energi terbarukan @ PLN … TELAT : 190511_260516


bird

 

INILAHCOM, Jakarta – Tiga kontrak jual beli gas bumi ditandatangani di Jakarta, Rabu (25/5/2016), dengan potensi penerimaan negara sebesar Rp7,4 triliun.

Kepala Humas Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Taslim Z Yunus mengatakan, seluruh gas dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan domestik.

“Gas untuk memenuhi kebutuhan domestik yakni pupuk, kelistrikan, dan industri. Potensi pendapatan negara selama periode perjanjian jual beli sebesar 544,66 juta dolar AS atau sekitar Rp7,4 triliun,” ujar Taslim di Jakarta, Rabu (25/5/2016).

Ketiga kontrak itu mencakup ConocoPhillips (Grissik) Ltd dan PT Pupuk Sriwidjaja dengan jangka waktu selama lima tahun. Pasokan gas ke pabrik pupuk tersebut berjumlah 70 juta kaki kubik gas bumi per hari (MMSCFD) dengan memberikan penerimaan negara sebesar US$ 470 juta, atau sekitar Rp6,392 triliun.

Kerja sama antara PT Medco E&P Indonesia dan PT Meppo-Gen untuk Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Gunung Megang di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

Kontrak berdurasi selama dua tahun dengan volume pasokan 10-16 miliar British thermal unit per hari (BBTUD) yang akan memberikan penerimaan negara US$ 68,52 juta atau Rp931,87 miliar.

Terakhir, kontrak antara PT Medco E&P Indonesia dan Perusahaan Daerah Petrogas Ogan Ilir untuk industri di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan.

Kontrak ini berjangka waktu hingga 31 Desember 2019 itu, memiliki volume pasokan 1,3-1,6 BBTUD dengan potensi pendapatan negara US$ 6,14 juta, atau Rp83,5 miliar.

Data SKK Migas menunjukkan, sejak 2003, pasokan gas ke domestik meningkat rata-rata sembilan persen per tahun.
Pada 2013, volume gas ke domestik sudah lebih besar dibandingkan ekspor.

Sedang, data 2015, gas bumi yang dimanfaatkan untuk kebutuhan domestik sebesar 3.882 MMSCFD (56%), sementara ekspor 3.090 MMSCFD (44%). [tar]

– See more at: http://ekonomi.inilah.com/read/detail/2298188/3-kontrak-gas-ini-tambah-penerimaan-negara-rp74t#sthash.8AIWB07w.dpuf

kata tjuta ozSMALL

Bisnis.com, JAKARTA — Proyek pembangkit listrik pemerintah mendorong pertumbuhan pesat kinerja industri mesin perkakas domestik pada awal 2016.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan industri mesin dan perlengkapan membukukan pertumbuhan double digit dalam tiga kuartal terakhir. Produk domestik bruto industri mesin dan perlengkapan naik 14,86% pada kuartal III/2015, tumbuh 14,05% pada kuartal IV/2015, kemudian melesat 15,35% pada kuar tal I/2016.

Ketua Asosiasi Industri Mesin Perkakas Indonesia (Asimpi) Rudy Andriyana mengatakan kebutuhan bagi proyek pembangunan pembangkit listrik mendongkrak permintaan produk mesin perkakas.

Industri domestik memasok produk mesin perkakas konvensional dengan tingkat presisi dan kemampuan beban lebih rendah yaitu kategori light duty dan medium duty.

“Dorongan mungkin terasa dari proyek infrastruktur, terutama pembangkit. Mesin fitting, misalnya, permintaannya naik,” kata Rudy kepada Bisnis, Jumat (15/5).

Rudy mengharapkan momentum permintaan tinggi dari pembangunan infrastruktur digunakan pemerintah untuk mendongkrak pertumbuhan industri mesin perkakas dalam negeri.

Kapasitas produksi yang rendah dan pembebasan bea masuk impor barang modal membuat nilai impor mesin perkakas naik pesat dari sekitar US$652 juta pada 2010 menjadi US$1,3 miliar pada 2014.

“Impor mesin perkakas tahun ini bisa mencapai US$1,5 miliar. Kebanyak an untuk mesin rotasi dan presisi tinggi. Produk lokal kebanyakan di serap oleh proyek yang didanai APBN atau BUMN,” katanya.

Rudy mengatakan ketimpangan tersebut menandakan potensi pertum buhan industri mesin perkakas masih sangat tinggi. Produsen lokal baru bisa memproduksi sekitar 1.200 unit mesin per tahun lebih rendah di bandingkan dengan kebutuhan nasional yang mencapai 15.000– 20.000 unit per tahun.

 

IMPOR KOMPONEN

Industri permesinan dalam negeri, lanjutnya, juga belum mampu membangun mesin dari nol. Ma yoritas produsen mengimpor komponen dari luar negeri untuk dirakit di Tanah Air.

Rudy mengharapkan pemerintah secara bertahap membatasi mesin perkakas yang boleh diimpor untuk memaksa investor asing mendirikan pabrik di Indonesia.

Asimpi saat ini telah memiliki kerja sama produksi dengan prinsipal asing asal Taiwan dan Jerman untuk kategori mesin light duty dan medium duty, namun kerja sama serupa belum ada untuk kategori heavy duty.

”Pemerintah harus membuat kebijakan memaksa produsen merek luar negeri membuka fasilitas produksi serta research dan design di Indonesia, terutama produk yang dijual di Indonesia,” ungkap Rudy.

Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian I Gusti Putu Suryawirawan sebelumnya mengatakan perkembangan industri yang menggunakan komponen berbahan baku baja tertahan oleh harga baja yang volatil.

Mayoritas pengguna perkakas atau baja konstruksi memilih mengimpor komponen atau produk hingga tidak terpapar oleh risiko gejolak harga baja dunia. Namun, pemerintah tetap mendorong penyerapan produk industri dalam negeri dengan mengutamakan penggunaan produk dalam negeri bagi proyek yang didanai melalui APBN atau anggaran BUMN.

“Harga baja sulit diprediksi hingga akhirnya banyak yang punya pekerjaan pesan barang dari luar. Kami coba dorong melalui pengutamaan produksi dalam negeri,” kata Putu.

smoke chimney SMALL

JAKARTA kontan. Sejak diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 4 Mei 2015 di Bantul, Jawa Tengah. Program 35.000 Mega Watt (MW) menjadi fokus  PT Perusahaan Listrik Negara untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis khususnya kedaulatan energi.

Sesuai dengan komitmen tersebut, PLN saat ini berada dalam jalur percepatan untuk realisasi program 35.000 MW, adapun rencana yang telah disusun oleh PLN dalam kurun waktu 5 tahun (2014-2019) yakni akan membangun 109 pembangkit, masing-masing terdiri dari 35 proyek oleh PLN dengan total kapasitas 10.681 MW dan 74 Proyek oleh swasta/ Independent Power Producer (IPP) dengan total kapasitas 25.904 MW.

Hingga kuartal pertama 2016, sebanyak 12.226,8 MW dari total 35.000 MW atau 34,4% yang akan dibangun dalam lima tahun sedang tahap perencanaan. Sebanyak 8.377,7 MW atau 23,6% sedang dalam tahap pengadaan. Selain itu, PLN juga telah melakukan banyak penandatanganan kontrak jual beli.

“PLN telah melakukan kontrak jual beli atau Power Purchase Agreement (PPA) sebesar 10.941 MW atau 30,8%,” ujar Manajer Senior Public Relations PLN Agung Murdifi dalam rilinya, Minggu (8/5).

Sementara itu, untuk progress konstruksi sudah mencapai 3.862 MW atau 10,9% meliputi pembangunan pembangkit, transmisi dan Gardu Induk. Dimana 397 MW pembangkit telah berhasil beroperasi dan masuk sistem kelistrikan. Seperti Pembangkit LIstrik Tenaga Gas (PLTG) Gorontalo yang telah mampu beroperasi maksimal dan mengatasi defisit listrik di Gorontalo.

“Pembangunan PLTG Gorontalo ini relatif cepat, sejak dibangun pada September 2015, pembangkit berkapasitas 100 MW ini telah mampu beroperasi dan menambah keandalan listrik sistem Sulawesi Utara dan Gorontalo,” tambah Agung Murdifi .

Agung menambahkan bahwa sebagian besar pembangkit listrik yang merupakan bagian dari proyek 35.000 MW ditargetkan beroperasi di tahun 2019 dan perlu diketahui bersama bahwa membangun pembangkit membutuhkan waktu yang lama, misalnya pembangkit berbahan bakar batubara (PLTU ) atau berbahan bakar gas (PLTG).

“Bisa dibayangkan untuk membangun konstruksinya saja, satu pembangkit butuh waktu sekitar 36 hingga 48 bulan, kalau Pembangkit LIstrik Tenaga Air ( PLTA) bisa lebih lama lagi. Meski mebutuhkan waktu lama, namun kami akan bekerja keras untuk memenuhi target  agar setiap tahun ada pembangkit yang sudah beroperasi,” imbuh Agung.

Dan berikut target pengoperasian proyek 35.000 MW dari 2015- 2019 adalah sebagai berikut :

2015:  1 pembangkit listrik, total kapasitas 3 MW.
2016:  38 pembangkit listrik, total kapasitas 2.414,50 MW.
2017:  106 pembangkit listrik, total kapasitas 5.576,9 MW.
2018:  86 pembangkit listrik, total kapasitas 8.446,9 MW.
2019:  80 pembangkit listrik, total kapasitas 19.117,4 MW.

Adapun pencapaian proyek 35.000 MW hingga kuartal 1 2016 sebagai berikut :

Tahap perencanaan: 12.226,8 MW (34,4%).
Tahap Pengadaan: 8.377,7 MW  (23,6%).
Tahap PPA dan Proses Financial Close : 10.941,07 MW (30,8%),
Tahap construction dan commisioning: 3.862,45 MW (10,9%),
Tahap pengoperasian (Commercial Operations Date/COD): 397 MW.

new-chin-year-dragon-02

Jakarta DETIK -Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencanangkan proyek listrik 35.000 MW hingga 2019 untuk supaya Indonesia terbebas dari krisis listrik. Harapannya, tidak ada lagi pemadaman bergilir alias byar-pet.

Agar proyek 35.000 MW terealisasi seluruhnya, setidaknya setiap tahun harus dibangun pembangkit-pembangkit listrik hingga 7.000 MW selama 5 tahun berturut-turut.

Tetapi sampai hari ini, realisasi proyek ini masih minim. Di akhir 2015, belum ada 1 pembangkit bagian dari proyek 35.000 MW yang beroperasi (Commercial Operation Date/COD).

Pembangkit listrik pertama dari proyek 35.000 MW yang COD adalah PLTG Gorontalo 4 x 25 MW yang mulai memasok listrik pada Januari 2016 lalu.

“Yang sudah selesai tahun ini (COD) antara lain PLTG Gorontalo 4×25 MW,” kata Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jarman, kepada detikFinance di Jakarta, Senin (18/4/2016).

Hingga saat ini belum ada tambahan lagi, artinya realisasi proyek 35.000 MW baru 100 MW alias 0,28%.

“Belum ada lagi yang COD. Pembangkit-pembangkit yang sudah COD kebanyakan dari program 7.000 MW terdahulu (kelanjutan dari Fast Tracking Project/FTP di periode pemerintahan sebelumnya),” ucap Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM, Sujatmiko.

Meski demikian, Kementerian ESDM masih optimis proyek 35.000 MW bisa dikebut dan diselesaikan sesuai jadwal.

“Sementara masih belum perlu direvisi,” kata Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Alihuddin Sitompul.

(ang/wdl)

smoke chimney SMALL

bisnis.com: Pekan lalu adalah hari-hari yang memberikan harapan besar bagi percepatan proyek infrastruktur ketenagalistrikan. Ada dua perkembangan penting terkait dengan infrastruktur ketenagalistrikan.

Pertama, paket ekonomi ke-9 memberikan kemudahan yang besar bagi PT Perusahaan Listrik Negara untuk merealisasikan program 35.000 megawatt hingga beberapa tahun ke depan.

Kedua, Bank Pembangunan Asia bersepakat mendanai proyek transmisi bertegangan tinggi senilai miliaran dolar Amerika Serikat dalam bentuk pinjaman lunak dengan skema baru berbasis kinerja.

Dalam paket ekonomi yang diumumkan Menko Perekonomian Darmin Nasution, pemerintah menyiapkan payung hukum berupa Peraturan Presiden untuk mendukung proyek PLN. Di dalamnya termasuk pembebasan lahan untuk jaringan transmisi, yang selama ini kerap terkendala dalam pembebasan lahan.

Peraturan Presiden itu diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang kuat bagi PLN dalam menuntaskan pembangunan transmisi, yang vital untuk mendukung pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt ke depan.

Jika infrastruktur ketenagalistrikan itu siap, selain akan dapat memenuhi kebutuhan tenaga listrik  dan meningkatkan rasio elektrifikasi nasional, pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih lanjut.

Saat ini pemerintah sedang dikejar target untuk mencapai pertumbuhan infrastruktur ketenagalistrikan untuk menopang pertumbuhan ekonomi sebesar 6% per tahun.

Tahun lalu, kapasitas listrik terpasang di Indonesia baru mencapai 53 gigawatt. Rasio elektrifikasi saat ini pun baru mencapai 87,5%. Presiden Joko Widodo sendiri berkomitmen untuk meningkatkan rasio elektrifikasi menjadi 97,2% pada 2019. Untuk itu, diperlukan pertumbuhan infrastruktur kelistrikan 8,8% per tahun.

Karena itu, selain memberikan dukungan kepastian hukum bagi PLN dalam menggenjot infrastruktur kelistrikan, perusahaan pelat merah tersebut juga memperoleh suntikan penyertaan modal hingga Rp10 triliun.

Namun bukan hanya itu.  Seperti koinsiden, Bank Pembangunan Asia menandatangani dukungan finansial untuk PLN melalui skema result based lending atau RBL, yang ditujukan untuk membiayai pembangunan transmisi tegangan tinggi.

Skema RBL adalah pola baru yang dipakai ADB untuk memastikan bahwa pinjaman lunak itu dapat dibelanjakan secara efektif. Pinjaman baru dicairkan jika proyek yang dibiayai benar-benar sudah terealisasi, dengan dukungan modal awal sebesar 20% dari total pinjaman. Dengan demikian, skema pinjaman ini  akan memastikan bahwa program pembangunan infrastruktur di Indonesia dapat dilakukan dengan hasil yang jelas dan terukur.

Berdasarkan skema itu, PLN telah menandatangani pinjaman senilai US$600 juta untuk pembangunan transmisi di wilayah Sumatra. Selanjutnya, ADB kembali menyiapkan dana dalam skema RBL senilai US$1,5 miliar dan akan berlanjut hingga 2018 untuk mendukung proyek transmisi listrik bertegangan tinggi serta pembangunan gardu induknya. Sasarannya tidak hanya Sumatra, tetapi juga Jawa, Sulawesi dan Kalimantan.

ADB sendiri memproyeksikan, kebutuhan dana proyek listrik di Sumatra hingga 2019 mencapai US$10,8 miliar untuk membiayai transmisi, gardu induk, serta pembaruan peralatan.

Pembangunan transmisi ini menjadi persyaratan strategis untuk mendukung efektivitas proyek 35.000 megawatt. Tanpa ketersediaan transmisi, maka pembangunan pembangkit listrik akan sia-sia karena tidak terdistribusikan dengan efektif dan efisien.

Oleh karena itu,  harian ini melihat dua perkembangan tersebut menjadi sangat strategis. Dengan itu, kita semakin memiliki keyakinan bahwa percepatan realisasi infrastruktur ketenagalistrikan akan berjalan lebih mulus.

Apabila seluruh infrastruktur terkait dengan peningkatan kapasitas kelistrikan di Indonesia dapat direalisasikan, maka bukan tidak mungkin proyek pembangit listrik 35.000 megawatt dapat berjalan secara efektif.

Kita tentu penuh harap, program itu akan menjadi kenyataan, mengingat saat ini masih banyak daerah di Indonesia yang kerap mengalami gangguan pasok listrik dan pemadaman listrik secara bergilir alias “byar-pet”, termasuk bahkan di daerah penghasil energi seperti wilayah Sumatra dan Kalimantan.

Mengatasi kondisi “byar-pet” menjadi syarat mutlak untuk membuat pelaku usaha dan turis yang berkunjung ke Indonesia lebih nyaman. Dua sisi ini –dunia usaha dan turisme–diharapkan akan menjadi sumber utama bagi kemajuan ekonomi Indonesia ke depan.

long jump icon

Jakarta detik-Tepat pukul 15.50 WITA, Minggu, 27 Desember 2015, Pesawat Kepresidenan Indonesia -1 yang membawa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo serta rombongan, mendarat di Bandar Udara El Tari Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

 

Setiba di Bandara El Tari, Jokowi dan rombongan langsung menuju lokasi peresmian Independent Power Producer Pembangkit Listrik Tenaga Surya (IPP PLTS) 5 MWp, di Desa Oelpuah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.

PLTS berkapasitas 5 MWp ini dibangun oleh PT LEN Industri (Persero) yang bertindak sebagai IPP. Dalam sambutannya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said menyampaikan bahwa ini merupakan PLTS terbesar yang pernah dibangun di Indonesia.

Seperti dikutip dari siaran pers, Minggu (27/12/2015), Sudirman juga menyampaikan, meski hanya 5 MWp, bagi Kupang ini merupakan tambahan yang cukup signifikan, mengingat daya efektif listrik di Kupang adalah 68 MW, yang sebenarnya sudah memasuki situasi krisis karena reserve margin-nya sangat minimal.

Selain itu, saat ini juga masih terdapat antrian yang pemasangan listrik hingga 64 MW. Kawasan industri terpadu Kupang juga sebenarnya sudah siap. Hanya saja terkendala pasokan listrik.

Untuk itu, PLN dan Pemerintah Daerah Kupang berencana untuk mengembangkan PLTS seluas 7 hektar ini.

PLTS dengan total investasi US$ 11,2 juta ini diharapkan juga dapat menjadi milestone bagi pembangunan energi baru dan terbarukan yang merupakan komitmen pemerintah.

Sistem PLTS Grid-Connected yang digunakan pada PLTS ini memungkinkan pembangkit tenaga surya ini bekerja secara paralel dan terhubung langsung dengan jaringan listrik utama sehingga tidak menggunakan sistem baterai karena listrik yang dihasilkan langsung dialirkan ke jaringan listrik eksisting pada siang hari.

Sistem ini terdiri dari rangkaian panel modul surya, sistem inverter, sistem proteksi elektrik, dan perangkat interkoneksi jaringan. Sistem PLTS Grid-Connected ini sudah dibangun di dua lokasi yaitu Bangli dan Karangasem, Bali dengan total daya masing-masing sebesar 1 MWp.

Dalam dua minggu ini telah dilakukan uji coba IPP PLTS Oelpuah, dan berhasil memasok listrik yang sebesar 4 MWp. Di musim hujan seperti sekarang ini, PLTS ini tetap mampu menyalurkan listrik sebesar 27% dari kapasitas normal.

PLTS Kupang ini mulai dibangun pada Januari 2015. Secara kontrak seharusnya baru selesai pada Juni 2016. Dengan demikian, pembangunan ini selesai 6 bulan lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan.

(ang/ang)

rose KECIL

Bisnis.com, BANDUNG—Proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga surya yang dibangun PT Len Industri (Persero) telah diresmikan Presiden Joko Widodo dan siap memasok listrik kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Kupang.

Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) pertama dan terbesar di Indonesia dengan daya mencapai 5 megawatt (MW) dan berkonsep Independent Power Producer (IPP) ini berlokasi di Desa Oelpuah, Kupang Tengah, Nusa Tenggara Timur.

“Proyek pembangunan IPP PLTS ini menerapkan konsep investasi mandiri oleh Len dengan kandungan lokal lebih dari 69%, dengan total sebanyak 22.008 buah PV Modul Len,” kata Direktur utama PT Len Industri Abraham Mose, dikutip dari keterangan resmi, Minggu (27/12/2015).

Dia menyampaikan IPP PLTS Kupang signifikan untuk menghemat biaya pokok penyediaan (BPP) listrik di daerah tersebut, dibandingkan dengan menggunakan pembangkit bermesin diesel (PLTD) yang berbahan bakar minyak (BBM).

PLTS mampu menghasilkan energi harian rata-rata sebesar 25 MWh. Jika dihitung dalam kurun waktu sebulan, maka energi yang dihasilkan sebesar 750 MWh, dibandingkan dengan konsumsi BBM unit PLTD yang rata-ratanya mencapai 0,3 liter/kWh.

Dalam dua minggu ini telah dilakukan uji coba IPP PLTS Oelpuah, dan berhasil memasok listrik yang sebesar 4MWp. Di musim hujan seperti sekarang ini, PLTS ini tetap mampu menyalurkan listrik sebesar 27% dari kapasitas normal.

PLTS Kupang ini mulai dibangun pada Januari 2015 di mana secara kontrak seharusnya selesai pada Juni 2016. Dengan demikian, pembangunan ini selesai enam bulan lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan.

Terkait keberlanjutan proyek pembangunan PLTS Kupang yang didanai dari kredit investasi Bank Mandiri sebesar US$7,5 juta itu, PT Len akan memberikan pelatihan kepada tenaga lokal terkait perawatan produk dan sistem PLT.

Selain itu perseroan menjamin kemudahan dalam pengadaan spare part, garansi panel surya selama 25 tahun dan melengkapinya dengan sistem monitoring secara online.

Diharapkan PLTS Kupang dapat menjadi milestone bagi pembangunan energi baru dan terbarukan yang merupakan komitmen pemerintah.

“Dalam sebulan PLTS dapat menghemat BBM sebesar 225.000 liter atau dengan harga solar industri saat ini Rp8.500/liter, nilai penghematan per bulannya mencapai Rp1,9 miliar,” ungkapnya.

Abraham menyatakan perseroannya akan terus eksis mengembangkan konsep energi terbarukan melalui PLTS untuk memperkecil ketergantungan pada energi fosil dan dengan memanfaatkan semaksimal mungkin material yang tersedia di Indonesia.

 

Jakarta detik -Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Gorontalo berkapasitas 100 MW bakal pertama yang beroperasi dari rencana mega proyek listrik 35.000 MW hingga 2019.

PLTG Gorontalo dikerjakan oleh PT PLN (Persero) melalui Unit Induk Pembangunan Pembangkitan Sulawesi (UIP XII). PLTG ini jadi program pembangunan pembangkit 35.000 MW yang menjadi program prioritas pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla di sektor ketegalistrikan

“Kami optimistis bahwa PLTG Gorontalo tahap pertama sebesar 50 MW akan bisa dioperasikan untuk menyuplai kebutuhan listrik sistem Sulawesi Utara dan Gorontalo pada akhir bulan Desember 2015,” kata GM UIP XII PLN Eko Priyantono, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/11/2015)

Hal ini setelah melihat kondisi riil dilapangan, dimana dari sisi pekerjaan sipil dan konstruksi telah mencapai hampir 50%. Kemudian, telah hadirnya material utama, yaitu 4 unit mesin gas produksi General Electric dengan kapasitas masing-masing 25 Mega Watt (MW), serta sejumlah progres lainnya yang telah dilakukan oleh PT PP (Persero), selaku BUMN Karya yang menjadi kontraktor utama Engineering Procurement Construction (EPC).

PLN optimistis pembangunan pembangkit yang dimulai sejak awal September 2015, telah dapat beroperasi tahap awal sebesar 50 MW pada akhir bulan Desember 2015.

Eko sore berada di lokasi pembangunan PLTG 100 MW Gorontalo. Pembangkit ini berlokasi di desa Maleo, kecamatan Paguat, kabupaten Pohuwato, propinsi Gorontalo.

“Jika tahap pertama 50 MW dari PLTG Gorontalo ini dioperasikan pada Akhir Desember 2015, maka akan menjadi pembangkit pertama dari program pembangunan pembangkit 35.000 MW yang beroperasi,” katanya.

Ia menambahkan capaian ini menjadi salah satu bukti sinergi antar BUMN yang nyata, antara PT PLN (Persero) dengan PT PP (Persero) dalam membangun infrastruktur ketenagalistrikan di Indonesia.

Site Project Manager PLTG 100 MW Gorontalo, Mochamad Ichsan dari PT PP (Persero) menyampaikan bahwa untuk lebih mendorong upaya mempercepat proses pembangunan, utamanya karena akan mulai tahapan erection, mechanical dan electrical, maka pihaknya akan menambah 150 lagi tenaga kerja, sehingga total akan menjadi sekitar 400 pekerja yang bekerja selama 24 jam non stop.

“Disampingnya tenaga kerja yang sudah ada, yang melaksanakan pekerjaan sipil dan konstruksi, minggu depan kami akan menambah lagi sekitar 150 pekerja yang akan menangani pekerjaan erection, mechanical dan electrical” jelas Site Project Manager PLTG 100 MW Gorontalo, Mochamad Ichsan dari PT PP (Persero).

Sementara itu, GM PLN Suluttenggo, Baringin Nababan yang turut hadir di lokasi proyek pembangunan PLTG 100 MW Gorontalo didampingi Manajer Pembangkitan, Mangapul Marbun dan Manajer PLN Area Gorontalo, Putu Eka Astawa, untuk menyaksikan proses pemindahan mesin pembangkit dari atas kapal tongkang usai dipindahkan dari kapal MV Fortune yang membawa mesin produksi General Electric dari pelabuhan Antwerp di Belgia.

Baringin mengatakan sistem kelistrikan Sulawesi Utara dan Gorontalo yang terhubung menjadi satu jaringan interkoneksi, dimana hingga saat ini kondisi suplai listrik masih mengalami defisit daya karena kekurangan pasokan daya pembangkit

“Tentunya sangat berharap proyek ini dapat segera beroperasi tepat pada waktunya, dimana tahap pertama 50 MW diharapkan segera beroperasi mendukung pasokan listrik untuk kebutuhan masyarakat di Gorontalo dan juga Sulawesi Utara,” kata Baringin.

(rrd/hen)

Rabu, 18/05/2011 19:50 WIB
Kurangi BBM, PLN Bangun 3 Pembangkit Alternatif
Akhmad Nurismarsyah – detikFinance

Jakarta – PT PLN (persero) dalam rencananya terkait mengembangkan penggunaan Energi Baru Terbarukan yang selalu mengacu kepada panas bumi, hydro (air), matahari, hingga nuklir, ternyata juga memiliki 3 jenis pembangkit alternatif.

Ketiga pembangkit tersebut adalah PLTSampah, PLTBiomass, dan PLTBayu (angin). Ini dilakukan untuk bisa menekan penggunaan BBM.

Demikian disampaikan Nasri Sebayang, selaku Direktur Perencanaan dan Teknologi PT PLN dalam penyampaiannya yang dipaparkan dalam rapat dengan Komisi VII DPR yang dilakukan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/5/2011).

“Untuk pengembangan pembangkit dari EBT lainnya, selain tenaga surya, kita ada program pengembangan PLTSampah, PLTBiomass, dan PLTBayu,” ungkapnya.

Berdasarkan pemaparan Nasri, berikut ini adalah program yang dikembangkan PLN untuk pengembangan PLTSampah:

PLTSampah Bantargebang (14 MW) sudah terkontrak dengan harga Rp 820/Kwh (tahun 1 sampai dengan 7) dan Rp 750/Kwh (tahun 8 sampai dengan 15). Rencana akan dikembangkan sampai dengan kapasitas 26 MW
PLTSampah Denpasar Bali (2 MW) sudah beroperasi dan konstruksi (9 MW)
Rencana pengembangan PLTSampah di beberapa kota besar seperti Surabaya (10 MW) dan Bandung (10 MW)

Selain itu, Nasri juga menyampaikan beberapa pengembangan PLTBiomass:

Potensi PLTBiomass menggunakan cangkang sawit, bagas, sekam padi, dan feed stock lainnya potensi yang cukup besar
PLTBiomass menggunakan cangkang sawit di Belitung (7 MW) sudah terkontrak Rp 917/Kwh (tahun 1 sampai dengan 5) dan Rp 641,25/Kwh (tahun 6 sampai dengan 15) dan beberapa lokasi tahap konstruksi di Sumut (10 MW), Bangka (5 MW), dan Gorontalo (12 MW) dalam tahap desain/pengadaan
Peran Swasta lebih didorong dalam pengembangan PLTBiomass melalui skema Liswas atau kontrak ‘Excess Power’

Kemudian, terkait program pengembangan PLTBayu, berikut ini adalah pemaparan Nasri Sebayang:

Program pengembangan PLTBayu terbatas karena potensi kecepatan angin relatif rendah (3 sd 5 m/dt, kecuali pada beberapa daerah >5 m/dt)
Perkembangan teknologi PLTBayu untuk kecepatan rendah yang terus berkembang sedang dilakukan uji coba ‘pilot project’ di NTT
Beberapa kontrak Liswas (Listrik Swasta) sedang difinalkan, antara lain di Sukabumi (10 MW) dengan harga negosiasi Rp 870/Kwh (tahun 1 sampai dengan 8) dan Rp 790/Kwh (tahun 9 sampai dengan 15)

“Kalau pengembngan PLTBayu ini berhasil, diharapkan bisa dikembangkan lagi dengan skala yang lebih besar,” tambah Nasri.

(nrs/dnl)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: