energi terbarukan: B20 v $AWIT v. kedelai … 260212_180416


Jakarta detik-PT Pertamina (Persero) tercatat telah membeli biodiesel sebanyak 600.000 Kilo Liter (KL) selama triwulan-I 2016. Pembelian biodiesel merupakan program pemerintah yang mewajibkan setiap liter solar dicampur 20% bahan bakar nabati jenis Fatty Acid Methyl Ester (FAME).

Dalam melakukan pembelian biodiesel sebanyak 600.000 KL, Pertamina menggandeng pihak swasta yang telah lama terjun ke dalam industri migas yakni PT AKR.

“Kita mendukung B20, Januari sampai  Maret Pertamina beli 200.000 KL per bulan. Total ada 600.000 KL yang dibeli Pertamina dan AKR,” jelas Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), Bayu Krisnamurthi di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (18/4/2016).

Dua perusahaan minyak tersebut juga akan melakukan kerja sama pembelian biodiesel dalam jumlah yang lebih banyak lagi. Hal tersebut dilakukan guna mencukupi kebutuhan biodiesel dalam negeri.

“Pertamina dan AKR akan segera menandatangani kontrak Mei biodiesel 1,5 sampai 1,6 juta KL, bagian PSO B20,” ujar Bayu.

Kebutuhan biodiesel dalam negeri saat ini mencapai 170.000 KL per enam bulannya dan juga ditambah dengan kebutuhan konsumsi untuk pembangkit milik PLN sebesar 225.000 KL per bulan.

“Angka ini sudah mengakomodasi kebutuhan solar nasional 10%, 150.000 sampai 170.000 KL selama 6 bulan. Ada penambahan PLN 200.000 sampai 225.000 KL per bulan,” terang Bayu.

Menanggapi besaran jumlah konsumsi tersebut, pihaknya menyebutkan adanya potensi meningkatnya kebutuhan biodiesel nasional di 2016.

“Kurang lebih domestik biodiesel tetap atau naik sedikit dibandingkan rencana sebelumnya,” tutup Bayu.

(feb/feb)

 

Jakarta berita1 – Pemerintah menyatakan, penghematan devisa yang diperoleh dari mandatori biodiesel 20% (B20) pada kuartal pertama tahun ini mencapai Rp 2,85 triliun. Tahun ini, penghematan devisa dari mandatori ini ditargetkan mencapai US$ 2 miliar atau Rp 26,36 triliun.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rida Mulyana, mengatakan, tahun ini, penyaluran unsur nabati (fatty acid methyl eter/FAME) biodiesel ditargetkan mencapai 6,48 juta kiloliter (KL). Sampai Maret lalu, lanjut dia, untuk dalam negeri, realisasi penyalurannya sebesar 710.103 KL untuk biodiesel bersubsidi maupun nonsubsidi.

“Kalau dikonversikan dengan MOPS, maka setara menghemat devisa Rp 2,85 triliun,” ujar Rida Mulyana dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (15/4).

Sementara itu, Direktur Bioenergi, Sudjoko Harsono Adi, menuturkan, jika dibandingkan kuartal pertama tahun lalu, realisasi penyaluran sampai Maret 2016 ini naik signifikan. Pada kuartal pertama tahun lalu, lanjutnya, lantaran terkendala adanya penghilangan subsidi biodiesel, penyaluran FAME hanya mencapai 200.000 KL.

“Untuk tahun ini, bisa naik sampai empat kali lipat karena ada dana subsidi dari BPDPKS (Badan Penyaluran Dana Perkebunan Kelapa Sawit),” tambahnya.

Investor Daily

Retno Ayuningtyas/FER

Investor Daily

JAKARTA. Harga CPO konsisten menguat di awal perdagangan Senin (22/2/2016) ditopang oleh harga minyak yang rebound ke atas US$30 per barel.

Kontrak berjangka CPO untuk Mei 2016, kontrak teraktif di Bursa Malaysia, dibuka menguat 0,15% ke harga 2.590 ringgit per ton.Â

Komoditas tersebut kemudian konsisten diperdagangkan lebih mahal setelah pekan lalu merosot 2,16%. Pada pukul 10.56 WIB, CPO bergerak menguat 0,31% ke harga 2.594 ringgit atau Rp8,29 juta per ton.

CPO bergerak menguat bersama harga kontrak minyak kedelai di bursa komoditas Chicago terdorong oleh harga minyak yang kembali ke atas US$30 per barel.

Minyak WTI bergerak menguat 1,89% ke US$30,2 per barel pada pukul 10.40 WIB. Adapun harga minyak kedelai bergerak naik 0,41% ke US$31,76 per pound.

Sentimen positif juga muncul dari konsumsi biodiesel Indonesia. CIMB memperkirakan dana CPO Indonesia mampu mensubsidi hingga 3,2 juta kiloliter biodisel sepanjang 2016, lebih tinggi dari estimasi pasar pada 2,5—3 juta kiloliter.

Pembelian biodiesel Indonesia telah mencapai 230.000 kiloliter biodiesel pada Januari, meningkat tajam dibandingkan pembelian 87.000 kiloliter pada periode yang sama pada 2015.

Â

Pergerakan Harga Kontrak CPO Mei 2016

Â

Â

Tanggal

Level

Perubahan
22/2/2016

(10.56 WIB)

2.594

+0,31%
19/2/2016

2.586

+0,54%
18/2/2016

2.600

-0,50%
17/2/2016

2,613

+0,97%
16/2/2016

2.588

-0,42%
Â

Sumber: Bloomberg

 

Nusa Dua -Setiap hari Indonesia membutuhkan 1,6 juta barel BBM, sementara produksi minyak dari dalam negeri hanya 800 ribu barel per hari. Akibatnya, Indonesia terpaksa mengimpor 800 ribu barel BBM setiap hari.

Di sisi lain, Indonesia memiliki Crude Palm Oil (CPO) yang melimpah untuk bahan baku biodiesel sebagai pengganti BBM jenis solar. Kementerian ESDM berupaya memaksimalkan potensi ini dengan program mandatori penggunaan biodiesel hingga 20% (B20) untuk mengurangi impor BBM.

“Di energi kita impor BBM 700-800 ribu barel per hari. Yang menikmati importir. Potensi energi terbarukan yang begitu besar diabaikan, sudah cukup lama kita berpikir yang mudah sehingga membuat utang kita makin besar. Hari ini 1 puzzle lagi terbentuk, kita maksimalkan biodiesel,” tandas Menteri ESDM Sudirman Said saat Pelepasan Tim Sosialisasi Pemanfaatan B20 di Bali Nusa Dua Convention Centre, Bali, Jumat (12/2/2016).

“Oktober 2014 waktu diangkat jadi menteri saya janji energi terbarukan harus jadi arus utama, bukan lampiran. Pemerintah ingin menata ulang supaya kebijakan energi lebih proper, lebih sesuai dengan potensi yang kita punya. Apabila kita berhasil mengurangi impor BBM, beralih ke energi terbarukan, akan datang masa di mana kita memperoleh kedaulatan energi,” ujarnya.

Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, Rida Mulyana, menambahkan bahwa program B20 pada tahun ini ditargetkan dapat mengurangi impor BBM hingga 6,5 juta KL. Penghematan devisa yang dapat diperoleh dari pengurangan impor BBM sebesar itu mencapai US$ 2 miliar atau hampir Rp 30 triliun.

“Target 2016, selain volumenya meningkat dari B15 jadi B20, tidak hanya transportasi yang diwajibkan menggunakan biodiesel, tapi juga pembangkit listrik. Bisa mengurangi impor BBM 6,5 juta KL. Maka target kita untuk menghemat impor BBM menjadi US$ 2 miliar di 2016 atau setara dengan Rp 30 triliun,” paparnya.

Diakuinya bahwa implementasi program mandatori biodiesel sejak dicanangkan pada 2006 belum mencapai target yang diharapkan. Pada 2015 lalu misalnya, penghematan yang diperoleh dari mandatori biodiesel hanya 53% dari target.

Kata Rida, penyebabnya ialah pelaksanaan mandatori biodiesel yang molor pada tahun lalu akibat perubahan mekanisme pembiayaan, yakni menunggu pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) sawit.

“Realisasi mandatari biodiesel sampai 2015 serapannya 505 ribu KL. Itu 53% dari target. Pada 2015 ada transisi mekanisme penyediaan subsidinya, yaitu melalui BPDP,” tutupnya.

(ang/ang)

NUSA DUA, KOMPAS.com –  Direktorat Jenderal (Ditjen) Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) fokus mendorong penggunaan Biodiesel 20 (B20) untuk tekan ketergantungan impor Bahan Bakar Minyak (BBM).

“Pemanfaatan sawit menjadi B20 akan menekan penghematan sekitar 2 juta dollar AS atau setara dengan Rp 30 triliun,” kata Rida Mulyana, Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, Jumat (12/02/2016).

Biodiesel 20 artinya BBM mesin diesel dengan campuran 20 persen minyak sawit dan 80 persen solar. Sebelumnya, penggunaan biodiesel masih untuk B15 atau campuran 15 persen minyak sawit dan 85 persen minyak solar.

Tahun ini, Rida menargetkan penggunaan B20 selain utnuk transportasi juga untuk pembangkit listrik.

“Dengan demikian, volume yang diserap di dalam negeri sekitar 6,5 juta kiloliter (KL) termasuk didalamnya non-PSO (pelayanan umum). Ini nantinya akan terjadi penghematan impor,” kata Rida.

Selain menghemat biaya impor, penggunaan B20 juga memberikan kontribusi mengurangi emisi CO2 sebesar 6-9 juta ton per tahun.

Sebelumnya, per 21 Januari 2016 jumlah kandungan bahan bakar nabati (biodiesel) pada solar di Indonesia tercatat sebanyak 20 persen. Kenyataan ini berdampak pada berkurangnya impor bahan bakar.

Untuk Indonesia, bahan yang digunakan untuk biodiesel adalah kelapa sawit. Sesuai mandatory, tahun ini digunakan B20 atau 20 persen biodiesel dalam kandungan solar.

“Ke depan akan dikembangkan menjadi 30 persen,” kata Edi Wibowo, Kasubdit Pelayanan dan Pengawasan Usaha Bioenergi Ditjen EBTKE Kementerian ESDM. (Baca: Penggunaan Biodiesel di Indonesia Capai 3,2 Juta Kilo Liter).

Penulis : Kontributor Denpasar, Sri Lestari
Editor : Aprillia Ika

JAKARTA- Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) bekerjasama dengan BPPT, BPDP Sawit, Lemigas, APROBI, serta Gaikindo melakukan uji emisi kendaraan dengan bahan bakar B20 di Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah, Rabu (3/2). Hasilnya B20 dinyatakan lulus.

Tes Uji emisi dilakukan pada pukul 05.00 pagi waktu setempat mengingat cuaca dingin pada 22 derajat celcius sedangkan 21,5 derajat Celcius di tangki bahan bakar kendaraan yang diuji. Dengan menggunakan alat Smokertest sebagai alat uji emisi kendaraan saat kendaraan dinyalakan menunjukkan angka 5,2 % kepekatan asap kendaraan dimana hasil ini adalah di bawah ambang batas maksimum 70%.

Peniliti LEMIGAS Nanang Hermawan mengatakan untuk mendukung kebijakan pemerintah akan B20, LEMIGAS sudah melakukan uji temperature -10 sampai dengan 43 derajat Celcius untuk viskositas dari B20 selama 3 bulan hasilnya mulai 3,22 % hingga 3 %. Titik beku B20 terjadi pada titik -3 derajat Celcius.

Perwakilan Gaikindo dari ATPM Hino menyatakan tak ada masalah dengan B20, karena kepekatan asap saat uji emisi sangat di bawah batas uji emisi yang ditentukan oleh Dinas Perhubungan yaitu hanya 5,2 % dari 50%. Kendaraan dengan bahan bakar B20 sangat bagus kondisinya saat di tes perjalanan di ketinggian 2000 di atas permukaan laut dan saat tes perjalanan selama 40000 Km.

Sedangkan perwakilan dari ATPM Toyota menyatakan tes durability kendaraan dengan bahan bakar B20 di 40 km sampai 1000 km masih baik. Ketinggian dan suhu dingin di Dieng tidak mempengaruhi penggumpalan bahan bakar B20. Semua kendaraan bisa distarter dengan baik.

Direktur Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit, Dadan Kusdiana mengatakan masih ada peluang B20 menuju B100 karena nilai standar uji emisi kendaraan tiap tahun menuju ramah lingkungan sehingga para produsen kendaraan roda empat akan menyesuaikan standar uji emisi dan bahan bakar B20 sesuai dengan kebutuhan bahan bakar kendaraan mereka.

http://id.beritasatu.com/home/b20-lulus-uji-emisi/138976
Sumber : INVESTOR DAILY

INILAHCOM, Nusa Dua – Analis perdagangan minyak nabati Dorab Mistry menilai program mandatori biodiesel di Indonesia kunci utama kenaikan harga minyak sawit pada 2016. Itu sehingga disarankan pemerintah dan Pertamina serius menjalankan kebijakan itu.

“Program mandatori biodiesel di Indonesia menjadi kunci utama kenaikan harga CPO pada 2016. Kenaikan serapan CPO untuk biodiesel jelas akan mengurangi suplai minyak sawit di pasar global,” ujar dia dalam Konferensi Kelapa Sawit Indonesia (IPOC) 2015, di Nusa Dua, Bali, Jumat (27/11/2015).

Proyeksi kenaikan harga minyak sawit pada 2016, ujar Dorab, sangat berkaitan erat keputusan pemerintah Indonesia memberlakukan mandatori B15 pada 2015. Dengan mandatori biodiesel, ia memproyeksikan harga minyak sawit menjadi US$600 hingga US$800, sedangkan jika mandatori tidak berjalan baik, maka harga CPO berada dibawah US$600. Jumlah bahan bakar nabati yang akan terserap Pertamina, kata dia, tergantung pada harga bahan bakar minyak, mengingat semakin jauh perbedaan harga, beban subsidi akan semakin besar.

“Jika harga BBM tetap US$450 dan harga CPO US$550, beban subsidi akan semakin besar dan akan mengurangi jumlah minyak sawit yang dikonsumsi untuk biodiesel,” ungkap dia.

Analis harga dari perusahaan LMC James Fry mengatakan skema subsidi untuk biodiesel mendorong pemakaian biodiesel, tetapi perlu diwaspadai selisih antara harga solar dan biodiesel yang ditutupi dana pungutan CPO.

“Yang harus diwaspadai adalah ketika selisih makin melebar. Sejauh mana kemampuan untuk membayar subsidi biodiesel tersebut,” kata dia.

Direktur Utama PT Triputra Agro Persada Arif P Rachmat mengatakan pelaku sawit mengapresiasi langkah pemerintah yang sejak Agustus menerapkan pungutan CPO dipakai membiayai subsidi biodiesel, replanting, promosi, dan SDM.

Menurut dia, kunci sukses mandatori biodiesel saat ini di tangan Pertamina, karena BUMN ini menjadi offtaker biodiesel bersubsidi setelah pemerintah membuat aturan menetapkan subsidi berdasarkan alokasi pro rata sesuai kapasitas terpasang.

Sementara permintaan CPO pada 2016, ia memperkirakan, permintaan CPO Indonesia tumbuh 1,9 juta ton, sedangkan suplai diprediksi bisa turun 1,5 juta ton. [tar]

– See more at: http://ekonomi.inilah.com/read/detail/2255759/mandatori-biodiesel-kunci-kenaikan-harga-cpo#sthash.wnG5XDb8.dpuf

Bisnis.com, JAKARTA— Kebijakan biodiesel Indonesia memberikan sentimen positif pada harga CPO, yang kembali bergerak menguat di Bursa Malaysia pada awal perdagangan Jumat (27/11/2015).

Kontrak berjangka CPO untuk Februari 2016, kontrak teraktif di Bursa Malaysia, dibuka menguat 0,09% ke harga 2.343 ringgit per ton.

Komoditas tersebut meneruskan penguatan setelah naik 2,9% dalam dua hari sebelumnya. Pada pukul 10.17 WIB, CPO menguat 0,17% ke harga 2.345 ringgit per ton.

Sentimen positif pada pergerakan harga CPO muncul dari Bali. Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen mendorong konsumsi CPO domestik melalui program biodisel.

Permintaan atas biodiesel di Indonesia diperdiksi meningkat dari 1,3 juta kiloliter pada 2015 menjadi 7,1 juta kiloliter pada 2016.

Kenaikan permintaan mendorong industri biodiesel dalam negeri menaikkan kapasitas dari 6,8 juta pada 2015 kiloliter menjadi 8 juta kiloliter pada 2016.

Dirjen EBT Kementerian ESDM Rida Mulyana juga menyatakan kemungkinan penggunaan dana pemerintah jika dana pungutan CPO tidak cukup untuk membiayai subsidi biodiesel.

 

 

Pergerakan Harga Kontrak CPO Februari 2015

 

 

 

Tanggal Level Perubahan
27/10/2015

(10.17 WIB)

2.345 +0,17%
26/11/2015 2,341 +1,87%
25/11/2015 2.298 +1,01%
24/11/2015 2.275 +0,31%
23/11/2015 2.282 -0,35%

 

 

Sumber: Bloomberg

 

Jakarta -Pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit, menyiapkan RP 8 triliun dari pungutan minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) atau CPO Supporting Fund (CSF) alias dana ‘celengan’ sawit. Dana tersebut sebagai subsidi dari program biodiesel 20% (B20).

Direktur Utama BPDP Sawit, Bayu Krisnamurthi mengatakan, program biodiesel mulai digalakkan kembali sejak bulan Agustus lalu. Saat ini, biodiesel yang beredar baru mengandung BBN 15%. Untuk selisih kemahalan harga BBN, BPDP akan membayarkan selisih tersebut ke PT Pertamina (Persero) sebagai penyalur.

Untuk tahun 2016 saat pemberlakukan program B20, BPDP mengalokasikan dana Rp 8 triliun sebagai subsidi bila terjadi selisih harga BBN dan BBM. Alokasi itu sudah termasuk untuk program B30 yang dialokasikan kepada pembangkit listrik milik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

“Tahun depan kita alokasikan Rp 8 triliun untuk B20 dan B30. Sisanya Rp 1,5 triliun untuk program replanting dan biaya pendidikan,” ujarnya ditemui di Kantor Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Cikini, Jakarta, Senin (19/10/2015).

Untuk merealisasikan program dari B15 ke B20, pemerintah melakukan ujicoba kendaraan yang menggunakan bahan bakar B20 untuk roadshow to Sumatera dengan jarak 5.000 km.

Untuk ujicoba, Kementerian ESDM mengirimkan 7 kendaraan berbagai jenis menempuh perjalanan Jakarta-Medan-Jakarta. Mobil diperkirakan kembali ke Jakarta pada 2 November 2015 nanti.

“Kita harapkan 2 November kembali dan mudah-mudahan lancar, nggak ada gangguan sesuai jadwal. Memang kita akan implementasikan B20 pada 1 Januari 2016,” kata Direktur Bioenergi EBTKE, Tisnaldi, di Kantor Ditjen EBTKE, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (19/10/2015).

Pada ujicoba kali ini, mobil tersebut membawa cadangan BBM solar murni 700 liter dan 3.500 liter biodiesel (B20). Saat tiba kembali di Jakarta, ESDM akan melakukan evaluasi terkait kehandalan mesin hingga total konsumsi yang dihabiskan selama B20 roadshow to Sumatera.

Program roadshow ini sejalan dengan rencana pemerintah untuk implementasi B20 di SPBU seluruh Indonesia mulai awal 2016.

(feb/rrd)

TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit Bayu Krisnamurti mengatakan implementasi B15 dimulai pada 17 Agustus 2015. Hingga akhir tahun, volume biodiesel yang diserap mencapai 765 ribu kiloliter. B15 atau biodiesel 15 persen bahan bakar nabati.

Penyerapan biodiesel itu dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) dan PT Aneka Kimia Raya Tbk. “Jumlah yang dikontrakkan sejak 17 Agustus 2015 sampai dengan 31 Oktober 2015 adalah 339 ribu kiloliter biodiesel,” kata Bayu di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa, 18 Agustus 2015.

Kontrak penyerapan oleh Pertamina dilakukan dari enam perusahaan. Mereka adalah PT Wilmar Bioenergi Indonesia, PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Musim Mas, PT Darmex Biofuels, PT Pelita Agung Agriindustri, dan PT Efrindo Wahanatama. Sementara penyerapan oleh Aneka Kimia Raya dilakukan dari dua perusahaan yaitu PT Wilmar Bioenergi Indonesia dan PT Wilmar Nabati Indonesia.

Bayu mengatakan, untuk 1 November 2015-31 Desember 2015, kontrak penyerapannya sedang dibahas. Jumlahnya mencapai 426 ribu kiloliter. Dengan demikian, sampai akhir tahun penyerapan biodiesel oleh Pertamina dan Aneka Kimia Raya mencapai 765 ribu kiloliter. “Itu yang melalui mekanisme PSO, artinya yang mendapatkan pembayaran selisih harga dari dana sawit.”

Di luar mekanisme PSO, penyerapan biodisel diperkirakan jumlahnya mencapai 750 ribu kiloliter. Sehingga sampai akhir tahun, Bayu memperkirakan akan ada permintaan untuk biodiesel sekitar 1,5 juta kiloliter biodiesel.

Dia mengatakan pelaksanaan mandatori biodiesel 15 persen ini menjadi solusi untuk menyerap CPO domestik. Harapannya, biodiesel akan memanfaatkan produk dalam negeri. “Kebijakan ini juga diharapkan akan mengamankan harga sawit dan akan membantu pemerintah mengurangi impor solar untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar di dalam negeri,” kata Bayu.

AMIRULLAH

JAKARTA.  Revisi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang memuat peningkatan mandatori bahan bakar nabati (BBN) dari 10% menjadi 15% akan diberlakukan mulai 1 April 2015.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan pengusaha biodiesel telah menyatakan kesiapannya untuk mendukung peningkatan pencampuran bahan bakar nabati ke solar dari 10% menjadi 15%. Selain itu, pembicaraan skema subsidi juga tengah dibahas antara Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan.

“Dari pengusaha sudah siap, pemerintah dari segi subsidi juga sudah disiapkan,” katanya.

Karena itu, pihaknya akan mengevaluasi Permen yang mengatur mandatori BBN 10%. Permen tersebut harus direvisi untuk mengakomodir pemberlakukan mandatori BBN 15%. Permen akan mulai berlaku pada 1 April 2015.

“Mulai berlaku 1 April,” tegasnya.

Selama ini kewajiban pencampuran BBN dalam solar yang diperjualbelikan di Indonesia hanya 10% yang diatur dalam Permen ESDM Nomor 20 Tahun 2014. Target pencampuran 20% baru akan diberlakukan pada 2016.

Menurut Sudirman, penetapan target mandatori dimungkinkan untuk mencapai 20% sepanjang tahun ini. Saat ini Kementerian Koordinator Perekonimian tengah membicarakan kemungkinan tersebut dengan pelaku industri.

Namun, sepertinya ambisi pemerintah untuk meningkatkan mandatori BBN menjadi 20% sulit dilakukan. Pasalnya, sejumlah pelaku usaha otomotif menetapkan batas maksimal penggunaan biodiesel dengan campuran maksimal 17%.

“Memang konsentrasi di industri, Pak Menko sekarang sedang bicara dengan industri,” jelasnya.

Sudirman menambahkan kenaikan mandatori BBN akan menciptakan peningkatan permintaan bahan bakar nabati yang akan diisi dari pasar dalam negeri.

“Mandatori 10% menjadi 15% akan meng-create demand baru biofuel,” tambahnya.

Selain itu, peningkatan persentase mandatori BBN akan mengurangi volume impor bahan bakar minyak (BBM). Menurutnya, sebanyak 15% kebutuhan BBM akan diisi oleh bahan bakar nabati yang diambil dari pasar domestik.

http://industri.bisnis.com/read/20150316/44/412167/bahan-bakar-nabati-permen-baru-berlaku-1-april-2015
Sumber : BISNIS.COM

 

NERACA

Jakarta – Pemerintahan baru yang bakal ditetapkan pada Oktober nanti diharapkan segera berbenah membereskan berbagai sektor untuk menyehatkan APBN dari beban subsidi.‎ Salah satu bidang yang harus segera dibenahi adalah sektor energi. Pasalnya, besaran subsidi yang dikeluarkan pemerintah untuk sektor energi ini terus membengkak dari tahun ke tahun. Ini bisa dilihat dari APBN-P 2014 yang menetapkan subsidi energi sebesar Rp 350,31 triliun atau membengkak 24% dibandingkan APBN 2014 yang sebesar Rp 282,1 triliun.

Belum lagi faktor defisit neraca pembayaran Indonesia yang terus terjadi sejak tahun 2012. Salah satu penyebabnya adalah masih tingginya impor bahan bakar minyak (BBM) yang mencapai 500.000 barel per hari. BBM impor ini untuk mencukupi konsumsi BBM di Indonesia yang mencapai 1,5 juta barel per hari. Ini bertolak belakang dengan kemampuan produksi minyak bumi yang terus menurun dimana saat ini tinggal 900.000 barel per hari serta masih terbatasnya kapasitas kilang BBM di Indonesia.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Biodiesel (Aprobi) MP Tumanggor mengatakan, perlu langkah terobosan untuk mengurangi beban APBN di sektor energi. Salah satunya dengan mengembangkan energi alternatif berupa percepatan program pencampuran fatty acid methylester atau biodiesel dari 10% (B10) menjadi 20% (B20). Ini tak hanya sekedar di sektor transportasi tapi juga sektor industri, termasuk penggunaan di PLN.

Biodiesel merupakan bahan bakar nabati (BBN) yang dicampurkan ke BBM. Campuran itu sebanyak 20% yang kemudian disebut dengan biodiesel 20% (B20). Saat ini, pencampuran BBN sebesar 10%, dan rencananya penerapan B20 dilakukan pada 2016. “Jika program percepatan B20 ini berhasil akan mampu menghemat keuangan negara sebesar US$6 miliar per tahun,” ujar Tumanggor dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin.
Dirinya menuturkan, saat ini B10 telah menghemat uang negara sebesar US$3 miliar per tahun. Oleh karena itu, diyakini dengan percepatan dari B10 menjadi B20 ini akan berjalan mulus karena 23 anggota Aprobi yang merupakan perusahaan crude palm oil (CPO) siap mengembangkan biodiesel. “Dalam beberapa kali rapat dengan baik dengan menko perekonomian, menteri perindustrian, menteri ESDM, menteri perdagangan dan lainnya, hampir seluruh pengusaha sawit yang tergabung dalam Gapki dan Aprobi menyatakan siap menyuplai kebutuhan dalam negeri dalam jangka pendek maupun jangka panjang jika pemerintah menetapkan B20,” ujarnya.

Kesiapan anggota Aprobi ini juga didukung oleh jumlah produksi CPO Indonesia yang telah mencapai 30 juta ton per tahun dengan jumlah ekspor sekitar 20 juta ton per tahun. Ini berarti kebutuhan dalam negeri sekitar 10 juta ton per tahun, termasuk untuk industri makanan dan biodiesel. Kondisi ini akan semakin meningkat pada 2020 dimana produksi CPO meningkat menjadi 40 juta ton.

Dalam hitungan kasar, sekitar 1 juta ton CPO per tahun dapat diolah menjadi 20.000 barel biodiesel per hari. “Dengan meningkatnya produksi biodiesel tentu akan mempengaruhi harga CPO dunia. Kalau harga CPO dunia naik, maka bea keluar yang diperoleh pemerintah dari ekspor juga akan mengalami kenaikan. Ini berarti energy security akan tercapai,” ujarnya.

Terkait adanya keraguan akan kepastian kesinambungan pasokan bahan bakar B20 dan jaminan pemerataan distribusi B20 serta realisasi pewajiban penggunaan B20 yang membutuhkan waktu beberapa waktu ke depan, Tumanggor justru mendesak agar pemerintah baru yang terbentuk pada Oktober nanti sudah harus membuat kebijakan baru tentang penggunaan biodeiesel.“Perlu adanya keseriusan pemerintah. Apakah kita mau berlama-lama mengalami defisit neraca pembayaran yang mengakibatkan kerugian karena harus membayar subsidi atau ketegasan pemerintah untuk mempercepat penggunaan biodiesel B20. Ketegasan ini harus didukung dengan regulasi yang jelas dan insentif pajak,” tandasnya.

Untuk saat ini yang dinilai cukup mendesak, kata Tumanggor, pemerintah perlu mengkaji ulang harga biodiesel yang masih kurang kondusif bagi perusahaan biodiesel. Penyebabnya, formula harga MOPS (Mean Oil Platt Singapore atau harga rerata transaksi bulanan minyak di pasar Singapura) solar maksimal yang dipakai Pertamina tidak memperhitungkan harga CPO yang menjadi bahan baku biodiesel. Sebenarnya, produsen tidak keberatan jika Pertamina memakai MOPS solar asalkan hanya ditujukan kepada biodiesel bersubsidi atau Public Service Obligation (PSO).
Seperti sekarang ini, harga CPO sudah di kisaran US$880 dolar per ton ditambah dengan biaya olah sebesar US$150 per ton sehingga total biaya pokok produksi mencapai US$1.050 per ton. Itupun biaya transportasi masih ditanggung oleh produsen. Sedangkan, harga MOPS solar sekitar US$888,3 dolar per ton. “Dengan harga ini jelas kami rugi karena CPO sebagai bahan baku, harganya sudah lebih tinggi dari MOPS solar,” ujarnya. “Karena itu perlu adanya kajian ulang harga biodiesel ini.” paparnya.

Kementerian Kehutanan mendorong pengembangan Hutan Tanaman Industri (HTI) penghasil bio energi seluas sedikitnya 400.000 hektare untuk membantu mengatasi krisis energi nasional. “Kami targetkan dalam lima tahun ke depan ada 50 perusahaan HTI yang bergerak memproduksi bio energi dengan luas setidaknya 400.000 hektare,” kata Dirjen Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan Bambang Hendroyono, pekan lalu.

Langkah yang diambil Kemenhut tersebut merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman tentang Pengembangan Bioenergi Berbasis Hutan Tanaman yang diteken Dirjen Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan Bambang Hendroyono dengan Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi energi Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral Rida Mulyana.

Saat ini, Kemenhut telah mengeluarkan 254 unit izin HTI dengan luas areal pengelolaan 10,3 juta hektare bagi perusahaan yang tertarik untuk terlibat dalam program pengembangan hutan energi bisa melakukan perubahan rencana kerja usahanya.

Bambang mengungkapkan berdasarkan kajian Badan Litbang Kehutanan ada empat jenis tanaman yang potensial untuk dikembangkan pada hutan tanaman energi, yaitu Nyamplung, Bintaro, Kamelina, dan Kaliandra
Menurut dia, jenis tersebut adalah tanaman yang termasuk kategori cepat tumbuh dan bisa menghasilkan kalori energi yang tinggi. “Nyamplung dan Bintaro dimanfatkan buahnya untuk menghasilkan biofuel, sementara Kamelina dan Kaliandra bisa dimanfaatkan sebagai energi biomassa,” katanya.

Kedelai Lebih Merusak Ketimbang Kebun Sawit

Oleh: Jagad Ananda
Ekonomi – Senin, 20 Februari 2012 | 14:01 WIB

INILAH.COM, Jakarta – Kalau tak ada aral melintang, di Bali, 22 hingga 24 Februari, akan diselenggarakan International Conference on Oil Palm and Envoronment (ICOPE).

Hajatan ini, bukan hanya dihadiri oleh pengusaha dan negara produsen serta konsumen CPO, tapi akan hadir juga para aktivis lingkungan, yang selama ini menuding perkebunan sawit sebagai perusak hutan alam.

Dalam konferensi ini, tiga menteri RI akan mengungkapkan bukti bahwa perkebunan sawit di Indonesia diselenggarakan dengan berkesinambungan, tanpa merusak lingkungan hutan. Menteri kehutanan, menteri lingkungan hidup dan menteri pertanian akan membeberkan perkebunan sawit mampu mengurangi emisi dari penggunaan biodiesel berbahan baku sawit hingga di atas 20%.

Argumen ini ditujukan untuk mematahkan tudingan EPA (Environmental Protection Agency) yang menyebutkan, biodiesel sawit hanya mampu mengurangi emisi 11 hingga 17% saja.

Selain itu, para penggiat lingkungan juga akan mengingatkan dunia, bahwa sawit bukan satu-satunya komoditas yang merusak hutan. Dampak yang ditimbulkan perkebunan kedelai bahkan lebih parah lagi.

Di dunia ini, luas kebun sawit hanya sekitar 14 juta hektar. Sementara perkebunan kedelai mencapai 102,7 juta hektar atau tujuh kali lipat lebih luas dari sawit. Dan asal tahu saja, produsen kedelai terbesar di jagad ini adalah Amerika Serikat, yang menguasai 38% pangsa pasar. Baru di belakangnya menyusul Argentina kemudian Brasil. [mdr]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: