke negara tax heaven.

Dari data tersebut, pemerintah bisa menelusuri SPT WNI. “Buat juga regulasi baru terkait aktivitas penghindaran pajak per sektor,” kata Ronny.

Reporter Adinda Ade Mustami
Editor Barratut Taqiyyah
gifi

JAKARTA. Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara atau melakukan suspensi perdagangan saham lima emiten menyusul belum disampaikannya laporan keuangan interim per 30 September 2015 dan belum dilakukannya pembayaran denda.

“Berdasarkan catatan Bursa, emiten yang terkena suspensi itu yakni PT Borneo Lumbung Energy dan Metal Tbk (BORN), PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU), PT Permata Prima sakti Tbk (TKGA), PT Inovisi Infracom Tbk (INVS) dan PT Buana Listya Tama Tbk (BULL),” papar Kepala Penilaian Perusahaan 1 BEI I Gede Nyoman Yetna dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (11/3/2016).

Ia mengemukakan bahwa pengenaan sanksi itu, sesuai dengan ketentuan peraturan III.1.6.1.1 Bursa No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Laporan Keuangan Interim.

Laporan tersebut harus diaudit oleh akuntan publik disampaikan selambatnya tiga bulan setelah tanggal laporan keuangan interim dimaksud.

Selain itu, lanjut dia, ketentuan II.6.3 Peraturan Bursa Nomor I-H tentang Sanksi. Bursa memberikan peringatan tertulis III dan denda sebesar Rp150 juta apabila mulai hari kalender ke-61 hingga hari kalender ke-90 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan, emiten tetap tidak memenhi kewajiban penyampaian laporan keuangan.

Kemudian, ketentuan II.6.4 Peraturan Bursa Nomor I-H tentang Sanksi, Bursa melakukan suspensi, apabila mulai hari kalender ke-91 sejak lampaunya batas waktu laporan keuangan, emiten tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan dan atau telah menyampaikan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sesuai peraturan.

“Batas waktu penyampaian laporan keuangan interim yang berakhir per 30 September 2015 yang diaudit oleh Akuntan Publik adalah tanggal 4 Januari 2016,” paparnya.

http://market.bisnis.com/read/20160311/192/527144/bursa-efek-indonesia-bei-suspensi-5-emiten
Sumber : BISNIS.COM

doraemon

JAKARTA. Bursa Efek Indonesia (BEI) mendera PT Buana Listya Tama Tbk (BULL) dengan denda Rp 150 juta. Pasalnya, perseroan belum melakukan penyampaian laporan keuangan September sesuai dengan batas waktu yang ditentukan bursa yakni tanggal 4 Januari 2016 lalu.

“Berdasar catatan Bursa, sampai dengan tanggal 29 Februari 2016, terdapat lima perusahaan tercatat yang belum menyampaikan Laporan keuangan interim yang berakhir per 30 September 2015 dan/ atau belum melakukan pembayaran denda,” ujar I Gede Nyoman Yetna, Kepala Penilaian Perusahaan I BEI, dalam keterbukaan, Kamis (10/3).

Sesuai ketentuan II.6.3. Peraturan Bursa Nomor I-H tentang sanksi, bursa memberikan peringatan tertulis III dan denda sebesar Rp 150 juta apabila mulai hari kalender ke-61 hingga hari kalender ke-90 sejak lampauannya batas waktu penyampaian laporan keuangan, perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan.

“Mengenakan sanksi peringatan tertulis III dan denda sebesar Rp 150 juta kepada BULL karena tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan interim yang berakhir per 30 September 2015 yang diaudit oleh akuntan publik sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan,” lanjutnya.

Bersamaan dengan itu, Bursa juga melakukan suspensi perdagangan saham terhadap empat emiten yang belum menyampaikan laporan keuangan interim per 30 September 2015. Laporan tersebut merupakan yang tidak ditelaah terbatas atau yang tidak diaudit akuntan publik.

Keempat emiten tersebut adalah PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Tbk (BORN), PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU), PT Permata Prima Sakti Tbk (TKGA) dan PT Inovisi Infracom Tbk (INVS). Padahal batas waktu penyampaian laporan keuangan interim sudah melewati batas yang ditetapkan.

http://investasi.kontan.co.id/news/bei-beri-sanksi-denda-rp-150-juta-terhadap-bull
Sumber : KONTAN.CO.ID

big-dancing-banana-smiley-emoticon

Mantan Direktur Utama PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU), Rosan Perkasa Roeslani masih
memiliki kewajiban utang yang harus dipenuhi ke BRAU. Berdasarkan keputusan arbitrase
di Singapore International Arbitration Centre, akhir 2014 silam, Rosan memiliki kewajiban
US$ 173 juta kepada BRAU.

Rosan yang kini menjadi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) itu enggan berkomentar
banyak tentang utang tersebut. Ia mengatakan, kewajiban itu akan diselesaikan secara damai.
“Tanya ke BRAU saja itu. Sudah damai. Ya akan mengarah ke perdamaian,” ujar Rosan.(kontan/az)

butterfly

JAKARTA kontan– Bursa Efek Indonesia (BEI) memustuskan untuk melakukan penghentian sementara (suspensi) saham PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU) dan PT Inti Agri Resources Tbk (IIKP) sejak sesi I perdagangan Senin ini.

Kepala Penilaian Perusahaan I BEI I Gede Nyoman Yetna dalam siaran pers di Jakarta, mengemukakan bahwa Bursa melakukan perpanjangan suspensi terhadap saham BRAU merujuk pengumuman Bursa No. Peng-SPT-00010/BEI.PGI/05-2015 tertanggal 4 Mei 2015 perihal suspensi efek BRAU diseluruh pasar.

Selain itu, Bursa juga merujuk surat surat Bursa No. S-06663/BEI/PGI/12-2012 tertanggal 4 Desember 2015 perihal peringatan tertulis III dan denda. Dan, ketentuan II.3 Peraturan Bursa Nomor I-H tentang Sanksi.

“Dengan ini Bursa mengumumkan bahwa hingga Jumat (18/12), Bursa belum menerima pembayaran denda dari perseroan terkait sanksi atas keterlambatan penyampaian tanggapan permintaan penjelasan Bursa,” papar I Gede Nyoman Yetna.

Sementara itu, Kadiv Pengawasan Transaksi BEI Irvan Susandy mengemukakan bahwa untuk suspensi saham IIKP dilakukan seiring dengan peningkatan harga kumulatif yang signifikan sebesar Rp1.240 atau 139,33%, yakni dari harga penutupan Rp890 pada 12 November 2015 menjadi Rp2.130 pada 18 Desember 2015.

“Suspensi saham IIKP dilakukan di pasar reguler dan pasar tunai mulai perdagangan sesi I pada 21 Desember 2015 sampai dengan pengumuman Bursa lebih lanjut. Bursa menghimbau kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan perseroan,” katanya. (ant/gor)

dollar small

JAKARTA kontan. Kondisi komoditas yang tengah lesu membuat PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU) menggiatkan efisiensi. Emiten batubara ini melakukan perubahan penggunaan dana penawaran saham perdana atau Initial Public Offering (IPO). Selain itu, BRAU juga merevisi belanja modal atau capital expenditure (capex) tahun ini.

“Perubahan strategi. Tadinya sisa dana IPO untuk pertumbuhan. Tapi dua sampai tiga tahun ke depan, harga komoditas batubara diperkirakan masih tertekan. Maka kita fokus ke efisiensi,” kata Direktur Independen BRAU Arief Wiedhartono, Rabu (21/10).

Sampai akhir kuartal ketiga, BRAU telah menggunakan Rp 722,32 miliar dana IPO. Nantinya, sisa dana IPO senilai Rp 346 miliar akan digunakan untuk pengembangan usaha perseroan. Ini meliputi peningkatan kapasitas fasilitas pengolahan batubara, loading conveyor serta hauling road di Lati, Binungan, dan Sambarata. Selain itu, BRAU juga melakukan investasi penambahan 2 unit tug dan barge.

BRAU akan mengutamakan penambangan pada site tambang dengan biaya operasional yang lebih rendah. Sehingga margin keuntungan yang diraih bisa meninggi.

Arief mengungkapkan, efisiensi yang dilakukan akan mengacu pada kecenderungan harga komoditas batubara. BRAU pun berusaha menekan biayanya di bawah harga batubara.

Oleh karena itu, BRAU juga merevisi rencana pembangunan pembangkit listrik di Suaran. “Kapasitas sedang dikaji ulang berapa yang akan BRAU bangun. Masih dalam kajian,” ujar Arief.

Pada rencana awal, BRAU berencana membangun pembangkit listrik di Suaran dengan kapasitas 15 MW sampai 25 MW. Menurutnya, BRAU mempertimbangkan penurunan kapasitasnya menjadi sekitar 10 MW sampai 12 MW minimum.

Arief mengatakan, BRAU telah membangun fasilitas peningkatan kapasitas produksi di Binungan dan Suaran. Dana pembelanjaan modal itu juga digunakan untuk membangun terminal batubara di Suaran yakni Rp 68,45 miliar, pembangkit listrik tenaga batubara di Suaran senilai Rp 5,03 miliar, dan pembelian fasilitas transhipper Rp 10,45 miliar.

BRAU juga memangkas capex tahun ini sebanyak 40%. Tadinya, BRAU menganggarkan capex sebesar US$ 30 juta. Arief mengatakan, serapan capex perseroan tahun ini direvisi menjadi US$ 18 juta. Adapun sampai kuartal ketiga, capex yang telah terserap adalah sekitar US$ 12 juta.

Sampai kuartal ketiga, Arief memperkirakan realisasi produksi batubaranya mencapai 20 juta ton. Sampai akhir tahun, BRAU menargetkan produksi 26,5 juta ton dari Sambarata.

 

Reporter Annisa Aninditya Wibawa
Editor Barratut Taqiyyah
lol

JAKARTA– Kelompok usaha Sinar Mas Grup menargetkan skema restrukturisasi utang PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU) senilai US$ 950 juta bisa rampung pada akhir tahun ini.

“Dulu sudah ada skema. Saat ini sedang dikaji kembali. Target sebelum Januari 2016 sudah ada skema terkini,” kata Direktur Utama Berau Coal Energy, Fuganto Widjaja, cucu pendiri Grup Sinar Mas Eka Tjipta Widjaja, usai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Berau Coal di Jakarta, Rabu.

RUPSLB diselenggarakan atas permintaan Vallar Investment UK Ltd selaku pemilik 84,74% saham Berau Coal Energy. Melalui Vallar, Asia Resource Minerals Plc (ARMS) mengendalikan saham Berau Coal Energy. Sebelumnya, sebanyak 74,7% pemegang saham ARMS menerima penawaran pembelian saham yang diajukan Grup Sinar Mas melalui Asia Coal Energy Ventures Ltd (ACE).

Fuganto mengatakan, skema restrukturisasi tengah digodok bersama tim internal sambil melihat kemampuan kinerja perusahaan. “Saat ini sedang ada tim auditor untuk melihat proyeksi kinerja keuangan dan kemampuan perusahaan membayar utang, misalkan dalam lima tahun ke depan,” katanya.

Ia menambahkan visi industri pertambangan merupakan visi jangka panjang. Berau Coal, anak usaha Berau Coal Energy, merupakan tambang batubara yang memiliki nilai strategis berupa cadangan batu bara yang relatif besar dan didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang baik dalam menerapkan prinsip penambangan secara good mining practice.

“Good mining practice atau kaidah penambangan yang benar, memiliki nilai jauh lebih berarti, tidak hanya sekadar berupa besaran angka produksi. Hal ini bukan saja jadi tuntutan pemilik tambang, namun sudah menjadi kebijakan tegas pemerintah dalam mengelola industri tambang,” katanya.

Ketua Serikat Pekerja PT Berau Coal, Lukman Rahim, mengungkapkan karyawan percaya masuknya Fuganto Widjaja sebagai Direktur Utama BRAU dan Presiden Direktur PT Berau Coal membawa kemajuan bagi perusahaan.

“Di bawah kepemimpinan baru Pak Fuganto, maka kami yakin akan memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan, terutama meningkatkan kesejahteraan karyawan.” ujar Lukman.

Dalam RUPSLB tersebut juga disetujui Gandi Sulistiyanto Soeherman sebagai presiden komisaris, didampingi Marsetio sebagai wakil komisaris utama merangkap komisaris independen, Deswandhy Agusman sebagai komisaris independen, dan Darmono sebagai komisaris.

Sementara untuk direksi diangkat Fuganto Widjaja sebagai direktur utama; Bambang Heruawan Haliman dan Edy Santoso sebagai direktur, serta Arief Wiedhartono sebagai direktur independen. (gor/ant)

Financier Nathaniel Rothschild has ended his tumultuous four-year foray into the Indonesian coal-mining sector by agreeing to sell his 17.2% stake in Asia Resource Minerals, the U.K.-listed company he founded in 2011.

 

buttrock

wsj LONDON—Nathaniel Rothschild akhirnya mundur dari sektor batubara Indonesia dengan melepas seluruh sahamnya di Asia Resource Minerals (ARMS), perusahaan yang ia dirikan pada 2011.

Pengusaha kelahiran Inggris itu menjual 17,2% saham ARMS—yang ia kuasai bersama dengan perusahaan investasinya NR Holdings Ltd—seharga 56 pence per lembar atau totalnya £23 juta kepada Asia Coal Energy Ventures Ltd, perusahaan investasi sokongan keluarga Widjaja.

Harga tersebut 37% lebih tinggi dari tawaran pertama yang diajukan keluarga Widjaja bulan lalu. Nilai perusahaan kini mencapai £135 juta.

Investor tahun 2010 sempat menghargai perusahaan Rothschild ini £10 per lembar saham. Kala itu, puncak era booming komoditas, ia berjanji akan mencari aset sumber daya alam yang menarik di pasar berkembang.

Upaya Rothschild tampaknya akan sukses pada 2011, kala ia terjun ke sektor batubara Indonesia melalui pembentukan Bumi PLC bersama keluarga Bakrie. Namun, harga saham Bumi anjlok akibat sengketa internal antara Rothschild dan Bakrie.

Bumi kemudian berubah nama menjadi ARMS pada 2013, setelah perusahaan itu resmi pecah kongsi dengan Bakrie.

“Ini adalah investasi pertama dan terakhir kami di sektor batubara Indonesia,” tandas Rothschild. Ia kehilangan sekitar £80 juta akibat investasi di ARMS, kata seorang sumber.

Tawaran dari keluarga Widjaja akan diputuskan dalam pemungutan suara pemegang saham bulan ini, demikian pertanyaan perusahaan.

Jika pemegang saham menyetujui kesepakatan itu, aset tersisa di ARMS—kepemilikan 85% di Berau Coal Energy—akan kembali ke pebisnis tanah air.

Rothschild pada Februari lalu berupaya menguasai ARMS melalui suntikan dana $100 juta, yang sedianya akan membantu pelunasan utang ARMS sebesar $450 juta, jatuh tempo pada 8 Juli.

Keluarga Widjaja, dengan sokongan Argyle Street Management Ltd yang juga memegang saham ARMS, pada 7 Mei mengajukan tawaran tandingan berupa dana tunai serta program rekapitalisasi alternatif. Program itu melibatkan suntikan dana tunai $150 juta.

Bagaimanapun, masalah masih melilit Berau, perusahaan batubara terbesar kelima di Indonesia. ARMS bulan lalu mengaku sulit mengendalikan perusahaan tersebut karena Amir Sambodo, yang sudah mengundurkan diri sebagai presiden Berau pada Maret, menolak melepaskan jabatannya begitu saja.

ARMS mengklaim Berau mesti menjalani proses pailit jika tidak segera membayar kontraktor. Perusahaan itu memang tengah kesulitan akibat kejatuhan harga batu bara dalam beberapa tahun terakhir, seiring turunnya permintaan dari Cina.

Sinarmas Group, perusahaan milik keluarga Widjaja, menyatakan akan mencoba mengambil alih Berau sebelum tawarannya diputuskan.

“Ini adalah tonggak penting, Nat [Rothschild] menawarkan dukungannya,” kata Fuganto Widjaja, 33 tahun. “Sudah jelas ini kabar baik, tetapi [urusannya] belum tuntas.”

—Dengan kontribusi dari Dominique Fong.

buttrock

JAKARTA. Grup Sinarmas terus menggalang dukungan untuk mengambil alih saham Asia Resource Minerals Ltd (ARMS), induk usaha PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU). Kali ini, Sinarmas mendapat dukungan dari Spinnaker Capital Limited.Kendaraan investasi Sinarmas, Asia Coal Energy Ventures Limited (ACE) telah meneken kesepakatan dalam Letter of Intent (LOI) dengan Spinnaker, Kamis (4/6). Dalam kesepakatan itu, Spinnaker akan memberikan suaranya pada proposal Sinarmas dan menolak proposal lain yang mungkin ditawarkan dalam rapat umum pemegang saham dalam waktu dekat ini.Sebagai informasi, saat ini, Spinnaker memiliki 8,48 juta saham atau setara dengan 3,52% saham ARMS. Kesepakatan ini menguatkan posisi Sinarmas. Sebelumnya, Sinarmas juga sudah meneken Letter of Intent dengan perusahaan investasi milik Harry Tanoesoedibjo, HT Investment yang memiliki 3 juta saham di ARMS.ACE saat ini dikelola oleh perusahaan asal Hong Kong, yakni Argyle Street Management Ltd (ASML) yang mengempit 4,65% saham ARMS. Sebelumnya, pada 7 Mei 2015, ACE resmi mengajukan penawaran tunai (cash offer) untuk menguasai hingga 100% saham ARMS.ACE juga sudah mengajukan skema restrukturisasi obligasi BRAU sebagai bagian dari penawaran tunai tersebut. ACE akan mengganti pokok surat utang (notes) lama menjadi surat utang baru. Notes lama yang dimaksud adalah obligasi senilai US$ 450 juta dengan kupon 12,5% yang jatuh tempo pada tahun 2015 dan diterbitkan oleh Berau Resources Pte. Ltd. Lalu, obligasi US$ 500 juta dengan kupon 7,25% yang jatuh tempo tahun 2017 dan diterbitkan langsung oleh BRAU.Proses restrukturisasi ini juga meliputi injeksi modal sebesar US$ 150 juta melalui penawaran terbuka (open offer). Penawaran itu dipermanis dengan harga rights issue yang cukup premium yang akan dijamin sepenuhnya oleh ACE.Pembayaran awal obligasi lama akan terbagi menjadi dua bagian. Pertama, sebesar US$ 62,47 juta akan dibayarkan untuk obligasi tahun 2015. Kedua, sebesar US$ 56,28 juta digunakan untuk membayar obligasi tahun 2017. Pembayaran ini bakal dilakukan secara tunai.

Lalu, akan ada obligasi atau notes baru yang akan diterbitkan untuk menukar notes lama. Yakni, notes sebesar US$ 387,53 juta yang akan jatuh tempo Juli 2019 dan digunakan untuk menukar notes tahun 2015. Lalu notes senilai US$ 443,72 juta yang akan jatuh tempo pada Desember 2020 untuk menukar notes tahun 2017.

Notes baru ini akan diterbitkan oleh ARMS atau anak usaha yang disetujui oleh ACE dan didukung oleh pemegang obligasi. Lalu, akan dijamin sepenuhnya oleh ARMS dan subsidiarinya, yang terdiri dari sembilan perusahaan. Notes baru ini bakal dicatatkan di Bursa Efek Singapura (SGX).

http://investasi.kontan.co.id/news/akuisisi-arms-sinarmas-dapat-dukungan-spinnaker

Sumber : KONTAN.CO.ID

lol

JAKARTA kontan. Grup Sinarmas mengajukan skema lengkap restrukturisasi obligasi PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU). Proses tersebut untuk memuluskan Sinarmas mengambil alih BRAU melalui induknya, Asia Resource Minerals Plc (ARMS).

Sinarmas melakukan penawaran tunai (cash offer) melalui Asia Coal Energy Ventures Ltd (ACE) di bawah Argyle Street Management Ltd, pemilik 4,65% saham ARMS. Kin Chan, Partner ACE dalam suratnya mengatakan, dalam proses rekapitalisasi itu, ACE akan mengganti pokok surat utang (notes) lama menjadi surat utang baru.

Notes lama adalah obligasi US$ 450 juta berbunga 12,5% jatuh tempo 2015 dan diterbitkan oleh Berau Resources Pte. Ltd. Lalu, obligasi US$ 500 juta dengan kupon 7,25% jatuh tempo 2017 dan diterbitkan BRAU. Proses restrukturisasi ini meliputi injeksi modal US$ 150 juta melalui penawaran terbuka (open offer).

Penawaran itu dipermanis dengan harga rights issue premium yang dijamin oleh ACE. ARMS menggunakan dana US$ 145 juta untuk memberi pinjaman ke BRAU sebagai ongkos restrukturisasi dan modal kerja BRAU. Selain itu US$ 100 juta untuk membayar sebagian obligasi yang akan jatuh tempo.

Pembayaran awal obligasi lama ini terbagi menjadi dua bagian. Pertama, US$ 62,47 juta untuk obligasi 2015. Kedua, US$ 56,28 juta untuk obligasi 2017. Nah, akan ada notes baru yang akan diterbitkan untuk menukar notes lama. Yakni, notes US$ 387,53 juta jatuh tempo Juli 2019 untuk menukar notes 2015. Lalu notes US$ 443,72 juta jatuh tempo Desember 2020 untuk menukar notes 2017.

Notes baru ini diterbitkan ARMS atau anak usaha yang disetujui ACE dan didukung pemegang obligasi. Obligasi itu dijamin sepenuhnya oleh ARMS dan subsidiary yang terdiri dari sembilan perusahaan. Notes baru ini bakal dicatatkan di Bursa Efek Singapura (SGX).

Fuganto Widjaja, Direktur Sinarmas Grup yakin bisa mengambil alih mayoritas saham ARMS dan menyelesaikan utang -utang BRAU.

Editor: Uji Agung Santosa
 lol

INILAHCOM, Jakarta – Nathaniel Rothschild Holdings Limited (NRH) dan Siberian Coal Energy Company (SUEK) membatalkan penawaran akuisisi saham Asia resource Minerals (ARMS).

Sebelumnya NRH dan SUEK berencana menyerap saham ARMS seharga 25 pence per saham sekaligus menjamin penerbitan saham baru ARMS senilai US$100 juta.

Seperti dikutip dari website ARMS Kamis (21/5/2015), NRH dan SUEK mengatakan, tidak akan melanjutkan penawaran tersebut. Namun, NRH tetap berkomitmen menyerap saham baru yang diterbitkan ARMS.

Menurut sumber INILAHCOM, mundurnya NRH dan SUEK ini erat kaitannya dengan penawaran lain dari Asia Coal Energy Ventures (ACE), perusahaan milik Sinar Mas Group.

ACE memberikan penawaran yang lebih menarik dengan harga 41 pence per saham untuk 100% saham ARMS suntikan dana senilai US$150 juta. “Pertempuran di London sangat mematikan antara Ned (Nathaniel Rothschild) dan Sinar Mas,” ujar sumber tersebut.

Dengan mundurnya NRH dan SUEK, dewan direksi ARMS mengatakan telah kembali mendiskusikan penawaran tersebut dengan ACE. ARMS sendiri berencana melakukan RUPS-LB 31 Juli 2015.

Langkah ARMS berikutnya menentukan nasib perusahaan. Pasalnya, induk usaha Berau Coal Energy ini harus menghadapi jatuh tempo obligasi senilai US$450 juta pada Juli. Emiten batu bara ini juga memiliki surat utang lain senilai US$500 juta yang jatuh tempo pada 2017. [jin]

– See more at: http://pasarmodal.inilah.com/read/detail/2206851/rothschild-undur-diri-dari-penawaran-saham-arms#sthash.GZxCQWFc.dpuf

new-chin-year-dragon-02

JAKARTA. Bursa Efek Indonesia (BEI) tidak akan membuka suspensi saham PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU) hingga manajemen berhasil menyelesaikan kisruh yang terjadi di internal perseroan.

Hoesen, Direktur Penilaian Perusahaan BEI mengatakan, permasalahan internal BRAU akan diserahkan sepenuhnya kepada manajemen. Alasannya, hal tersebut merupakan kewenangan manajemen dan pemegang saham BRAU.

“Apakah mau menempuh jalur hukum atau disepakati (antar keduabelah pihak),” ujarnya, Jumat (8/5).

Selama masih ada perang argumen tanpa didasari bukti legal atau kata sepakat, maka wasit pasar saham ini tidak akan membuka gembok suspensi saham BRAU. Seperti diketahui, kisruh ini muncul setelah Keith John Downham dan Paul Jeremy Martin Fenby, Direktur BRAU yang baru menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada 30 April 2015.

Padahal, OJK telah meminta kepada manajemen BRAU untuk menunda pelaksanaan RUPSLB. Adapun, hasil dari RUPSLB versi Keith dan Paul menyetujui adanya pergantian direksi BRAU dengan suara 89,11%.

Pada pernyataan resminya, Ari Ahmad Effendi, Head Legal dan Sekretaris Perusahaan BRAU bilang, Ketih dan Paul telah tertangkap tangan oleh tim penindakan imigrasi akibat tidak memiliki izin sah rencana penggunaan tenaga asing (RPTKA).

Selain itu, mereka juga tidak memiliki izin menggunakan tenaga kerja asing (IMTA) dan KITAS. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 95 Undang Undang Perseroan Terbatas dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan, pengangkatan mereka sebagai direktur dinilai batal karena hukum.

Oleh karena itu, menurut Ari, secara hukum, Keith dan Paul tidak berwenang dan tidak berkuasa melakukan tindakan hukum atas nama perseroan.

“Apalagi menandatangani dan melakukan RUPS tanpa pemberitahuan kepada perseroan,” imbuhnya.

BEI telah menghentikan sementara perdagangan saham BRAU sejak Senin, 4 Mei 2015.

http://investasi.kontan.co.id/news/ini-syarat-agar-suspensi-brau-dicabut
Sumber : KONTAN.CO.ID

lol

Bisnis.com, JAKARTA–PT Bursa Efek Indonesia menghentikan perdagangan saham BRAU akibat kisruh yang terjadi pada tubuh manajemen PT Berau Coal Energy.

I Gede Nyoman Yetna, Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group I BEI, mengatakan suspensi saham BRAU memiliki pertimbangan adanya ketidakjelasan pelaksanaan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB).

“Maka dalam rangka menjaga pasar yang teratur, wajar, dan efisien, bursa memutuskan untuk melakukan penghentian sementara perdagangan efek BRAU di seluruh pasar,” ungkapnya, Senin (4/5/2015).

Suspensi dilakukan sejak sesi II perdagangan saham Senin (4/5/2015) hingga pengumuman lebih lanjut. BEI meminta pihak-pihak berkepentingan untuk selalu mempertahtikan keterbukaan informasi yang disampaikan perseroan.

Sebelumnya, Berau Coal Energy tetap menggelar RUPSLB pada 30 April 2015. Padahal, RUPSLB sempat diumumkan untuk dibatalkan oleh Head Legal % Corporate Secretary BRAU Ari Effendi atas nama direksi dan komisaris.

RUPSLB Berau Coal Energy yang dipimpin dua Warga Negara Asing (WNA) Keith Diwnham dan Jeremy Martin Fenby memutuskan mengangkat Iskak Wahyudi sebagai Presiden Direktur perseroan dan Ms Marpaung sebagai Presiden Komisaris perseroan. Selain itu, Keith dan Martin juga tetap berada di dalam susunan direksi.

Polemik yang terjadi di BRAU setelah Keith dan Martin di kirim Asia Resources Minerals (ARMS), induk usaha BRAU masuk ke dalam susunan direksi perseroan pada bulan lalu. Namun, kedua WNA itu tidak memiliki izin kerja di Indonesia sehingga dibatalkan untuk masuk ke dalam direksi BRAU.

Pada hari yang sama, BEI juga melakukan suspensi saham PT Bank QNB Kesawan Indonesia Tbk. (BKSW) dan PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk. (AIMS).

Suspensi saham BKSW terjadi akibat peningkatan harga komulatif yang signifikan sebesar Rp387 atau 108,1% dari harga penutupan Rp358 pada 21 April 2015 menjadi Rp745 pada 30 April 2015. BEI melakukan suspensi untuk cooling down di pasar reguler dan tunai.

Adapun, suspensi saham AIMS dilakukan akibat laporan keuangan perseroan yang tidak mencantumkan pendapatan usaha. Suspensi saham AIMS dilakukan sejak sesi I perdagangan 4 Mei 2015 hingga pengumuman lebih lanjut.

Jakarta —  RUPSLB PT Berau Coal Tbk (BRAU) yang dilaksanakan pada 30 April 2015 telah melanggar hukum.Kepala Legal dan Sekretaris Perusahaan Berau Ari Ahmad Effendi menuturkan, dua bekas direksi Berau Keith John Downham dan Paul Jeremy Martin Fenby telah memaksa agar perusahaan melakukan RUPSLB pada tanggal tersebut. Pemberitahuan di surat kabar dibubuhkan tandatangan keduanya.Keith dan Paul telah tertangkap tangan oleh tim penindakan imigrasi dan tengah dalam proses penyidikan.Tindakan Keith dan Paul telah melanggar UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping, serta UU Nomor 6 Tahun 2011 mengenai Keimigrasian.”Mereka tidak memiliki izin saham rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA), ijin menggunakan tenaga kerja asing (IMTA), dan KITAS yang berlaku,” ujar Ari melalui publikasi BEI, Rabu (6/5).Ia menambahkan, pengangkatan Keith dan Paul sebagai direktur telah dibatalkan berdasarkan pasal 95 UU PT dan pasal 14 Anggaran Dasar perseroan. Oleh sebab itu, berdasarkan pasal 94, maka jabatan Keith dan Paul dinyatakan batal karena hukum.”Bahwa selain pasal 95 tersebut, maka berdasarkan pasal 14 ayat 3 jo pasal 14 ayat 15 AD perseroan, maka jabatan direktur Keith dan Paul dikatakan berakhir jika tidak memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku,” ungkapnya.Diungkapkannya, perseroan telah membatalkan rencana penggunaan tenaga kerja dan pencautan sponsor kepada Keith dan Paul. Bupati Berau dan kantor ketenagakerja di Berau juga telah merekomendasikan pencabutan IMTA atas nama Keith dan Paul.”Artinya, Keith dan Paul secara hukum tidak berwenang dan tidak berkuasa melakukan tindakan hukum atas nama perseroan apalagi menandatangani dan melaksanakan RUPS tanpa memberitahu kepada perseroan,” papar dia.Saat ini, perseroan telah menyampaikan dan berkonsultasi dengan OJK karena persoalan caca hukum atas usulan dilaksanakannya RUPSLB.http://www.imq21.com/news/read/298384/20150506/120920/RUSPLB-Berau-Coal-Ilegal.htmlSumber : IMQ21.COM
lol
JAKARTA. Presiden Direktur PT Berau Coal Energy Tbk. (BRAU) Amir Sambodo memberikan keterangan resmi terkait kisruh perseroan akibat dualisme kepemimpinan.Dia menegaskan, Berau Coal Energy tidak pernah membuat dan menyuruh kepada media untuk membuat pemberitaan. Informasi yang beredar disebut liar dan dibuat oleh orang yang tidak bertanggung jawab.Perseroan mengaku tunduk dan taat asas hukum termasuk telah menjalankan surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 april 2015 yang meminta kepada perseroan untuk menunda rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) 30 April 2015.”Alasan dan dasar hukum penundaan itu telah kami sampaikan kepada OJK dan PT Bursa Efek Indonesia,” ungkapnya dalam keterbukaan informasi di BEI, Senin (4/5/2015).Dia mengakui telah membuat pengumuman internal kepada seluruh staf dan karyawan BRAU dan anak usaha terkait RUPSLB yang dinilai liar. Keadaan perseroan, sambungnya, tetap tenang dan terkendali.Amir berharap, OJK dan BEI dapat membentuk tim untuk memeriksa dan menindak oknum-oknum yang mengatasnamakan perseroan.Sebelumnya, Berau Coal Energy tetap menggelar RUPSLB pada 30 April 2015. Padahal, RUPSLB sempat diumumkan untuk dibatalkan oleh Head Legal % Corporate Secretary BRAU Ari Effendi atas nama direksi dan komisaris.RUPSLB Berau Coal Energy yang dipimpin dua Warga Negara Asing (WNA) Keith Diwnham dan Jeremy Martin Fenby memutuskan mengangkat Iskak Wahyudi sebagai Presiden Direktur perseroan dan Ms Marpaung sebagai Presiden Komisaris perseroan. Selain itu, Keith dan Martin juga tetap berada di dalam susunan direksi.Polemik yang terjadi di BRAU setelah Keith dan Martin di kirim Asia Resources Minerals (ARMS), induk usaha BRAU masuk ke dalam susunan direksi perseroan pada bulan lalu. Namun, kedua WNA itu tidak memiliki izin kerja di Indonesia sehingga dibatalkan untuk masuk ke dalam direksi BRAU.http://market.bisnis.com/read/20150504/192/429565/kisruh-berau-coal-energy-ini-tanggapan-versi-presdir-amir-sambodoSumber : BISNIS.COM
 Emoticons0051
JAKARTA. PT Berau Coal Energy Tbk. (BRAU) tetap melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada hari ini. Lalu dua direksi asing perseroan yang dikabarkan dideportasi tetap hadir dalam RUPSLB tersebut.Sebelumnya, RUPSLB yang direncanakan pada 30 April sempat diumumkan ditunda. Ari Effendi, Head Legal & Corporate Secretary Berau Coal Energy, atas nama direksi dan dewan komisaris perseroan, mengatakan pembatalan penyelenggaraan RUPSLB tersebut dikarenakan hal-hal yang menjadi agenda di dalam RUPSLB perlu dijajaki lebih mendalam.”Baik secara hukum maupun prosedural antara perseroan dan pemegang saham,” ungkapnya dalam keterbukaan informasi di PT Bursa Efek Indonesia, Selasa (28/4/2015)Namun, pada 29 April disebutkan dalam iklan salah satu surat kabar nasional bahwa RUPSLB tetap dijalankan. Lalu, dua direksi asing emiten berkode BRAU yang sempat dikabarkan dideportasi dikabarkan berada dalam ruangan RUPSLB itu sebagai direksi.Dalam keterangan resmi sebelumnya, ‎dua direksi asing Paul Fenby dan Keith Downham didapat tidak memiliki kelengkapan dokumen izin kerja di Indonesia.Saat ini serikat pekerja BRAU sedang berusaha menyampaikan aspirasi ke dalam ruangan. Tapi pihak perseroan menolak.http://market.bisnis.com/read/20150430/192/428395/berau-coal-brau-rupslb-tetap-diselenggarakan-hari-iniSumber : BISNIS.COM
 buttrock
INILAHCOM, Jakarta – Serikat Pekerja PT Berau Coal Energy (BRAU) mengharapkan Bursa Efek Indonesia dapat menerima aspirasi dari serikat pekerja perusahaan tambang tersebut.Lukman, ketua Serikat Pekerja Unit Kerja Kimia, Energi & Pertambangan PT Berau Coal mengatakan, pihaknya menyampaikan aspirasi terkait penolakan dua direksi asing yang menjadi pemimpin perusahaan. “Dua direksi (Paul Fenby dan Keith Downham) yang diduga melakukan pelanggaran ijin kerja, sudah melanggar hukum,” ujar Lukman kepada INILAHCOM di Jakarta, Rabu (22/4/2015).Ia menjelaskan, setelah bagian imigrasi melakukan pemeriksaan terhadap kedua direksi tersebut menandakan perseroan tidak hati-hati dengan masalah legalitas. “Mereka enggak ada legalitas, kita menolak mereka. Itu batal demi hukum mereka jadi direksi,” katanya. [jin] – See more at: http://pasarmodal.inilah.com/read/detail/2198094/serikat-pekerja-brau-sampaikan-aspirasi-ke-bei#sthash.yI458CFF.dpuf

INILAHCOM, Jakarta Kepemilikan asing pada PT Berau Coal Energy (BRAU) diduga telah melanggar Perjanjian Kuasa Pertambangan Batu Bara antara Perusahaan Tambang Negara Batu Bara dengan PT Berau Coal tahun 1983 (PKP2B Berau).

Demikian salah satu poin dari press release yang diterima INILAHCOM, Rabu (22/4/2015) dari Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja/Kimia, Energi & Pertambangan PT Berau Coal. Keterangan tersebut sehubungan dengan perkembangan situasi terakhir yang terjadi di PT Berau Coal (PT BC) dan PT Berau Coal Energy Tbk (PT BCE) yang dapat berdampak negatif kepada karyawan PT Berau Coal.

“Berdasarkan penelusuran kami, kepemilikan saham asing di PT BC dan PT BCE baik secara langsung dan ataupun tidak langsung melanggar Pasal 26 PKP2B Berau. Pasal 26 PKP2B Berau ini mengatur Partisipasi & Promosi Kepentingan Nasional, mewajibkan saham-saham milik asing di PT BC harus dialihkan atau dijual kepada pemerintah atau warga negara Indonesia atau Perusahaaan-Perushaan Indonesia,” katanya. Perusahaan-perusahaan tersebut Dikendalikan Oleh Warga Negara Indonesia (Peserta Indonesia).

Kewajiban pengalihan saham kepada pihak Peserta Indonesia ini dilakukan secara bertahap mulai sejak akhir tahun kelima sebesar 15% (lima belas persen) sampai dengan akhir tahun ke sepuluh sebesar 51% (lima puluh satu persen).

Pada Pasal 26 PKP2B Berau ini juga diatur bahwa pengalihan saham kepada Peserta Indonesia ini harus berdasarkan ketentutuan bahwa saham-saham tersebut “Tidak Dialihkan Kepada Bukan Warga Negara Indonesia”.

Makna dari Pasal 26 PKP2B Berau tersebut adalah bahwa sejak awal pemerintah selaku pemangku kepentingan atas aset-aset negara mewajibkan saham milik asing di PT BCharus dialihkan kepada perusahaan Indonesia yang dikendalikan oleh warga Negara Indonesia dan tidak boleh dialihkan kepada non warga Indonesia.

Kepemilikan saham-saham di PT BC saat ini jelas-jelas melanggar dan bertentangan dengan PKP2B Berau ini, karena beberapa alasan:

Pertama, Badan Hukum Indonesia yang merupakanpemegang saham langsung sebanyak 51% di PT BC “tidak dikendalikan oleh warga Indonesia (invididu Indonesia). Sebab, badan hukum Indonesia tersebut dimiliki dan dikendalikan oleh PT BCE yang merupakan “Perseroan Terbatas “dan bukan Invidu orang per orangan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 26 PKP2B Berau.

Kedua, badan hukum asing memiliki 39% saham di PT BC. Selanjutnya, PT BCE melalui badan hukum asinglainnyamemiliki dan mengkontrol badan hukum asing dibawahnya secarapenuh.

Ketiga, PT BCE, suatu perusahaan publik di Indonesia, ternyata juga tidak di kendalikan oleh warga negara Indonesia, melainkan di kontrol dan dimiliki 84,74% (mayoritas) oleh badan hukum asing yang berkedudukan di Negara Inggris yang kemudian dimiliki dan dikontrol oleh individu perorangan/perusahaantertentu asing.

Dengan demikian, struktur kepemilikan saham di PT BC dan PT BCE adalah merupakan pola penguasaan dan dominasi pihak asing yang bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku di Indonesia.

“Untuk itu kami selaku pekerja dan karyawan wargaNegara Indonesia di PT BC menentang hal-hal seperti ini karena merugikan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” ungkapnya.

“Oleh karena itusesuai dengan Surat Kepada OJK,kami meminta kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan untuk segera secepatnyamengambil tindakan-tindakan kepada PT BCE untuk menghindari kerugian lebih lanjut.” [jin].

 

http://pasarmodal.inilah.com/read/detail/2197983/dugaan-pelanggaran-asing-di-pt-berau-coal-energy
Sumber : INILAH.COM

Emoticons0051

Oleh Farid Firdaus | Rabu, 22 April 2015 | 7:54

investor daily

JAKARTA – Nathaniel Rothschild menggandeng Siberian Coal Energy Company (SUEK) Plc, perusahaan tambang batubara terbesar kelima di dunia asal Rusia, untuk menghadapi kubu Samin Tan-Sinar Mas di Asia Resource Minerals Plc (ARMS). Rothschild dan Sinar Mas kini bersaing untuk menguasai hingga 100% saham Asia Resource, induk usaha PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU).

Rothschild melalui NR Holdings dan SUEK akan mengajukan penawaran bersama secara tunai (cash offer) kepada para pemegang saham Asia Resource. NR Holdings dan SUEK akan membuat perusahaan patungan yang secara khusus ditujukan untuk mengakuisisi saham Asia Resource yang belum dimiliki Rothschild.

Penawaran tersebut akan tergantung dari hasil rekapitalisasi, dimana NR Holdings berkomitmen menyerap saham baru Asia Resource melalui rights issue. Sebelumnya, Rothschild sendiri mengajukan penawaran senilai US$ 100 juta.

“NR Holdings memahami pemegang saham tertentu lebih memilih untuk menjual saham mereka dengan harga premium dibanding harga saat ini. Dengan demikiam, NR Holdings dan SUEK mempertimbangkan penawaran tunai ini,” ungkap manajemen NR Holdings dalam keterangan resmi, Selasa (21/4).

Rothschild belum menjelaskan lebih rinci rencana cash offer. Namun, penawaran bersama SUEK itu muncul kurang dari sepekan setelah Grup Sinar Mas menyatakan komitmennya mengucurkan dana US$ 310 juta untuk mengakuisisi dan menyuntikkan modal ke Asia Resource, termasuk Berau Coal.

Baca selengkapnya di Investor Daily versi cetak di http://www.investor.co.id/pages/investordailyku/paidsubscription.php

new-chin-year-dragon-02

JAKARTA – Dua orang warga negara asing (WNA) yang menduduki posisi penting di PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU) bisa jadi tidak hanya berkaitan dengan masalah izin kerjanya.

Sebelum kejadian itu, Serikat Pekerja Berau Coal juga telah mengeluarkan pernyataan sikap untuk tolak dominasi asing di perusahaan batu bara tersebut. Beberapa waktu lalu, Serikat Pekerja Berau Coal melalui Ketua Serikat Pekerja PT Berau Coal Muhammad Lukman Rahim telah mengeluarkan pernyataan sikap mewakili 11.657 pekerja Indonesia di perusahaan tersebut.

Bunyi pernyataan sikap itu adalah:

Berau Coal adalah obyek vital nasional, batu bara sumber energi milik bangsa Indonesia, keberadaaan PT Berau Coal harus memberikan manfaat sebesar mungkin untuk karyawan Berau Coal, untuk masyarakat Kabupaten Berau dan untuk Indonesia, bukan untuk manfaat maksimal bagi bangsa asing.Penolakan terhadap kontrol dan dominasi asing terhadap kepemilikan dan kepemimpinan di PT Berau Coal.Menolak Berau Coal dijadikan jaminan utang dan digadaikan untuk kepentingan asing / Inggris, yang muaranya menekan kesejahteraan karyawan dan mengakibatkan tidak memberikan manfaat bagi masyarakat Berau dan Indonesia.Meminta Presdir / Pemimpin PT Berau Coal adalah orang Indonesia yang memiliki intergritas, komitmen dalam memberikan manfaat positif dan kesejahteraan bersama bagi karyawan, masyarakat Berau, Pemerintah di Berau dan Indonesia. Anak Bangsa Indonesia terbukti telah mampu mengelola sendiri sumberdaya alam yang ada dan diperuntukan untuk kemakmuran bangsa Indonesia.Pemimpin PT Berau Coal harus memiliki kemampuan dan komitmen untuk menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik berdasar pada penghormatan nilai kearifan yang ada di Kab Berau dan Indonesia.Meminta Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mendukung sikap SPKEP PT Berau Coal  dan berpihak pada kepentingan nasional, batu bara adalah sumber daya alam untuk kemakmuran bangsa Indonesia.Singgih Widagdo, GM Corporate Communication Berau Coal Energy, yang dimintai komentar apakah penggrebekan direksi Berau yang berstatus WNA juga berkaitan dengan penolakan serikat pekerja Berau, dia tidak bersedia menjawabnya.

“Yang jelas, kami berkomitmen untuk memproduksi sesuai dengan komitmen kami kepada pemerintah (Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral),” tukasnya.

http://industri.bisnis.com/read/20150417/44/423925/dua-direksi-berau-dideportasi-akibat-penolakan-spk
Sumber : BISNIS.COM

JAKARTA – Sebanyak dua warga negara asing yang menduduki posisi penting di perusahaan emiten batu bara PT Berau Coal Energy (BCE) kemarin siang digrebek petugas imigrasi berkaitan dengan status izin kerja di Indonesia.

Menurut informasi yang diperoleh Bisnis.com, petugas imigrasi yang berjumlah tiga orang itu mendatangi kantor emiten dengan kode (BRAU) itu, berlokasi di Menara Prima, Kuningan, pukul 10.30 WIB. Ketiga petugas imigrasi itu kemudian melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kerja dua direksi Berau Coal berstatus WNA.

Kedua orang itu adalah Keith Downham (Direktur Produksi) dan Paul Femby (Direktur Keuangan). Femby sendiri tercatat menjadi Direktur di BCE sejak Desember 2014.

GM Corporate Communication BCE Singgih Widagdo, yang dikonfirmasi masalah itu, membenarkan kejadian tersebut. “Memang benar ada kedatangan petugas imigrasi tersebut. Kedua pejabat itu segera mengurus dokumen berkaitan dengan izin kerja,” ujarnya.

Menurut Singgih, insiden kedatangan petugas imigrasi yang berkaitan dengan petinggi Berau tidak akan mengganggu operasional perusahaan batu bara terutama berkaitan dengan produksi sesuai dengan kesepakatan dengan Kementerian ESDM. “Operasional kerja Berau terutama berkaitan kegiatan operasi produksi batu bara tetap berjalan normal.”

http://industri.bisnis.com/read/20150417/44/423922/warga-negara-asing-wna-2-direktur-di-berau-coal-ini-diportasi
Sumber : BISNIS.COM

Jakarta – Nathaniel Rothschild melalui perusahaan investasinya, NR Holdings, berpeluang menguasai hingga 30 persen saham Asia Resource Minerals Plc (dulu Bumi Plc), induk usaha PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU). Sesuai rencana, Rothschild akan mengucurkan dana US$ 100 juta untuk menyerap saham baru Asia Resource.

Manajemen Asia Resource mengungkapkan, penerbitan saham baru akan dilakukan disertai hak memesan efek terlebih dahulu. Dengan begitu, kepemilikan Rothschild akan meningkat, jika pemegang saham lama tidak mengeksekusi haknya.

Dengan pertimbangan tersebut, Asia Resource akan meminta kesepakatan baru dari para shareholders terkait peraturan pengambilalihan saham (takeover code). “Jika dikabulkan, hal itu akan memungkinkan NR Holdings untuk meningkatkan kepemilikan hingga lebih dari 30 persen,” jelas manajemen Asia Resource dalam keterangan resmi, Senin (9/2).

Dalam rencana rights issue, harga pelaksanaan diusulkan sebesar 25 pence per saham atau lebih tinggi 79 persen dibandingkan penutupan perdagangan Jumat (6/2) sebesar 14 pence per saham. Adapun porsi saham baru akan ditentukan sesuai persetujuan shareholders.

Sesuai rencana, dana rights issue akan digunakan untuk pelunasan sebagian utang obligasi Berau Coal sebesar US$ 450 juta. Utang ini jatuh tempo pada Juli 2015.

Lebih jauh, manajemen Asia Resource mengungkapkan, pihaknya juga akan merestrukturisasi utang obligasi Berau Coal sebesar US$ 500 juta. Utang tersebut memiliki tenor hingga Juli 2017. “Kami akan segera mulai melakukan pembicaraan dengan para bondholders untuk memperpanjang masa jatuh tempo masing-masing obligasi,” kata manajemen Asia Resource.

Seorang sumber pernah mengatakan, manajemen mengusulkan tenor sebagian obligasi US$ 450 juta diperpanjang hingga 2017. Kupon utang juga diusulkan turun dari 12,5 persen menjadi di bawah 10 persen.

“Upaya restrukturisasi juga disertai opsi penerbitan surat utang payment-in-kind,” kata sumber tersebut, seperti dikutip Bloomberg, baru-baru ini.

Selain utang obligasi, induk usaha Berau Coal yakni PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk (BORN) juga memiliki utang pinjaman sebesar US$ 1 miliar atau sekitar Rp 12 triliun kepada Standard Chartered Bank. Borneo memperoleh pinjaman tersebut pada 16 Januari 2012. Adapun dana pinjaman telah digunakan untuk mendanai akuisisi 23,8 persen saham Asia Resource dari Grup Bakrie.

Hingga saat ini, Borneo telah membayar sekitar US$ 200 juta. Dengan demikian, pinjaman yang belum dibayar kepada Stanchart tercatat sebesar US$ 739 juta per September 2014.

Saat ini, sebanyak 17,5 persen saham Asia Resource dikendalikan oleh Rothschild, sedangkan Samin Tan menguasai 23,8 persen saham melalui Borneo. Adapun Raiffeisen Bank memiliki porsi 23,8 persen, yang sebetulnya merupakan saham gadai milik Samin Tan melalui Ravenwood Acquisition Company Limited.

Pekan lalu, rapat umum pemegang saham (RUPS) Asia Resource menolak usulan Samin Tan yang ingin menempatkan empat wakilnya di induk usaha Berau Coal tersebut. Sebanyak 68,02 persen pemegang saham yang hadir menolak usulan penunjukkan Allan sebagai direktur, sedangkan 68,01 persen pemegang saham juga menolak usulan penunjukan Chan, Ramlie, dan Wiley.

Dengan demikian, sebanyak 68,02 persen tidak menghendaki pencopotan Gozney, Sambodo, dan Tyrswhitt dari jabatannya sekarang.

Selain itu, RUPS juga menunjuk Dr Wallace King AO sebagai chairman secara permanen. Keputusan itu segera berlaku pascapenunjukan tersebut. King menggantikan Bob Kamandanu yang mengundurkan diri pada 11 Januari 2015.

Sebelumnya, Samin Tan melalui Borneo mengusulkan pencopotan Richard Gozney, Amir Sambodo, dan Hamish Tyrwhitt dari jabatan saat ini. Sebagai gantinya, Borneo ingin menempatkan Kenneth Raymond Allan, Kin Chan, Benjamin Alexander Wiley, dan Alexander Ramlie sebagai direktur Asia Resource.

Usulan Samin Tan sebelumnya mengindikasikan dia ingin menguasai kembali Asia Resource. Namun, manajemen Asia Resource mengatakan, usulan perombakan direksi belum memiliki alasan yang jelas. Bahkan, perubahan dalam tubuh manajemen dinilai menimbulkan ketidakpastian baru bagi perusahaan.

“Kontrol dari Borneo berisiko membuat aset kami, yakni Berau Coal, dimanfaatkan untuk kepentingan segelintir pemegang saham dan bukan seluruh pemangku kepentingan,” ungkap manajemen Asia Resource.

Investor Daily

Penulis: Antonia Timmerman/WBP

Sumber:Investor Daily

 

Jual Saham
Berau Bayar Utang ke Pemegang Saham Lama
Headline
inilah.com/Wirasatria
Oleh: Agustina Melani
Pasar Modal – Selasa, 16 November 2010 | 17:33 WIB

INILAH.COM, Jakarta – PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU) akan menggunakan dana hasil penjualan saham PT Bukit Mutiara sebesar 75% akan digunakan untuk membayar utang kepada pihak pemegang saham lama salah satunya PT Armadian Tri Tunggal Perkasa.

CEO PT Berau Coal Energy Tbk Roesan Roslani mengatakan, PT Bukit Mutiara memiliki utang ke vendor financing sebesar US$550 juta. Perseroan berencana akan melunasi utang tersebut, selain itu perseroan juga berencana melunasi utang ke pemilik Berau lama yaitu PT Armadian Tri Tunggal Perkasa. Menurut Roesan, pelunasan utang ini juga diharapkan membuat perseroan menjadi zero debt company.

“Kita juga akan melakukan pembayaran utang ke BUMI tetapi itu juga kalau BUMI menginginkan utang dilunasi, dan kita inginkan selesai utang dan belanja kecil-kecilan,” ujar Roesan, Selasa (16/11).

Baru-baru ini, Berau menjual saham PT Bukit Mutiara sebesar 75%. Bukit Mutiara akan menerima dana tunai dari 12.215 miliar saham atau mewakili 35% saham Berau dengan harga Rp540 per saham. Selain itu, sekitar 40% akan diswap menjadi 52,3 miliar saham di Vallar.

Perseroan diperkirakan memiliki dana sebesar Rp6,5 triliun dari hasil penjualan saham PT Bukit Mutiara. “Kita masih punya Bukit Mutiara sebesar 15% secara langsung dan kepemilikan Bukit Mutiara di Vallar sebesar 24%,” tambah Roesan.

Menurut Roesan, aksi korporasi tersebut membuat Berau dan BUMi mengontrol saham di Vallar sebesar 60%. Selain itu, perusahaan Indonesia dapat membuka akses lebar pendanaan di luar negeri mengingat Vallar mencatatkan saham perdana di London Stock Exchange. “Dengan adanya partnership tersebut membuat good governance corporation lebih baik karena akan banyak pihak yang mengawasi kita,” tutur Roesan.

Diharapkan transaksi ini dapat selesai pada April 2011. Roesan mengatakan, dengan aksi korporasi ini BUMI bersama Berau akan menghasilkan batubara sebesar 140 juta ton pada 2013. [hid]

Genjot Produksi, Berau Siapkan Rp2,1 Triliun
Pada 2011, Berau menargetkan dapat menambang hingga 20,5 juta ton batu bara.
Selasa, 16 November 2010, 18:13 WIB
Arinto Tri Wibowo, Iwan Kurniawan

VIVAnews – PT Berau Coal Energy Tbk menganggarkan belanja modal (capital expenditure/capex) sebesar US$240 juta hingga 2014 untuk meningkatkan produksi tambang batu bara di Indonesia.

Direktur Utama PT Recapital Advisors, salah satu pemegang saham Berau Energy, Rosan Perkasa Roeslani, menjelaskan belanja modal sebesar US$240 juta atau Rp2,1 triliun, akan dianggarkan US$90 juta per tahun hingga 2014.

“Pada 2011 juga sekitar US$90 juta, sedangkan 2012 kurang lebih sama,” kata Rosan di Jakarta, Selasa 16 November 2010.

Menurut Rosan, anggaran capex Berau setiap tahunnya sekitar 70 persen dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, sedangkan sisanya guna operasional. Anggaran infrastruktur cukup besar untuk meningkatkan kapasitas produksi Berau.

Dia menjelaskan, kapasitas produksi Berau Coal Energy pada 2010 mencapai 17 juta ton batu bara. Pada 2011, Berau menargetkan dapat menambang hingga 20,5 juta ton batu bara.

Tahun ini, Rosan mengklaim Berau merupakan satu-satunya perusahaan yang mampu mencapai kapasitas produksi itu. “Perusahaan tambang yang lain meleset karena pengaruh cuaca,” katanya.

Pada 2014, Berau menargetkan dapat menambang hingga 30 juta ton batu bara. Dengan masuknya Vallar Plc sebagai salah satu pemegang saham Berau, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi perusahaan.

“Rencana akusisi ini tidak mengubah target produksi Berau Coal Energy. Bahkan kemungkinan akan ada sinergi dengan Bumi Resources,” katanya. (hs)
• VIVAnews
Rothschild Buys Indonesian Coal Stakes for $3 Billion
By Jesse Riseborough and Yoga Rusmana – Nov 16, 2010 5:10 PM GMT+0700

Nathaniel Rothschild, the only son of U.K. financier Jacob Rothschild, agreed to invest $3 billion in two Indonesian coal companies through Vallar Plc, allowing the nation’s biggest producer of the fuel to list in London.

Vallar will buy 75 percent of PT Berau Coal Energy and 25 percent of PT Bakrie & Brothers’ PT Bumi Resources in a cash and stock transaction, the company said today in a statement. Bakrie Group will be the largest combined shareholder in Vallar — to be renamed Bumi Plc — and have the right to nominate the chairman, chief executive officer and chief financial officer.
….. ini berarti beneran seperti kata adik gw yang pernah mengaudit bumi resources beberapa taon yang lalu … doi bilang: CADANGAN BATU ITEM bumi itu PALING GEDE di Asia … kalo Bakrie uda puyenk mo ngelepasin bumi PASTI ADA PEMILIK MODAL RAKSASA YANG SIAP SEDIA MENCAPLOKNYA … ternyata ada bonusnya: brau juga direnggut … well, selamat datang pemilik baru brau dan bumi dah semoga harga sahamnya MELEJIT🙂

The reverse takeover, which gives control to the holders of the acquired company, will create an Indonesian “resources champion,” combining the nation’s largest coal producer, Bumi, and fifth-largest, Berau, according to Vallar. Rothschild, former co-president of New York hedge-fund firm Atticus Capital LLC, raised 707.2 million pounds ($1.13 billion) in Vallar’s initial public offering in London in July and had considered deals of as much as $5 billion.

“This acquisition should be well received by investors since this is a good price for high-quality coal assets,” Liberum Capital analysts wrote in a report. “A London-listed, large scale, pure play Indonesian coal play should offer a unique commodity exposure and have strong investment appeal.”

Bumi Plc will target coal output of 140 million metric tons a year and be the largest thermal-coal supplier to China, Rothschild said on a conference call.

Mandatory Offer

Vallar, whose London-traded shares were suspended today, plans to make a mandatory offer to Berau’s minority shareholders and increase its ownership in Bumi in 2011, it said. Bakrie Group will hold 43 percent of Vallar stock after the deal.

The planned London listing, the first for an Indonesian company, “will enhance our international profile, provide a currency and platform for development in the region and put us in a much stronger position to build on the organic growth that our combined assets already provide,” Indra Bakrie, proposed chairman of Jersey, Channel Islands-based Vallar, said in the statement.

The “remarkable” deal is a “win-win” for shareholders, said Rothschild, who in April ranked seventh in the Sunday Times “Rich List,” an annual estimate of net worth of the 25 wealthiest U.K.-based hedge-fund managers.

Bumi Production

Indonesia is Asia’s biggest exporter of thermal coal, used in power stations. Bumi Resources, the country’s largest coal miner by volume with a market value of 54 trillion rupiah ($6 billion), produced 60 million tons and sold 58 million tons of the fuel last year.

The Jakarta-based company is a unit of Bakrie & Brothers, an investment company controlled by the family of billionaire and politician Aburizal Bakrie, Indonesia’s fourth-richest man, according to Forbes Asia. Sovereign wealth fund China Investment Corp. bought $1.9 billion of debt from Bumi in September 2009.

Bumi shares reversed losses after today’s announcement, rising 2 percent to 2,600 rupiah at 3:40 p.m. Jakarta time. The stock has climbed 7.2 percent this year, compared with a 44 percent gain in the benchmark Jakarta Composite Index.

Berau, with a market value of 18.2 trillion rupiah, is 75 percent owned by PT Bukit Mutiara, a unit of PT Recapital Advisors. Bukit Mutiara will retain 15.3 percent after the sale, Berau said in a statement.

Berau expects to produce 17.9 million tons of coal this year, rising to as much as 22 million tons by 2012, President Director Rosan Roeslani said Aug. 19. The Jakarta-based company raised $152 million selling shares in an August IPO.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: