ADRO menyiasati aturan … 161114_200416


recycle

JAKARTA kontan. Proses renegosiasi kontrak tambang batubara terus berjalan. Salah satu perusahaan pemegang Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi I yakni PT Adaro Energi Tbk (ADRO) mengklaim sudah menerima semua poin renegosiasi kontrak.

Direktur Adaro M. Syah Indra Aman mengatakan, Adaro sudah menyepakati enam poin strategis yang menjadi payung hukum renegosiasi dengan pemerinah. “Adaro sudah selesai. Kini kami tunggu kelanjutan prosesnya oleh pemerintah. Saya dengan dari Asosiasi Perusahaan Batubara (APBI) akan ada langkah selanjutnya,” ujarnya, (19/4).

Adapun amandemen kontrak yang disepakati adala: luas wilayah kerja, kelanjutan operasi pertambangan, penerimaan royalti dan pajak untuk negara, kewajiban pengolahan dan pemurnian, kewajiban divestasi, serta penggunaan tenaga kerja, barang dan jasa dalam negeri.

Ia mengklaim, manajemen Adaro sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan Kementerian ESDM mengenai proses renegosiasi kontrak ini. “Kami sudah sepakat semua, begitu juga dengan soal pengembalian lahan. Kami akan mengembalikan wilayah tapi tidak besar,” tandasnya.

Syah Indra menyebut amandemen kontrak merupakan tindak lanjut kepastian usaha bagi para perusahaan pertambangan. Adanya perubahan dalam kontrak harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan renegosiasi kontrak PKP2B Generasi I dan II harus selesai tahun ini. Apalagi, pemegang PKP2B Generasi III yakni 22 perusahaan sudah lebih dulu meneken amandemen kontrak.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara itu, amandemen kontrak hasil renegosiasi dengan pemegang Kontrak Karya (KK) dan PPKP2B seharusnya sudah diteken semua paling lambat pada tahun 2010 lalu.

Faktanya, harus molor dari target. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono mengatakan, proses amandemen kontrak pertambangan ini sudah terlalu lama molor dari jadwal. Makanya, ia berharap perusahaan-perusahaan tambang segera datang untuk bernegosiasi dengan pemerintah.

“Kalau belum ketemu terus ya bisa saja pemerintah bilang take it or leave it. Kalau mereka (PKP2B) tidak mau nanti kami pikirkan konsekuensinya sesuai hukum,” tuturnya.

JAKARTA kontan. Lama tak terdengar gaungnya, salah satu perusahaan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) generasi pertama, yakni PT Adaro Energi (tbk) membuka mulut terkait renegosiasi kontrak yang sampai saat ini belum disepakati.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan renegosiasi kontrak generasi pertama harus selesai pada tahun ini. PT Adaro Energi (tbk) mengklaim pihaknya sudah menyepakati enam isu yang menjadi tolak ukur dari renegosiasi kontrak tersebut.

Adapun enam isu strategis pada amandemen kontrak tersebut, yakni luas wilayah kerja, kelanjutan operasi pertambangan, penerimaan negara, kewajiban pengolahan dan pemurnian, kewajiban dvestasi, dan kewajiban penggunaan tenaga kerja serta barang dan jasa dalam negeri.

Direktur Adaro, M.Syah Indra Aman mengatakan, kesepakatan yang ada dalam enam isu strategis itu merupakan payung hukum yang memang patut disepakati.

“Adaro sudah selesai dan kami tunggu kelanjutan dari prosesnya oleh pemerintah dan dari APBI kita dengar langkah selanjutnya,” terangnya, Selasa (19/4).

Namun, menurut Syah Indra, amandemen kontrak merupakan tindak lanjut kepastian usaha para perusahaan pertambangan apabila perlu adanya perubahan. Jadi menurutnya, renegosiasi kontrak harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak.

“Mestinya itu kan menandatangani perubahan yang dirasakan perlu. Sehingga usaha itu harus kedua belah pihak paling tidak dari sisi Adaro kita siap,” urainya.

Ia mengklaim, pihaknya sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan Kementerian ESDM mengenai proses renegosiasi kontrak ini. Dari pertemuan itu, Syah Indra bilang, pihaknya sudah menyepakati ke enam isu renegosiasi tersebut.

“Kita sepakat semua, begitu juga dengan isu soal lahan yang kembalikan. Kalau kita lihat UU Minerba, itu menyatakan bahwa perusahaan tambang yang melakukan study penggunaan lahan dan disetujui pemerintah tidak ada pengurangan wilayah. tapi kita akan mengembalikan wilayah tapi tidak besar,” tandasnya.

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara itu, amandemen kontrak hasil renegosiasi dengan pemegang Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) seharusnya diteken paling lambat pada 2010. Artinya, amandemen kontrak molor hingga tujuh tahun.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono mengatakan, amandemen kontrak harus selesai pada tahun ini. Menurutnya, kewajiban tersebut sudah terlalu lama molor.

Bambang menegaskan, pemerintah siap bertindak tegas apabila para pemegang kontrak tersebut masih keukeuh tidak menyepakati klausul yang diajukan pemerintah.

“Kalau belum ketemu terus ya bisa saja pemerintah bilang take it or leave it. Kalau mereka tidak mau ambil nanti kita pikirkan konsekuensinya sesuai hukum,” tuturnya

Dia mengungkapkan selama ini pertemuan dengan para pemegang kontrak sangat sulit dan tidak dilakukan secara teratur. Maka demikian ia mengultimatum bahwa tidak ada lagi ruang untuk negosiasi apabila tidak diselesaikan tahun ini.

“Amandemen sudah harus selesai tahun ini. Sudah tidak ada lagi ruang bagi mereka untuk negosiasi,” tandasnya.

doraemon

 rose KECIL

JAKARTA. Emiten tambang batu bara berkapitalisasi pasar Rp19,03 triliun, PT Adaro Energy Tbk. (ADRO) membidik target produksi pada tahun ini flat bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu lantaran harga komoditas tersebut belum membaik.

Direktur Utama Adaro Energy Garibaldi Thohir, mengatakan pada tahun ini bisnis tambang batu bara masih belum cerah lantaran harga komoditas tak kunjung membaik.

Orang terkaya ke-42 di Indonesia versi majalah Forbes, dengan nilai kekayaan US$650 juta itu, menargetkan produksi batu bara tahun ini stagnan.

Emiten beraset US$6,21 miliar tersebut membidik target produksi 52 juta ton hingga 54 juta ton. Target tersebut lebih rendah 2 juta ton dari rencana kerja dan anggaran berlanja (RKAB), dan flat dari produksi tahuh lalu.

Belanja modal (Capital expenditure/Capex) yang disiapkan Adaro pada tahun ini mencapai US$75 juta hingga US 100 juta. Mayoritas belanja modal akan digunakan untuk lini bisnis pertambangan batu bara, dan sisanya bagi kelistrikan, serta logistik.

“Kelistrikkan biasanya menggunakan project financing, kami juga mengajak partner,” tuturnya, Senin (22/2/2016).

Analis PT Investa Saran Mandiri Kiswoyo Adi Joe menilai ekspansi pembangunan power plant hanya dapat dilakukan oleh perusahaan besar dengan belanja modal yang tak sedikit. Emiten tambang batu bara tidak lagi dapat mengandalkan pendapatan dari batu hitam ketika harga komoditas terus melorot.

Pembangunan power plant, katanya, tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat, Sehingga, kontribusi pendapatan dari sektor kelistrikan bagi Adaro bakal terasa sekitar 3-4 tahun mendatang.

Secara bisnis, sambungnya, pertambangan batu bara memang tengah terancam. Terlebih, harga komoditas yang mengikuti terus anjloknya harga minyak mentah dunia, tidak ada yang tahu kapan bakal kembali pulih.

“Mau enggak mau Adaro harus sekuat tenaga membangun power plant. Kalau mengandalkan batu bara itu sulit, mereka harus hilirisasi, berjualan listrik,” tuturnya secara terpisah.

http://market.bisnis.com/read/20160223/192/521621/harga-batu-bara-belum-pulih-target-produksi-adaro-energy-flat
Sumber : BISNIS.COM

reaction_1

JAKARTA. The Energy and Mineral Resources Ministry’s directorate general for minerals and coal is expecting to seal amendments to at least three mining contracts of work by this year end.

The three amendments to be completed were those involving copper miner PT Freeport Indonesia, coal firm PT Adaro Indonesia and nickel company PT Weda Bay Nickel, according to minerals and coal director general R. Sukhyar.

“With Freeport, we have to complete the amendment this year. The sooner the better, because the company will also conduct a divestment, which, according to the new regulation, should be started next year,” Sukhyar said.

He was referring to the new regulation, No. 77/2014, which highlights a number of changes from previous regulations, particularly on the divestment requirement for foreign direct investment firms. The regulation states a company involved in underground mining, such as Freeport Indonesia, has to divest 30 percent of its shares to Indonesian shareholders. Freeport Indonesia, which has been operating in the country since 1967, is currently 90.64 percent owned by US giant Freeport McMoRan and 9.36 percent by the Indonesian government.

The regulation states that a company that has been operating in Indonesia for more than five years must have divested 20 percent of its shares one year after the regulation was passed and have completed the divestment within five years after the regulation was passed.

As for Adaro, Sukhyar said, the drafting of the company’s contract of work amendment was waiting for an understanding about a tax issue with the Finance Ministry. Meanwhile, the drafting of the amendment for Weda Bay Nickel had not progressed much yet, but Sukhyar was upbeat that it would also be concluded by the year end.

“The company is still asking for incentives as it is developing a project in the eastern part of Indonesia. However, I said, the incentives issue can be settled while the company is constructing its project,” he said.

As a mandate of the 2009 Mining Law, the government is struggling to renegotiate a number of mineral and coal contracts of work agreed in the past so they conform with the new regulations. As many as 107 contracts of works exist, consisting of 73 for coal mining and 34 for minerals.

Under the law, renegotiation should have been completed within one year after the law passed. However, the complexity of issues in the renegotiations has hampered progress. The government recently finished the amendment to the contract of work with PT Vale Indonesia, the first to be completed since the Mining Law passed.

Out of the remaining 106 contracts of work, the minerals and coal office has sealed memorandums of understanding (MoU) with 83 firms. The MoUs highlight principal agreements from the mining companies regarding adjustments to their contracts of work. Most of the MoUs, which must be followed by the drafting of the amendment to become effective, were inked when the country was in the process of transition from president Susilo Bambang Yudhoyono’s government to the new government.

One issue has been whether the new government would maintain or review policies related to the MoUs for contracts of work.

Indroyono Soesilo, the coordinating maritime affairs minister, who oversees several ministries, including the Energy and Mineral Resources Ministry, said in an interview that the new government was open to the possibility of reviewing the agreements.

“We will discuss it. What is certain is that the MoUs are not contracts, they are only understandings,” Indroyono said.

Sukhyar said that any adjustment to the agreements should be detailed.

“Any change will have consequences. MoUs highlight the central issues that companies have agreed upon,” he said.  (Raras Cahyafitri)

Editor: Hendra Gunawan

long jump icon

INILAHCOM, Jakarta – PT Adaro Indonesia Tbk (ADRO), salah satu perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) telah menyepakati renegosiasi melalui nota kesepahaman amandemen kontrak.

Dirjen Minerba Kementerian ESDM, R Sukhyar mengatakan nota kesapahaman dilakukan pada 18 September 2014. “Adaro sudah sepakati renegosasi. Kamis kemarin tandatangan nota kesapahamannya,” kata Sukhyar di Jakarta, Jumat (19/9/2014).

Diketahui Adaro merupakan perusahaan tambang pemegang PKP2B generasi pertama. Sejak pembahasan renegosiasi dengan perusahaan nasional ini ada sejumlah poin dari enam item renegosiasi yang dibahas cukup alot.

Dari enam poin tersebut, ada dua item yang cukup memakan waktu. Hal ini antara lain penciutan luas wilayah konsesi tambang dan perubahan mekanisme izin usaha menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Adaro mendapatkan kontrak PKP2B sejak 1982, dan baru melakukan produksi secara komersial pada 1992. Kontrak tersebut akan berakhir pada 2022. Luas areal tambang Adaro mencapai 34.940 hektar yang berada di Kalimantan Selatan.

“Adaro bersedia mengembalikan 6.000 hektar,” kata Sukhyar. [hid]

long jump icon

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: