energi terbarukan: 0MD0 meluluuuu (2)


Emoticons0051

Jakarta detik-Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan energi baru dan terbarukan (EBT) seperti tenaga matahari (surya), angin, biomassa, gelombang laut, energi air (hidro) dan panas bumi (geothermal). Namun saat ini, penggunaan energi baru terbarukan di Indonesia masih sekitar 6,8 %.

Porsi pembangkit untuk EBT pun meningkat sekitar 12,8% dalam RUPTL 2016-2025 menjadi 19,6%. Pengembangan EBT menjadi perlu dilakukan guna mengatasi persoalan sumber energi fosil (batubara lignit, gas marginal) yang semakin menipis.

“Ini adalah jalan tersendiri bagi Indonesia karena kita mempunyai hampir seluruh EBT. Yang kemudian kita perlu rencanakan baik adalah bagaimana mengintegrasikan antara demand yang sebagian untuk industri. Kalau dilihat dari kebutuhan listrik nasional, 70% nya adalah untuk kebutuhan industri. Sehingga kita harus bicara agar EBT yang digunakan untuk menyuplai listrik ke Industri,” ujar Direktur perencanaan korporat PLN Nicke Widyawati dalam acara forum diskusi di IBD Expo 2016, JCC Senayan, Jakarta, Jumat (9/9/2016).

“Artinya sumber-sumber EBT, seperti di hydro power di Kalimantan, Papua, perlu kemudian kawasan industrinya didekatkan. Jadi kalau sekarang pertumbuhan industri relatif lebih banyak di Jawa, di Jawa EBT nya tidak banyak. Hampir semua sudah dibangun. Yang perlu kita dorong adalah, bagaimana mengintegrasikan antara demand industri dan kawasannya,” jelas dia.

Dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2016-2025, nilai investasi di bidang ketenagalistrikan diperkirakan mencapai US$ 153,8 miliar atau sekitar Rp 2.30 triliun. Investasi ini sebagian besar dilakukan untuk pembangkit, transmisi dan gardu induk.

Proyek-proyek kelistrikan ini akan mendukung pertumbuhan industri nasional. Industri nasional yang tumbuh, akan menumbuhkan kembali demand di pasar, dan membuat sektor ketenagalistrikan akan bisa terserap di pasar.

“Orang-orang selalu mengatakan industri akan tumbuh ketika listrik tersedia. Kita memang harus jalan duluan. Tetapi juga harus menyesuaikan, ke mana arah industri harus berjalan,” timpalnya.

Lanjut Nicke, pembebasan lahan dan pemanfaatan energi primer yang terintegrasi menjadi masalah utama dalam pertumbuhan industri hari ini.

“Minggu lalu kami melakukan monitoring ke KI Bitung. Kita sudah menyiapkan gardu induk untuk mensuplai 30 MW di awal tahun depan 180 MW. Tapi kawasan industri ini belum juga mulai dibangun karena masalah lahan. Masalah lahan juga jadi hambatan dalam pembangunan listrik,” tambahnya.

Progress Kawasan Industri Semangke misalnya, belum terencana dengan baik. Karena untuk membangun kawasan industri, bukan hanya listrik saja yang diperlukan tetapi juga infrastruktur lainnya. Hari ini masalahnya adalah pasokan gas yang harganya belum kompetitif. Ini jadi pekerjaan rumah kita bersama,” pungkasnya.

(dna/dna)

 ets-small

Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 19 Tahun 2016. salah satu tujuan penerbitan aturan tersebut untuk mendorong pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan, dalam program kelistrikan 35 ribu Mega Watt (MW) ,‎PLTS memiliki peran 5 ribu MW. Untuk mencapai target tersebut, Kementerian ESDM akan memberikan tarif yang menarik bagi investor.

“Tujuan Peraturan Menteri untuk mencapat target 5 ribu MW untuk PLTS. Permen ini seperti disampaikan bagian pencapaian target dari 35 ribu MW,” kata Rida, di Kantor Ditjen EBTKE, Jakarta, Jumat (5/8/2016).

Peraturan Menteri tersebut mengatur harga jual listrik dari PLTS dengan menyesuaikan lokasi pembangunan PLTS. Sebagai contoh, untuk wilayah Jawa tarif yang ditentukan US$ 14,5 per Kilo Watt hour (KWh), sedangkan untuk wilayah Papua ditentukan US$ 25 KWh.

Harga tersebut untuk tahap awal saja dengan kuota pembangunan PLTS 250 MW, setelah kuota terpenuhi, peraturan tersebut akan direvisi kemudian harga jual PLTS akan diubah kembali.

Menurut Rida, pihaknya akan melakukan lima kali penawaran dalam pembangunan PLTS dengan total target 5 ribu MW, setiap kali melakukan penawaran harga jual listrik yang tercantum dalam peraturan tersebut akan direvisi.

“5 ribu MW dibagi dalam lima penawaran ini betul mereduksi subsidi. Ini menggunakan feed In tarif pasti disubsidi.‎ Setelah laku permen direvisi khusus lampiran yaitu penawaran kedua, ketiga keempat ke lima, jadi kita bagi 5 tahapan,” terang Rida.

Rida mengungkapkan, dengan metode penawaran tersebut, saat ini banyak investor yang meminati. Jika 5 ribu MW PLTS terbangun akan menciptakan investasi Rp 165 triliun dan menciptakan lapangan kerja. (Pew/Gdn)

 buttrock

JAKARTA sindonews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) geram melihat fakta di lapangan bahwa terdapat 34 proyek pembangkit listrik mangkrak di tengah jalan sebelum dioperasikan. ‎Padahal, berbagai proyek tersebut menghabiskan anggaran yang tidak sedikit.

Hal tersebut diketahuinya sendiri saat mengunjungi beberapa lokasi pembangunan pembangkit listrik di beberapa daerah di Indonesia. “‎Kira-kira ada 30-34 lokasi, dan ini sekali lagi uang yang sangat besar. Uang yang sangat banyak sekali, triliunan. Ini juga agar segera diselesaikan,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/6/2016).

Jokowi mencontohkan, pembangunan pembangkit listrik di Kalimantan Barat yang menghabiskan anggaran hingga Rp1,5 triliun berhenti sejak tujuh hingga delapan tahun lalu. Selain itu, pembangkit listrik di Gorontalo yang pengerjaannya baru sekitar 47% telah terhenti sejak 2007.

(Baca: Jokowi Genjot Infrastruktur Listrik di Daerah)

“‎Ini tentu saja perlu sebuah keputusan, dilanjutkan atau dibiarkan. Kalau dibiarkan konsekuensinya apa. Ini sekali lagi uang negara, aset kita. Kalau diteruskan tentu saja perlu ada cut off terlebih dahulu, sehingga perhitungannya menjadi jelas,” imbuh dia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Ardan Adiperdana untuk mengecek langsung proyek pembangkit mangkrak tersebut. Sehingg, pemerintah dapat mengambil langkah tepat untuk menyelesaikan masalah ini.

“‎Sudah berapa yang habis di situ, kemudian apa itu bisa dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu,” imbuh Jokowi.

Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan,‎ Jokowi meminta agar swasta diberikan peran lebih terutama untuk potensi energi baru dan terbarukan (EBT), panas bumi (geothermal), hidro, dan mikrohidro.

“Geothermal saya kira berikan prioritas, yang hydro berikan prioritas, maupun yang mikrohidro berikan prioritas. Karena, di situ sebetulnya kita akan mendapatkan kapasitas cukup besar untuk kita jadikan potensi pembangunan pembangkit listrik,” tandasnya.

(izz)

buttrock

JAKARTA– Pemerintah menurunkan target porsi bauran pembangkit listrik dari sumber energi baru terbarukan (EBT) dan menggantikannya dengan gas bumi dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN (Persero) Tahun 2016-2025.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM Sujatmiko di Jakarta, Kamis mengatakan, Menteri ESDM Sudirman Said sudah mengesahkan revisi RUPTL PLN 2016-2025.

“Penyempurnaan RUPTL 2016-2025 telah disahkan Menteri ESDM,” katanya.

Menurut dia, beberapa poin penting penyempurnaan RUPTL 2016-2025 dibandingkan RUPTL, yang sebelumnya disampaikan PLN, antara lain porsi EBT menjadi 19,6% dari semula 25%.

“Pengurangan porsi EBT itu akan ditutupi dengan gas, sehingga porsi gas akan meningkat menjadi 29,4% dari semula 24,3%,” katanya.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan porsi EBT dalam bauran energi pembangkit sebesar 25% pada 2025 dengan catatan apabila target porsi EBT 25% tanpa memasukkan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) tidak tercapai, maka dapat dipertimbangkan penggantian dengan energi gas atau energi bersih lainnya.

Selain itu, menurut Sujatmiko, poin penting revisi RUPTL PLN 2016-2025 yang sudah disahkan Menteri ESDM adalah porsi batubara berubah menjadi 50% dari semula 55,5%.

Pemerintah juga memutuskan percepatan pengoperasian pembangkit gas menjadi 2018 untuk mengatasi kekurangan pasokan pada 2018.

Lalu, dalam RUPTL 2016-2025, pemerintah menetapkan porsi PLN sebesar 10.233 MW dalam program pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35.000 MW.

Pemerintah juga memutuskan proyek kabel transmisi tegangan tinggi arus searah (high voltage direct current/HVDC) beserta PLTU mulut tambang Sumsel 9 dan 10 tetap masuk RUPTL 2016-2025.

Lalu, kapasitas PLTU Jambi kembali menjadi 2×600 MW dari semula diusulkan 2×300 MW.

Pada 19 Mei 2016, PLN menyampaikan draf RUPTL PLN 2016-2025 kepada Kementerian ESDM.

Atas draf tersebut, Kementerian ESDM menemukan 57 poin yang harus ditindaklanjuti PLN. (ant/gor)

new-chin-year-dragon-02

 

BOGOR okezone – Pemerintah terus berupaya mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan energi fosil dengan cara mendorong untuk terus memanfaatkan keberadaan energi baru terbarukan (EBT). Akan tetapi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat pemanfaatan EBT di dalam negeri masih belum optimal, bahkan jauh dari yang diharapkan.

Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, Rida Mulyana mengatakan, Indonesia sebenarnya memiliki potensi memanfaatkan keberadaan EBT sekira 801,2 gigawatt (gw). Nyatanya, pemanfaatan EBT belum optimal, yakni hanya 1 persen dari potensi atau 8,66 gw.

“Pemanfaatan energi terbarukan baru 1 persen. Artinya hampir utuh karena enggak dipakai,” ujarnya dalam sarasehan media 2016 “Sinergi Kementerian ESDM Wujudkan Kedaulatan Energi melalui Konservasi Energi dan Program Indonesia Terang (PIT)”, Bogor, Jumat (20/5/2016).

Sekadar informasi, potensi energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia berasal dari berbagai macam sumber energi. Antara lain seperti air, surya, angin, bio energi, panas bumi dan energi laut.

Sumber energi air yang diperkirakan potensinya 75 gw baru dimanfaatkan 5,02 gw (7 persen), energi angin 113,5 gw baru dimanfaatkan 6,5 mw (0,01 persen), energi surya 532,6 GWp baru dimanfaatkan 0,08 GWp (0,01 persen), dan bio energi 32,6 gw baru dimanfaatkan 1,74 gw (5,3 persen). Kemudian, potensi energi laut yang mencapai 18 gw baru dimanfaatkan 0,3 mw (0,002 persen) dan panas bumi 29,5 gw baru dimanfaatkan 1,44 gw (5 persen).

(dni)

new-chin-year-dragon-02

Bogor detik -Kementerian ESDM menjadikan sektor energi baru terbarukan (EBT) sebagai fokus pengembangan energi ke depan. Dari potensi yang dimiliki Indonesia 801,2 Giga Watt (GW), pemanfaatan EBT baru mencapai 1%, atau sekitar 8,66 GW.

“Pemanfaatan energi terbarukan baru 1% dari potensi 801,2 GW atau sekitar 8,66 GW artinya hampir utuh karena nggak dipakai,” ujar Direktur Jenderal EBTKE, Rida Mulyana, dalam Sarasehan Media, di Hotel Neo Plus Green Savana, Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/5/2016).

Sebagai informasi, potensi energi terbarukan di Indonesia berasal dari berbagai macam sumber energi, seperti air, angin, surya, bio energi, energi laut, dan panas bumi, namun pemanfaatannya masih minim.

Tenaga Air dari potensi 75 GW baru dimanfaatkan 5,02 GW (7%), tenaga Angin 113,5 GW baru dimanfaatkan 6,5 MW (0,01%), tenaga Surya 532,6 GWp baru dimanfaatkan 0,08 GWp (0,01%), dan Bio Energi 32,6 GW baru dimanfaatkan 1,74 GW (5,3%).

Potensi pembangkit listrik dari tenaga energi laut 18 GW baru dimanfaatkan 0,3 MW (0,002%) dan panas bumi 29,5 GW baru dimanfaatkan 1,44 GW (5%).

(wdl/wdl)

new-chin-year-dragon-02

Jakarta detik-Pemerintah berupaya menggenjot pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa). Salah satu caranya adalah dengan menetapkan Feed in Tariff yang tinggi untuk listrik dari sampah, yaitu US$ 18,77 sen/kWh sampai US$ 22,43 sen/kWh.

Itu setara dengan Rp 2.440-2.915/kWh (dengan asumsi kurs dolar Rp 13.000). Tarif yang tinggi ini dibuat supaya investor tertarik mengembangkan PLTSa di Indonesia. Sebagai pembanding, harga listrik dari batu bara yang hanya Rp 800-900/kWh.

Sedangkan tarif yang dikenakan PLN kepada para pelanggannya rata-rata Rp 450-1.350/kWh. Apakah PLN tidak rugi bila harus membeli listrik dari pengembang PLTSa seharga Rp 2.440-2.915/kWh lalu menjualnya ke pelanggan dengan harga Rp 450-1.350/kWh?

Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, Rida Mulyana, mengakui bahwa Feed in Tariff listrik dari sampah memang amat tinggi. Pemerintah pun tak menyiapkan anggaran untuk menalangi selisih antara harga yang harus ditanggung PLN.

Tetapi, menurutnya, ini tidak akan menjadi masalah besar. Beban yang ditanggung PLN tak akan terlalu berat karena jumlah listrik dari PLTSa tak sampai 100 MW.

“Kita nggak menganggarkan (dana talangan untuk selisih harga yang harus dibayar PLN). Tapi kalau PLTSa di 7 kota ini jadi pun hanya 70-80 MW sudah habis sampahnya, nggak sampai 100 MW. Listrik yang dikelola PLN itu sekarang saja 50.000 MW lebih. Kalau menimbulkan cost tambahan buat PLN, berapa sih?” ujar Rida usai konferensi pers di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (3/5/2016).

Dia menambahkan, listrik yang diperoleh memang tidak seberapa, hanya 10-20 MW untuk setiap kota. Manfaat sebenarnya dari PLTSa adalah membuat kota menjadi bebas dari polusi, bau, dan tumpukan sampah.

“Poinnya bukan listriknya, yang penting kota bersih dulu, habiskan dulu sampahnya, listrik itu bonus,” Rida menjelaskan.

Feed in Tariff yang tinggi untuk listrik dari sampah dibuat supaya pengembang listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) yang membangun PLTSa berupaya menghabiskan sampah sebanyak mungkin untuk diolah menjadi listrik.

“Agar sampah cepat habis, maka diiming-imingi tarif. Angka itu jangan dipandang sebagai pemborosan untuk PLN tapi insentif untuk mempercepat pengolahan sampah,” tutupnya.

(ang/ang)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: