energi terbarukan: OMDO meluluuuu … 110713_071215


PENJAJAHAN atas KREATIFITAS PERTUMBUHAN EKONOMI energi terbarukan lewat KEBIJAKAN BI RATE TINGGI

nozzle

JAKARTA – PT Pertamina (Persero) menggandeng tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT LEN Industri, PT Energi Management Indonesia, dan PT Sarana Multi Infrastruktur, dalam pengembangan energi baru terbarukan, khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Pengembangan energi baru terbarukan (EBT) akan menggunakan lahan-lahan yang belum termanfaatkan milik Pertamina dan BUMN lainnya.

Menurut Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro, kerja sama Pertamina dengan tiga BUMN lainnya sejalan dengan pemenuhan target pemerintah dalam program 35 Gigawatt (GW) hingga 2019, yang diharapkan 25%-nya atau setara 8,8 GW akan disuplai dari sumber energi terbarukan.

Khusus untuk pembangkit listrik tenaga surya, pemerintah telah menargetkan kapasitas terpasang mencapai 5 GW atau 5.000 megawatt (MW) pada 2020. Pertamina berkomitmen untuk ikut membangun PLTS sebesar 1.000 MW.

“Sinergi BUMN ini diharapkan dapat mendorong implementasi EBT di Indonesia yang akan dimulai dengan target hingga 60 MW pada tahun 2017 di wilayah Sumatera Utara dan akan dilanjutkan pengembangannya selama tiga tahun ke depan hingga mencapai target 200 MW, dengan memanfaatkan sejumlah lahan idle milik Pertamina yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia,” kata Wianda di Jakarta, Kamis (31/3).

Wianda menegaskan, pengembangan EBT akan tetap disesuaikan dengan kemampuan serap kapasitas jaringan PT PLN (Persero) yang sudah ada di lokasi-lokasi tersebut. PT SMI sebagai lembaga pembiayaan infrastruktur sangat diharapkan dukungannya untuk mencarikan dana-dana “hijau” yang banyak dikucurkan oleh negara-negara maju sehingga keekonomian proyek menjadi menarik.

BUMN lainnya, LEN merupakan BUMN industri strategis yang telah memiliki fasilitas produksi solar modul dan telah memiliki aset operasi PLTS 5MWp di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Energi Management merupakan BUMN di bidang energi yang memiliki pengalaman di bidang manajemen proyek dan konsultan di bidang penanganan konservasi energi dan energi terbarukan.

Menurut Wianda, proyekproyek yang akan dikembangkan dalam sinergi BUMN ini akan terus mengedepankan prinsip-prinsip komersial dan memenuhi tata kelola perusahaan yang baik untuk menjadi pioneer dalam pengembangan EBT di Indonesia.

“Dengan skala yang makin masif dan pengembangan yang intensif di seluruh Indonesia, tentunya biaya pembangkitan listrik dari energi baru dan terbarukan akan terus mendekati biaya pembangkitan dari energi konvensional,” tandasnya.

Surya Darma, Ketua Masyarakat Energi Baru Terbarukan Indonesia (METI), mengatakan secara umum kendala pengembangan EBT sama. Bagi investor, penanaman modal akan diukur dengan tingkat pengembalian modal dari setiap investasi yang ditanamkan.

Untuk itu, menjadi kewajiban pemerintah memberikan payung hukum yang dapat memberikan kemudahan dalam berinvestasi, memiliki pasar energi yang luas hingga tingkat pengembalian yang menarik walaupun dengan berbagai risiko sekalipun.

http://id.beritasatu.com/home/kembangkan-plts-pertamina-jalin-sinergi-dengan-tiga-bumn/142005
Sumber : INVESTOR DAILY

smoke chimney SMALL

Bisnis.com, JAKARTA – Di Amerika Serikat dan Eropa, keuntungan dari energi terbarukan umumnya dipandang sebagai manfaat bagi lingkungan hidup. Energi yang dihasilkan dari angin dan matahari dapat menyeimbangkan kebutuhan dari pembakaran bahan bakar fosil, sehingga membantu mengendalikan perubahan iklim.

Akan tetapi di China dan India, energi terbarukan dipandang dari sudut yang sangat berbeda. Transisi yang relatif cepat untuk menghindari penggunaan bahan bakar fosil di kedua negara tidak didorong oleh kekhawatiran akan perubahan iklim, tapi justru lebih dari keuntungan ekonomi yang diyakini akan dihasilkan dari sumber-sumber energi terbarukan.

Memang benar, meskipun keuntungan ekonomis yang dihasilkan energi terbarukan juga menjadi daya tarik bagi negara-negara maju seperti Jerman dan Jepang (keduanya secara cepat beralih dari bahan bakar fosil), manfaat bagi raksasa industri yang berkembang (emerging industrial giants) sangat besar.

Bagi India dan China, trajektori ekonomi berdasarkan bahan bakar fosil bisa mengakibatkan malapetaka, ketika upaya-upaya untuk menghasilkan energi yang memadai bagi jumlah penduduk yang sedemikian besar dapat memperburuk ketegangan geopolitik. Selain dari meningkatnya keamanan energi, perekonomian yang rendah karbon dapat menguatkan produksi domestik dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup setempat, misalnya dengan mengurangi asap di perkotaan.

Benar bahwa bahan bakar fosil telah menyumbangkan banyak keuntungan bagi dunia Barat dalam industrialisasi selama 200 tahun terakhir. Transisi menuju ekonomi berdasarkan karbon (carbon-based economy) akan membebaskan perekonomian dari keterbatasan-keterbatasan sumber daya berdasarkan teori Malthus yang ada sejak lama. Bagi beberapa negara yang mewakili sebagian kecil populasi dunia, pembakaran bahan bakar fosil memungkinkan terjadinya ledakan pertumbuhan, diikuti dengan perbaikan besar-besaran dari segi produktivitas, pendapatan, kesejahteraan, dan standar kehidupan.

Hampir selama 20 tahun terakhir, China dan India memimpin perubahan dalam menyerukan manfaat bahan bakar fosil ke seluruh dunia. Namun akhir-akhir ini, kedua negara mulai memperlunak pendekatannya. Ketika penggunaan bahan bakar fosil mereka melebihi batas kemampuan lingkungan hidup dan menantang geopolitik, mereka menempatkan dirinya di barisan terdepan dalam transisi global yang dalam beberapa dekade ke depan dapat menghilangkan penggunaan bahan bakar fosil secara keseluruhan.

Alasan ekonomi yang diutarakan untuk melawan penggunaan sumber-sumber energi terbarukan – energi terbarukan membutuhkan biaya besar, bersifat intermiten, atau tidak cukup terpusat – dapat dengan mudah disanggah. Meskipun lawan dari energi terbarukan ini adalah satu kelompok, mereka terdorong oleh keinginan untuk mempertahankan status quo yakni bahan bakar fosil dan tenaga nuklir, bukan oleh kekhawatiran bahwa turbin angin dan ladang tenaga surya (solar farm) akan merusak lanskap.

LEBIH MURAH

Dalam kondisi apapun, mereka yang ingin menghambat perluasan energi terbarukan kemungkinan besar akan gagal melawan ekonomi sederhana. Revolusi energi terbarukan tidak digerakkan oleh pajak emisi karbon atau subsidi energi bersih, namun ini merupakan dampak dari pengurangan biaya produksi yang segera akan membuat produksi listrik dari tenaga air, angin, dan surya lebih murah (cost-effective) dibandingkan membakar batu bara.

Setiap negara bisa menguatkan keamanan energinya dengan berinvestasi pada kapasitas industrial yang diperlukan untuk membuat turbin angin, sel surya/fotovoltaik, dan sumber-sumber energi terbarukan lainnya semaksimal mungkin. Ketika China dan India mengerahkan economic weight mereka ke dalam revolusi energi terbarukan, keduanya memicu reaksi berantai global yang dikenal dengan ‘circular and cumulative causation.’

Tidak seperti pertambangan, pengeboran, atau ekstraksi, produsen memperoleh keuntungan dari kurva pembelajaran (learning curves) yang menjadikan produksi semakin efisien dan rendah biaya. Investasi pada energi terbarukan akan menurunkan biaya produksi, sehingga memperluas pasar bagi pengunaan energi terbarukan dan menciptakan daya tarik lebih untuk investasi lebih besar.

Pada 2009 hingga 2014, mekanisme ini telah menurunkan biaya energi surya fotovoltaik sebesar 80% dan biaya tenaga angin berbasis tanah sebesar 60%,  berdasarkan studi yang dilakukan oleh Lazard’s Power, Energy & Infrastructure Group.

Dampak dari begitu cepatnya pemanfaatan energi terbarukan bisa memiliki konsekuensi yang besar seperti yang diakibatkan oleh Revolusi Industri. Pada abad kedelapan belas, perekonomian Eropa dan Amerika Serikat memulai transisi menuju sistem energi berbasis bahan bakar fosil tanpa sepenuhnya memahami kondisi yang sedang terjadi. Kali ini, kita dapat melihat banyak hal sedang berubah dan mempersiapkan diri menghadapi hasilnya.

Untuk saat ini, prospeknya terlihat menjanjikan. Upaya untuk mengurangi emisi karbon dioksida mungkin tidak menjadi pendorong utama dari revolusi energi terbarukan; tapi sangat mungkin bahwa tanpa adanya revolusi, upaya-upaya untuk mengurangi dampak perubahan iklim tidak akan pernah berhasil. Jika kita mampu menghindari bahaya terburuk akibat pemanasan di bumi, barangkali kita perlu berterima kasih kepada India dan China. (Project Syndicate)

*) JOHN A. MATHEWS, Professor of Strategy di Macquarie Graduate School of Management di Sydney dan penulis buku Greening of Capitalism

rose KECIL

Bisnis.com, JAKARTA — PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menyatakan formula tarif listrik yang sedang dibahas pemerintah mengenai tarif listrik dari energi terbarukan yang belum diatur.

“Sedang akan diputuskan pemerintah, Permen 03/2015 tetap fosil ada, yang ini energi terbarukan,” kata Direktur Utama PLN Sofyan Basir di Jakarta, Selasa (8/12/2015).

Ia menuturkan yang dapat didiskusikan dalam formula tersebut di antaranya mengenai subsidi untuk listrik dari energi terbarukan. “Itu harus ada badan penyangga untuk subsidi itu, kalau nanti sudah besar 23%, kalau sekarang masih kecil,” tutur dia.

Saat ini, ujar Sofyan, penggunaan listrik dari energi terbarukan sehingga subsidinya masih bisa ditanggung PLN, sedangkan jika penggunaannya mencapai 23% nasional, maka komponen biaya perlu disiasati dengan formula untuk mengetahui selisih harga tersebut.

Sementara itu, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman mengatakan pemerintah akan mencari solusi formula kenaikan tarif listrik yang pasti setiap tahunnya.

“Kalau bahan bakar energi sudah ada Permen 03/2015, formula energi baru. kalau yang energi konvensional tidak ada masalah, untuk energi baru, nanti kita carikan jalan solusinya,” tutur dia.

Ia menuturkan hal tersebut dapat menjadi insentif untuk investor karena pertimbangan risiko.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengusulkan formulasi kenaikan tarif listrik yang pasti setiap tahunnya agar menjadi insentif menarik untuk investor pembangkit listrik.

Menurutnya, selama ini belum ada ketentuan pasti terkait variabel-variabel yang dimasukkan ke dalam formulasi kenaikan tarif listrik per periode sehingga membuat investor ragu-ragu untuk menanamkan modal karena tidak ada hitungan pasti tentang profitabilitasnya.

long jump iconMerdeka.com – Presiden Joko Widodo ( Jokowi) memimpin rapat terbatas di Kantor Istana Kepresidenan dengan agenda utama adalah membahas pengelolaan sampah. Menurut Jokowi, pembahasan soal sampah itu sudah yang ketiga kalinya.

“Pengelolaan sampah menjadi energi saya kira ini sudah yang ketiga yang kita bicara masalah ini dan kita ingin agar target energi baru terbarukan pada 2025 bisa 23 persen bisa tercapai. Regulasi aturan seperti yang sudah saya perintahkan segera disimpelkan segera disederhanakan sehingga yang antre untuk menyelesaikan masalah sampah menjadi energi sampah menjadi listrik betul-betul pergerakannya lebih cepat,” kata Jokowi di Istana, Jakarta, Senin (7/12).

Menurut Jokowi, banyak investor yang berminat untuk mengelola sampah dan menjadi energi terbarukan. Namun, diakui memang masih terkendala pada sisi regulasi atau aturan.

“Pengalaman saya 10 tahun di Pemda tidak bisa menyelesaikan ini gara-gara memang ada aturan yang menyulitkan perlu tender kemudian ada beauty contest. Beauty contest pun kan macam-macam, yang beauty yang mana yang mau diputuskan membingungkan karena aturannya memang tidak jelas,” terang Jokowi.

Oleh karena itu, lanjut Jokowi, diharapkan dengan rapat itu dapat menghasilkan bagaimana supaya ada aturan yang jelas tentang pengelolaan sampah. Dengan adanya aturan yang jelas, diyakini kota-kota di seluruh Indonesia akan menjadi bersih.

“Targetnya bukan masalah harga di listriknya meskipun itu juga harus dikalkulasi tapi targetnya adalah sampah ini menjadi bersih dan pengadaan bagi energi masalah harga mungkin bisa disubsidi oleh pemerintah kalau memang kemungkinan dari sisi PLN kalkulasi enggak masuk,” ucap Jokowi.

“Tapi yang ingin kita bicarakan sore hari ini adalah bagaimana aturan itu menyebabkan investor segera masuk investasi masuk dan sampah bisa hilang dari peredaran. Saya kira itu sebagai pengantar,” tutup Jokowi.

reaction_1

INILAHCOM, Jakarta – Cadangan geothermal atau energi panas bumi Indonesia terbesar di dunia, yakni 40 persen. Direktur Utama Pertamina Geothermal Energy (PGE) Irfan Zainuddin menegaskan itu.

“Posisi geografis Indonesia ada di jalur gunung api dunia, sehingga potensi panas buminya sangat besar,” jelas Irfan di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan saat ini PGE terus mengadakan inovasi untuk mengembangkan potensi yang dimiliki Indonesia secara maksimal.

“Energi geothermal dapat diperbarui, asal bisa jaga subsurface. Ini adalah energi yang dihasilkan oleh interaksi dari batuan dan air. Dari panas, kemudian menghasilkan uap kemudian memutar turbin. Dari turbin, lalu menjadi energi listrik,” ujar dia.

Apabila dinilai dari jumlah kapasitas daya, Indonesia berada di urutan ketiga di dunia, sedangkan untuk potensi panas bumi sendiri, Indonesia memiliki 28 Giga Watt (GW). Saat ini energi BBM semakin menurun, sedangkan geothermal sebenarnya bisa dijadikan energi terbarukan, dengan catatan pemerintah bisa berinovasi serta menjaga subsurface.

Namun, potensi-potensi tersebut belum bisa dimaksimalkan, bahkan sebelumnya PT Pertamina Geothermal Energy sebagai pemasok uap PLTP Kamojang mengalami kerugian sekitar 14 juta dolar AS per tahun terkait terhentinya pengoperasian (shutdown) unit 1 pembangkit panas bumi tersebut sejak April 2014 akibat kerusakan turbin. Dalam menjalankan bisnis pengembangan panas bumi, salah satunya di Kamojang, PT Pertamina Geothermal menggunakan dua skema bisnis, yakni skema upsteam project (jual uap) dan skema total project (jual listrik).

Dari lima unit pembangkit yang ada di PLTP Kamojang, unit 1,2, dan 3, menggunakan skema upstream project sementara unit 4 dan 5, pola bisnisnya total project. Untuk PLTP unit 1-3, PT Pertamina Geothermal menjual uap kepada PT Indonesia Power, anak perusahaan PT PLN (Persero). Harga jual uap untuk tiga unit pembangkit tersebut sebesar 6,2 sen dolar AS per KW.

Sementara untuk kegiatan total project unit 4 dan 5, harga jual masing-masing 9,7 sen dolar/KWH dan 9,4 sen dolar/KWH. Jual beli uap dan listrik di PLTP Kamojang, terikat dalam kontrak jangka panjang selama 30 tahun. [tar]

– See more at: http://ekonomi.inilah.com/read/detail/2255753/cadangan-geothermal-indonesia-terbesar-di-dunia#sthash.cLDo1P56.dpuf

bird

Nusa Dua detik -Pada Juli 2015 lalu, Kementerian ESDM menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), sebagai salah satu upaya mendorong pengembangan energi terbarukan di Indonesia.

Dalam Permen ESDM ini, ditetapkan feed in tariff untuk listrik dari mikro hidro sebesar US$ 12 sen/kWh dikalikan dengan ‘F’. F adalah Faktor insentif yang besarnya berbeda dari satu daerah ke daerah lain. Untuk di Sumatera, Jawa, dan Bali, F adalah 1,1. Sedangkan untuk Papua F mencapai 1,6.

Artinya, harga listrik dari mikro hidro di Jawa adalah US$ 12 sen dikali 1,1 atau sekitar Rp 1.716/kWh, sedangkan di Papua US$ 12 sen kali 1,6 atau Rp 2.496/kWh. Berkat harga yang cukup menggiurkan ini, banyak investor yang mau membangun PLTMH di Indonesia.

Tapi, meski banyak investor yang berminat, pengembangan PLTMH di Indonesia ‎tetap mandeg karena PT PLN sebagai satu-satunya pembeli listrik (off taker) di Indonesia ogah membeli listrik dari mikro hidro.

‎”Begitu kami keluarkan feed in tariff melalui Permen ESDM 19/2015, banyak sekali proposal yang masuk dari investor, tapi belum ada PPA (Power Purchase Agreement/perjanjian jual beli listrik) yang ditandatangani, karena ditahan semua oleh PLN,” ungkap Direktur Aneka Energi Kementerian ESDM, Maritje Hutapea, kepada detikFinance di sela-sela Bali Energy Forum, ‎Bali, Sabtu (21/11/2015).

‎Maritje mengatakan, PLN merasa harga listrik dari PLTMH terlalu mahal. Bila PLN harus membeli listrik dengan harga Rp 1.716-2.496/kWh, tentu keuangannya akan terbebani karena tarif listrik yang dijual PLN ke pelanggan rumah tangga hanya sekitar Rp 450-1.300/kWh. Ujung-ujungnya, negara juga yang harus menanggung karena subsidi listrik bertambah.

“Itu kita sesalkan, PLN mengatakan kalau mereka menerima feed in tariff maka bebannya bertambah. Jadi mereka minta ada tambahan subsidi untuk itu. Dari segi korporasi kita bisa memaklumi itu, ini sudah kita sampaikan ke Pak Menteri,” ujarnya.

‎PLN membandingkan harga listrik dari PLTMH yang sangat jauh di atas listrik dari PLTU. “Mereka nggakminta berapa, tapi dengan tarif yang sekarang mereka keberatan. PLN selalu membandingkan dengan ‎PLTU yang cuma Rp 800-900/kWh,” ucapnya.

‎Terkait hal itu, Maritje menerangkan bahwa pihaknya memang sengaja menetapkan feed in tariff yang cukup tinggi untuk mikro hidro sebagai insentif untuk menarik minat investor. Tanpa harga yang layak secara ekonomi, bisnis energi terbarukan di Indonesia tidak akan berkembang.

Feed in tariff itu selalu lebih mahal dari tarif listrik PLN. Tapi itu yang bisa kita berikan kepada investor supaya mereka tertarik dan berminat di bidang energi terbarukan. Nggak mungkin tarifnya bisa disamakan dengan listrik dari batubara. Kalau feed in tariff ini nggak kita berlakukan, nanti investor nggak ada yang mau,” tukas dia.

‎Dirinya memahami bahwa secara korporasi PLN tidak boleh merugi, tapi di sisi lain perlu ada insentif supaya potensi energi mikro hidro dan energi terbarukan lainnya di Indonesia bisa digarap. Karena itu, Menteri ESDM dan Menteri Keuangan akan mencarikan solusi supaya baik PLN tidak tekor tapi energi terbarukan juga dapat berkembang.

“Di level yang lebih tinggi antara Menteri ESDM dan Menteri Keuangan‎ akan dibahas bagaimana supaya ada tambahan subsidi untuk implementasi feed in tariff ini. Sebentar lagi kita juga akan memberlakukan feed in tariff untuk pembangkit listrik tenaga bayu dan sebagainya. ‎Mudah-mudahan ini bisa diselesaikan di level yang lebih tinggi,” pungkasnya.

(rrd/rrd)

nozzle

Nusa Dua detik -‎Dalam rapat dengan Dewan Energi Nasional (DEN) beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan berminat untuk memasang solar cell di atap Istana Negara, Jakarta. Solar cell tersebut fungsinya untuk mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Dengan begitu, sebagian pasokan listrik untuk istana bisa diperoleh dari sinar matahari.

Tetapi keinginan Jokowi tersebut tidak bisa terwujud pada tahun ini. Kementerian ESDM sebagai Kuasa Pemegang Anggaran (KPA) untuk pengadaan solar cell tidak bisa mere‎alisasikan program tersebut. Pemasangan solar cell di atap Kantor Kemenko Perekonomian dan Kantor BKPM juga batal terlaksana tahun ini.

Kementerian ESDM mengungkapkan bahwa tidak ada pihak ketiga atau kontraktor yang mau mengambil proyek pemasangan solar cell di Istana Negara dan kantor-kantor pemerintah tersebut.

“Kemarin kita sudah mengalokasikan anggaran (pemasangan solar cell) untuk di Istana Negara, Kantor Kemenko Perekonomian, Kantor BKPM. Tapi nggak ada pihak ketiga yang mau mengambil proyeknya,” kata Direktur Aneka Energi Kementerian ESDM, Maritje Hutapea, kepada detikFinance‎ di sela-sela acara Bali Energy Forum, Nusa Dua, Bali, Sabtu (21/11/2015).

Maritje menjelaskan, lelang untuk proyek pemasangan solar cell dilakukan pada Agustus lalu. Tetapi lelang gagal, tidak ada kontraktor yang berminat karena batas waktu pelaksanaan proyek terlalu singkat, hanya sekitar 4 bulan. Bila penyelesaian proyek lewat dari akhir 2015, kontraktor bakal terkena denda.

‎”Sudah dilelang, tapi gagal lelang karena kontraktor merasa waktunya terlalu singkat, jadi mereka nggak mau ngambil resiko. Kalau terlambat mereka didenda,” ujarnya.

Diakuinya, Kementerian ESDM terlambat melakukan lelang. Keterlambatan ini disebabkan lamanyaFeasibility Study (FS) untuk proyek. Banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana awal, misalnya kekuatan atap dan daya listrik yang dibutuhkan, sehingga FS memakan waktu lebih lama.

“Lelangnya kemarin Agustus.‎ Itu kemarin kan FS-nya bareng-bareng. Jadi belum sempat dikerjain. Jadi ternyata ada beberapa gedung yang kapasitas solar cell-nya perlu diganti. Waktu mereka mengajukan, kita kirim tim survei ke sana untuk melihat berapa yang dibutuhkan oleh gedung mereka. Ada yang ternyata kita cek dia nggak butuh sebesar yang diajukan,” ucapnya.

Pemasangan solar cell ‎ini pun ditunda menjadi tahun depan, dianggarkan kembali dalam APBN 2016. Maritje optimis kali ini proyek tidak akan tertunda lagi karena persiapannya lebih baik, lelang akan dilakukan lebih awal agar kontraktor pemenang lelang punya cukup waktu mengerjakannya. “Sekarang kita anggarkan lagi untuk 2016, mudah-mudahan bisa terlaksana karena persiapannya lebih bagus,” tutupnya.

(rrd/rrd)

rose KECIL

TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati mengatakan masyarakat menginginkan harga energi yang murah, baik untuk konsumsi maupun produksi. Menurut dia, masyarakat tak peduli dari mana asal energi itu. “Yang diminta masyarakat itu energi murah. Sisanya urusan pemerintah,” katanya di Jakarta, Ahad, 11 Oktober 2015.

Enny menilai, selama ini, pemerintah belum transparan dalam menentukan harga bahan bakar minyak, sehingga selalu terjadi polemik setiap kali harga minyak dunia mengalami penurunan atau kenaikan harga. Pasalnya, masyarakat terus dibuat bertanya, apakah harga BBM yang ditentukan Pertamina sudah sesuai dengan yang seharusnya atau belum.

Menurut dia, solusi dari masalah ini ialah mengurangi tingkat ketergantungan impor dengan menggunakan energi baru terbarukan yang bisa menjadi solusi alternatif. “Setiap tahun, mau minyak dunia naik atau turun, kita ribut terus. Artinya, yang menjadi persoalan itu ketergantungan kita terhadap energi impor. Ini semestinya menjadi acuan utama dulu. Perkara pricing energi hanya bagian dari kebijakan energi kita.”

Eny juga menyarankan agar membesarkan bisnis gas, sehingga tak hanya terpaku pada BBM. Yang menjadi masalah, rencana untuk membangun infrastruktur gas masih mengalami kendala.

“Kita kan ada gas. Nah, kenapa bisnis gas yang ada tidak diperbesar. Kenapa justru BBM? Kan, dari kemarin, beberapa rencana untuk membangun infrastruktur gas terkendala,” tuturnya.

INGE KLARA SAFITRI

Merdeka.com – Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli mengakui pemerintah belum serius menyusun kebijakan energi nasional komprehensif. Akibatnya, Indonesia masih mengalami krisis energi.

“Kami disibukkan dengan masalah jangka pendek dan respons adhoc dan tidak pernah berpikir solusi,” ungkapnya dalam Seminar Kesiapan Bangsa dan Strategi Menghadapi Krisis Energi Nasional di Jakarta.

Dia mencontohkan, bencana asap hasil pembakaran hutan Indonesia selalu berulang setiap tahun. Ini lantaran ketiadaan solusi dari pemerintah.

“Perlu berpikir out of the box, unconventional. Kalau pecahkan masalah secara biasa malah semakin kusut,” katanya.

 

Merdeka.com – Energi baru terbarukan (EBT) direncanakan menyumbang 25 persen dalam proyek listrik nasional 35.000 megawatt (MW) Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Guna meningkatkan minat swasta pada sektor EBT, pemerintah diminta memberikan kepastian pelaksanaan dan hukum.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menjelaskan, dalam penerapan EBT ini diprediksi energi panas bumi atau geothermal dan air atau hydro menyumbang kontribusi cukup tinggi.

“Jadi kalau memang ada kepastian, ada eksekusi, maka swasta pelan-pelan akan masuk. Jadi sinyal kepastian itu penting,” kata Fabby dalam diskusi Energi Kita kerja sama merdeka.com, RRI, IJTI, IKN, DML dan Sewatama di Jakarta, Minggu (13/9).

Pihaknya menyebut, Indonesia Timur menjadi lokasi yang cocok untuk penerapan proyek EBT ini. “Geothermal, hydro, dan angin di beberapa tempat cukup potensi seperti Indonesia Timur,” ungkapnya.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) Jarman menegaskan, pemerintah tetap konsisten menjalankan proyek 35.000 MW. Nantinya Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) bakal dievaluasi tiap tahunnya untuk melihat pertumbuhan kebutuhan listrik.

“RPTUL akan dievaluasi setiap tahunnya, tetapi target 35.000 MW itu memang dibutuhkan untuk mendukung listrik nasional,” terang Jarman.

[bim]

JAKARTA, KOMPAS.com – Potensi listrik biomassa yang mencapai 32 gigawatt (GW) belum dikembangkan optimal. Padahal modal yang dibutuhkan untuk mengembangkan pembangkit listrik biomassa jauh lebih murah ketimbang pembangkit listrik panas bumi.

Direktur Bioenergi, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tisnaldi menuturkan, hingga saat ini potensi biomassa baru termanfaatkan 1.700 megawatt (MW).

“Bisnis ini cukup menarik, karena untuk menghasilkan 1 MW itu dibutuhkan investasi hanya 2 juta dollar AS. Ini jauh lebih menarik daripada geothermal. Geothermal itu butuh 4-4,5 juta dollar AS. Jadi (biomassa) separuhnya geothermal,” ungkap Tisnaldi dalam diskusi yang berlangsung Minggu (23/8/2015).

Tisnaldi mengatakan, jika bisnis geothermal atau panas bumi memiliki resiko tinggi akan kegagalan, maka tidak demikian dengan bisnis biomassa. Meskipun begitu, ada pula syaratnya agar bisnis ini tidak merugi.

“Geothermal mempunyai resiko gagal, di sini (biomasa) tidak ada resiko gagal. Tinggal berkelanjutan atau tidak,” sambung dia.

Tisnaldi menyarankan, hal pertama yang perlu diperhatikan jika berniat berkecimpung di bisnis biomassa adalah potensi sumber-sumber energinya. Paling tidak ada 10 sumber energi biomasa, diantaranya yang terbesar adalah kelapa sawit. “Ada juga tebu, karet, kelapa, sekam padi, jagung, singkong kayu, kotoran sapi, serta sampah kota,” kata Tisnaldi.

Biasanya, lanjut Tisnaldi, bisnis biomassa dikatakan ekonomis jika sumber energinya bisa berlanjut sampai 15 tahun. Selain investasi dan resiko yang lebih rendah daripada geothermal, dia menambahkan, perbankan pun lebih tertarik memberikan pembiayaan untuk biomassa. “Perbankan nasional sudah tertarik membantu pendanaannya. Beda dengan geothermal, perbankan nasional masih pikir-pikir,” kata Tisnaldi.

Sementara itu Manajer proyek pengembangan bisnis PT Sumberdaya Sewatama, Stefanus Johan mengatakan, investasi dan resiko untuk mengembangkan pembangkit listrik dari biomassa memang lebih rendah dibanding panas bumi. Namun, murahnya investasi juga tergantung dari teknologi yang digunakan.

“Terkait teknologi ada beberapa jenis yang bisa digunakan. Hanya menutup kolam yang mengemisi gas methan, sampai kombinasi lebih kompleks untuk feeding, ada yang menggunakan tangki. Rentang investasinya antara 1,8 juta sampai 3 juta dollar AS,” ucap Stefan.


Penulis : Estu Suryowati
Editor : Erlangga Djumena

TEMPO.CO , Jakarta: Direktur Pengembangan Bisnis dan Sumber Daya Sewatama Stefanus Johan mengatakan investasi listrik energi terbarukan (biomass) sangat menggiurkan. “Tapi masih banyak kekurangannya yang menghalangi kami,” ujarnya di Jakarta, Minggu, 23 Agustus 2015.

Menurutnya, kendala yang paling sering terjadi adalah sulitnya menjalin hubungan dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan perusahaan kelapa sawit. Kedua perusahaan tersebut dinilainya emoh menjalin kerja sama mengembangkan energi terbarukan.

“Selain itu jarak antar PLN dengan tempat pengolahan limbah mayoritas saling berjauhan,” katanya. Akibatnya para investor juga banyak yang menarik diri karena khawatir biaya operasional akan membengkak.

Masalah lain disebabkan dengan tidak adanya sistem tarif. Hingga kini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia belum merampungkan sistem tarif karena terkendala kurs mata uang.

“Awalnya, banyak asosiasi dan pengembang ingin keekonomisannya menggunakan dollar,” ujar Direktur Bioenergi Kementerian ESDM Tijnaldi. Tapi Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2015 tersebut terhalang oleh Peraturan Bank Indonesia yang melarang transaksi Dollar Amerika Serikat di dalam negeri.

Tijnaldi mengatakan pihaknya akan terus mengatasi segala hambatan dalam pengembangan energi terbarukan, khususnya biomass. “Selain baru kami gembar-gemborkan, masalah yang ada di lapangan memang dinamis,” katanya.

Dia mengatakan, akan mempermudah proses perizinan tanpa perlu mengurus izin ke kementerian pusat atau PLN pusat. Pun, kalau ingin menjalin kerja sama dengan pengusaha sawit, para investor cukup dengan menghubungi asosiasi kepala sawit.

“Kami juga akan memberikan insentif kepada para pengusaha swasta (IPP) di sektor biomass ini,” katanya. Insentif akan diberikan berupa pengurangan biaya operasional atau subsidi. Hal itu dilakukan karena PLN dan kementerian tak bisa mengambil semua pembangunan sumber listrik biomass.

“Selain itu perbankan juga lebih lunak memberikan pinjaman,” katanya. Musababnya, selain risiko yang minim, barang investasi berupa limbah lebih bisa ditimbang perbankan untuk manajemen risikonya.

Tijnaldi mengatakan potensi biomas yang ada sekarang bisa mencapai 32 gigawatt. Adapun 10 komoditas yang dapat digunakan yaktu limbah kelapa sawit, padi, tebu, kayu, sampah perkotaan, karet, jagung, sekam, singkong, kelapa. “Untuk kelapa sawitnya saja sudah berpotensi 12,6 gigawatt dari 32 megawatt potensi keseluruhan,” katanya.

Tijnaldi mengatakan pihaknya memiliki target pengembangan energi alternatif untuk menggantikan energi konvensional secara bertahap.

Pada tahun 2025 proporsi energi nasional akan diisi 48,8 gigawatt dari energi terbarukan atau 40 persen dari seluruh total energi nasional sebesar 115 gigawatt. Pun, target pengembangan listrik jangka pendek dan menengah 35 megawatt terus dikejar dari biomass.

ANDI RUSLI

JAKARTA kontan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hari ini (10/8) menyerahkan Rancangan Rencana Umum Nasional (REUN) kepada Dewan Energi Nasional.

Dalam sambutannya, Menteri ESDM sekaligus Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN), Sudirman Said bilang melalui RUEN ini ada rumusan yang baik terkait sektor energi yaitu energi tidak lagi dikembangkan sebagai komoditi, melainkan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi.

“Di dalam pengembangan jangka panjang, ketika energi tidak lagi komoditi, tekanannya bukan mengambil untuk menjual, tetapi mengonversi menjadi nilai tambah,” ujarnya, Senin (10/8).

Menurut Sudirman, sektor energi bisa menjadi nilai tambah dengan menjadikan energi sebagai listrik, bahan bakar industri, dan bahan bakar aktivitas komersial. Dengan begitu, sumber-sumber pendapatan masyarakat maupun negara didapat dengan memanfaatkan nilai tambah yang dihasilkan dari energi tersebut.

Namun untuk bisa membuat energi menjadi nilai tambah dibutuhkan kebijakan yang intensif agar pembangunan di sektor hulu terdorong. “Misalnya urusan perpajakan, fiskal, perizinan, dan lainnya tidak bisa membiarkan hal-hal yang menghambat sektor energi,”kata Sudirman.

Selain itu, Sudirman juga menyebut sektor energi saat ini sudah tidak lagi efisien dalam pembangunan ekonomi nasional karena memiliki jarak yang terlalu besar antara tempat produksi energi dengan perkembangan ekonomi.

Menurut dia, seharusnya pembangunan nasional mengikuti di mana energi itu berasal sehingga pembangunan ekonomi bisa lebih efisien.

Editor: Hendra Gunawan

TEMPO.COJakarta – Pemerintah Kota Bekasi menargetkan akan ada tambahan pendapatan asli daerah (PAD) dari pemanfaatan sampah di TPA Sumurbatu menjadi tenaga pembangkit listrik.

Abdillah, Kepala Dinas Kebersihan Pemerintah Kota Bekasi, mengatakan kerja sama dengan pihak ketiga dalam pemanfaatan sampah akan memberikan nilai tambah bagi PAD Kota Bekasi, sekaligus penghematan biaya pengelolaan TPA Sumurbatu. Meski demikian, dia belum dapat memastikan kontribusi yang akan diberikan dari pemanfaatan sampah di TPA Sumurbatu terhadap PAD Kota Bekasi. Besaran sumbangan terhadap PAD dari TPA Sumurbatu bergantung pada nilai kontrak antara Pemkot Bekasi dan pihak ketiga.

“Kalau besarannya berapa belum tahu. Nanti bergantung pada perjanjian kerja samanya,” katanya, Jumat, 26 Juni 2015.

Pemkot Bekasi telah menggandeng PT NW Industries Group untuk memanfaatkan sampah menjadi tenaga listrik. Perusahaan tersebut bersedia menggelontorkan dana Rp 780 miliar untuk membangun empat tahap unit alat pembakar sampah menjadi tenaga listrik.

Pemanfaatan sampah menjadi pembangkit listrik adalah zero waste sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2013 tentang pembelian tenaga listrik. Dari 2 juta kubik sampah yang ada di TPA Sumurbatu saat ini, kata Abdillah, dapat menghasilkan 200 megawatt listrik.

Abdillah berharap pemanfaatan sampah menjadi tenaga listrik akan memberikan nilai tambah lain bagi masyarakat Kota Bekasi. “Kami berharap ada keuntungan untuk kepentingan masyarakat.”

BISNIS.COM

 

TEMPO.CO , Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengatakan pengembangan listrik di perbatasan membutuhkan penanganan khusus. Salah satu yang dikembangkan adalah teknologi pembangkit listrik hybrid.

“Untuk penanganan jangka pendek, kami bangun pembangkit diesel terlebih dahulu. Baru tenaga yang satunya berasal dari energi baru dan terbarukan dari potensi daerah masing-masing,” ujar Jarman saat diskusi Listrik di Perbatasan di Jakarta, Minggu, 10 Mei 2015.

Menurut Jarman, pembangunan PLTD tidak membutuhkan waktu lama, hanya membangun fondasi dan menyuplai solar. Tahun ini saja, dia menargetkan 144 unit PLTD berkapasitas total 66 megawatt selesai dibangun.

Setelah listrik dari diesel dirasakan daerah perbatasan, pemerintah daerah tinggal memulai pengembangan listrik menggunakan potensi energi masing-masing seperti mini hydro, sel surya (solar cell), ataupun angin. Paling tidak, dua tahun pembangkit hybrid bisa selesai dikerjakan.

Nantinya, pembangkit energi baru dapat menjadi suplai listrik utama. PLTD hanya digunakan sebagai pengganti jika pembangkit sebelumnya tidak bisa digunakan.

Di Pulau Myangas, Sulawesi Utara, yang menggunakan pembangkit diesel dan sel surya. Di saat musim hujan, pembangkit diesel mengambil peran menyalakan listrik bagi penduduk di sana.

Model ini diklaim Jarman sukses menaikkan rasio elektrifikasi nasional pada 2014 hingga 85,34 persen. Ditargetkan, pada 2020 rasio bisa melonjak hingga 99 persen.

Teknologi hybrid juga ditujukan untuk mengurangi penggunaan sumber energi fosi. Pemerintah mencanangkan pemakaian energi minyak bumi dapat berkurang dari 8,8 persen pada tahun lalu menjadi 2 persen pada 2020.

“Memang sumber listrik solar tidak efisien. Tapi harus digunakan sebagai back-up karena sumber listrik energi baru terbarukan belum tentu hidup selama 24 jam,” ujar Jarman.

Salah satu yang memulai penggunaan pembangkit hybrid adalah Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Wakil Bupati Sanggau Yohannes Ontot mengatakan pembangkit tenaga mini hydro dan sel surya bakal digunakan untuk menerangi 11 dusun yang belum teraliri listrik.

“Pemerintah hanya perlu membangun infrastruktur untuk memudahkan lalu lintas suplai energi,” kata Yohannes.

ROBBY IRFANY

 

JAKARTA – Persediaan minyak di Indonesia diprediksi akan habis dalam waktu 11 tahun mendatang. Pasalnya, cadangan minyak Indonesia saat ini hanya tersisa 3,7 miliar barel.

“Kita ternyata enggak sekaya yang pernah kita dengar saat masih kecil, kalau Indonesia itu punya sumber daya yang melimpah ruah,” ucap Sekretaris SKK Migas Gede Pradnyana di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Kamis (23/4/2015).

Berdasarkan perhitungan tahun 2014, dengan kuota tersebut, persediaan tersebut diprediksi akan habis dalam 11 tahun mendatang jika laju produksi minyak Indonesia konstan sebesar 800 bph.

“Kurang sehat produksi minyak kita ini,” lanjut dia.

Indonesia sendiri menduduki peringkat 27 berdasarkan banyaknya persediaan minyak. Peringkat pertama diduduki oleh Venezuela, kemudian disusul Saudi Arabia yang memiliki persediaan di atas 250 miliar barel.
http://economy.okezone.com/read/2015/04/23/19/1138772/cadangan-minyak-ri-diprediksi-habis-dalam-11-tahun
Sumber : OKEZONE.COM

Jakarta detik -Topik seputar energi listrik dari nuklir masih menjadi pro dan kontra di Indonesia. Namun di luar nuklir, Indonesia punya energi lain yang potensinya besar dan bisa menghasilkan listrik dengan jumlah yang tidak sedikit.

Indonesia kaya akan energi baru terbarukan, atau energi non fosil. Jumlah total energi baru terbarukan di Indonesia mencapai 290.000 megawatt (MW).

“Tidak usah nuklir, Indonesia kaya oleh energi baru terbarukan yang tak ada habisnya,” ujar Direktur Utama PT Energy Management Indonesia (EMI), Aris Yunanto saat berkunjung ke kantor detik.com, Rabu (22/4/2015).

EMI merupakan BUMN yang bergerak di bidang energi terbarukan dan konservasi energi. Aris mengatakan, berdasarkan data Kementerian ESDM ada potensi energi baru terbarukan yang besar untuk dijadikan listrik di Indonesia.

Berikut daftarnya:

  • Surya atau matahari 112.000 MW
  • Air 25.000 MW
  • Geothermal (Panas Bumi) 28.800 MW
  • Angin 950 MW
  • Biomassa 32.000 MW
  • Biofuel 32.000 MW
  • Gelombang Laut 60.000

Semua energi tersebut, lanjut Aris, bisa diberdayakan untuk menciptakan listrik di daerah-daerah terpencil yang belum tersentuh listrik. Apalagi, semua energi ini tidak pernah habis dan selalu tersedia.

Dia mengharapkan, dengan rencana Kementerian ESDM mengajukan anggaran Rp 10 triliun untuk energi baru terbarukan tahun depan, energi-energi tadi bisa diberdayakan.

“Indonesia merupakan produsen biomassa terbesar kedua di dunia setelah Brasil. Namun kita eksportir biomassa terbesar di dunia,” jelas Aris.

Pada kesempatan itu Aris mengatakan, sejumlah pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar solar bisa dikonversi untuk menggunakan biomassa.

“Hanya ganti boiler. Sementara untuk pembanguan pembangkit baru biayanya sekitar Rp 20 miliar untuk 5 megawatt. Itu cukup untuk menerangi daerah-daerah terpencil,” jelas Aris.

(dnl/hen)

TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia Mamit Setiawan mengatakan semakin mahalnya harga elpiji kemasan 12 kilogram dan 3 kilogram akan meresahkan masyarakat. Dengan naiknya harga elpiji itu, akan semakin banyak masyarakat yang mencari energi alternatif. Pemerintah, kata dia, seharusnya mendorong penggunaan energi alternatif tersebut.

Menurut Mamit, saat ini, energi alternatif yang memiliki nilai ekonomis adalah biogas. “Ini biayanya tidak terlalu mahal, dan ketersediaan bahan baku biogas itu cukup banyak,” katanya ketika dihubungi Tempo, Kamis, 14 Agustus 2014. Bahan baku biogas bisa didapat dari pengolahan sampah kota ataupun rumah tangga. Juga buangan peternakan, seperti kotoran sapi. (Baca: Ampas Tebu Jadi Sumber Energi Alternatif)

Pengembangan energi alternatif itu memerlukan dorongan dari pemerintah. “Pemerintah harus membantu mengembangkan energi biogas yang murah ke masyarakat,” kata Mamit. (Baca: Industri Kecil Didorong Gunakan Energi Alternatif)

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) berencana menaikkan harga elpiji kemasan 12 kilogram dari harga sekarang Rp 89-100 ribu per tabung. Kenaikan harga gas ini diprediksi akan membuat masyarakat beralih menggunakan gas tabung bersubsidi kemasan 3 kilogram. Pengguna elpiji 12 kilogram kebanyakan adalah kalangan pengusaha rumah makan atau katering. Adapun gas tabung melon lebih banyak digunakan untuk kebutuhan rumah tangga.
HUSSEIN ABRI YUSUF

JAKARTA – Pemerintah dinilai tidak serius mengembangkan energi terbarukan. Ketidakberanian menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) menyebabkan Indonesia tak bisa melepaskan ketergantungan terhadap energi fosil yang tidak bisa diperbarui (unrenewable). Selama ada subsidi BBM, harga energi terbarukan takkan bisa kompetitif dan pengembangan energi yang bisa diperbarui (renewable) itu akan berjalan di tempat.

Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (Iress) Marwan Batubara mengatakan, pemerintah hanya omong besar akan mengembangkan energi terbarukan. “Buktinya pada 2006 kita punya kendaraan yang pakai bahan bakar gas (BBG) sebanyak 5.000 kendaraan, tapi pada 2011-2012 tinggal 3.000 kendaraan yang pakai BBG,” kata dia kepada Investor Daily, Kamis (7/8).

Marwan mengatakan, sejumlah masalah harus segera diselesaikan jika Indonesia benar-benar ingin meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Di antara masalah tersebut adalah masih adanya subsidi BBM sehingga tidak menarik minat investor mengembangkan energi baru terbarukan (EBT).

“Kita harus buat pola subsidi berubah menjadi subsidi langsung, sedangkan BBM dijual pada harga keekonomian sehingga pengeluaran untuk subsidi BBM jauh berkurang dan mendorong produksi bahan bakar nabati (BBN),” ujar dia.

Marwan mengusulkan, subsidi BBM yang mencapai Rp 246 triliun sebaiknya dialihkan untuk proyek pengembangan BBN atau biodiesel sebesar Rp 50 triliun, untuk proyek konversi BBM ke BBG sebesar Rp 50 triliun, dan Rp 100 triliun lagi untuk membangun kilang.

 

http://www.investor.co.id/energy/pemerintah-tak-serius-kembangkan-energi-terbarukan/91431

Sumber : INVESTOR DAILY

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Abetnego Tarigan mengatakan untuk menyelamatkan kerusakan lingkungan, pemerintahan mendatang mesti menjalankan diversifikasi energi.

“Dari Pilpres kemarin kita lebih percaya pada Jokowi-JK karena berbicara bahwa kerusakan lingkungan sudah mengancam, sementara itu  yang lain tidak.  kami minta Jokowi-JK mengimplementasikannya dengan menjalankan diversifikasi energi,” ujar Abetnego dalam acara diskusi Silaturahmi Untuk Kebaikan Bangsa di Galeri Cemara, Menteng, Jakarta, Kamis (7/8/2014).

Abetnego mengatakan dengan diversifikasi energi maka ketergantungan bangsa Indonesia terhadap energi konvensional atau energi fosil dapat diminimalisir.

“Diversifikasi energi, membuka ruang  untuk wilayah  yang kaya uap dapat merasakan listrik tenaga uap, wilayah yang kaya air dapat merasakan listrik yang bersumber dari air, dan banyak lagi potensi yang bisa digunakan, sehingga tidak tergantung energi fosil” ujar Abetnego.

Selain itu  Abetnego mengatakan dengan diversifikasi , ketimpangan terhadap akses energi tidak akan terjadi. Lanjut Abetnego  dengan dilakukannya diversifikasi energi maka tidak akan ada lagi wilayah yang tidak terjangkau aliran listrik.

“Sekitar 20-30 persen wilayah Indonesia yang tidak mendapatkan akses listrik dapat segera terpenuhi, selain itu dengan diversifikasi maka keberlanjutan energi menjadi diperhatikan, itu yang sebaiknya Jokowi-JK lakukan di pemerintahan ke depan,” ujar Abetnego

 

Kabar24.com, JAKARTA – Pemerintahan yang akan datang diharapkan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan undang-undang (UU) terkait pengelolaan energi, dan memaksimalkan potensi dari energi terbarukan.

Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Hendrik Siregar mengatakan UU Penanaman Modal dan UU Energi harus segera dituntaskan, apalagi UU Migas yang  dinilai masih berjalan di tempat. SIMAK: Setelah Dilantik, Presiden Jokowi Bakal Masuk Rimba

“Hingga hari ini, dengan pola investasi yang ada, hal itu membuka lebar bagi perusahaan asing yang mengalirkan uang juga ke swasta nasional. Yang menyebabkan kerumitan dalam pengetatan,” ujarnya dalam di Galeri Cemara, Jakarta, Kamis (7/8/2014).

Dari sisi pemenuhan kebutuhan, Pertamina hanya mampu memenuhi 24% kebutuhan minyak dalam negeri. Apalagi, kebutuhan masyarakat hingga hari ini sekitar 9 juta kiloliter juga berasal impor. Hal itu masih ditambah dengan urusan subsidi.

“Saya rasa jika kita membangun lebih banyak kilang, kebutuhan itu cukup, bahkan untuk ekspor,” bebernya.

Tata kelola yang buruk dalam pemerintahan sebelumnya membuat negara pro-impor tanpa ada keinginan inovasi untuk membuat kebutuhan dalam negeri terpenuhi. Menurutnya, Pertamina hanya punya lima kilang yang sangat minim bagi kebutuhan masyarakat.

“Sebanyak 80% blok migas hari ini dikuasai perusahaan berbasis luar negeri. Sumber energi harus jadi aset produktivitas rakyat. Apalagi, dua pertiga kebutuhan energi hari ini ‘dimakan’ oleh alat transportasi, terutama kendaraan pribadi,” ujarnya.

Dia menambahkan, penting bagi pemerintah yang akan datang untuk menekan subsidi BBM, dan mengembangkan energi terbarukan. Anehnya, lanjut Hendrik, panas bumi yang potensinya besar malah hanya menjadi alternatif.

“Harusnya kan saat ini harusnya jadi sumber utama, hal itu karena bisa diperbarui,” tukasnya. (Kabar24.com)

 

kontan JAKARTA. Krisis listrik rupanya kian serius mengancam Indonesia. Chairul Tanjung (CT) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan, ancaman krisis listrik itu datang dari beberapa faktor.

Pertama, kapasitas listrik terpasang nasional. CT mengatakan bahwa jumlah kapasitas listrik terpasang secara nasional saat ini belum mencukupi.

Mengutip data dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan saja, sampai akhir tahun 2013 kemarin kapasitas daya terpasang pembangkit listrik secara nasional baru mencapai 47. 128 MW.

Sementara itu, dilihat dari tingkat kebutuhan listrik, sampai beberapa tahun ke depan diperkirakan tingkat kebutuhan tumbuh rata-rata enam gigawatt per tahun.

“Sudah kapasitasnya kurang, kita ini orang mau bangun listrik susahnya minta ampun,” kata CT pekan kemarin.

Dedy S Priatna, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengatakan, ada beberapa permasalahan mendasar yang harus segera diselesaikan agar ancaman krisis listrik tidak melanda Indonesia.

Masalah pertama, adalah regulasi. Dedy bilang, ada beberapa aturan yang selama ini cukup mengganggu pembangunan infrastruktur kelistrikan di dalam negeri. Salah satunya, terkait aturan mengenai izin pembangunan infrastruktur kelistrikan oleh pihak swasta.

Menurut Dedy, pemerintah dan DPR harus segera duduk bersama untuk memangkas waktu perizinan pembangunan infrastruktur kelistrikan oleh pihak swasta, khususnya di kawasan hutan.

“Pengurusan izin bangun PLTA saja diperlukan waktu 2,5 tahun, kalau pembangunannya di kawasan hutan, empat tahun, ini harus segera diselesaikan apalagi sumber air dan panas bumi juga adanya di wilayah hutan,” kata Dedy.

Selain soal regulasi, hal lain yang harus menjadi perhatian pemerintah adalah kemampuan PLN dalam membangun infrastruktur kelistrikan. Dedy memandang, kemampuan PLN membangun infrastruktur kelistrikan, khususnya dalam kaitannya dengan dana, masih rendah.

Untuk itulah agar kemampuan PLN bisa ditingkatkan Dedy mengusulkan dua solusi. “PLN kemampuan mereka bangun listrik hanya 25% sisanya utang, makanya itu pemerintah harus meningkatkan jaminan mereka, atau menaikkan margin keuntungan PLN dari 7% ke 8% atau 9%,” katanya.

Sementara itu solusi ke tiga meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah. Dedy bilang peran pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur kelistrikan cukup penting. Sebab, merekalah yang tahu seluk-beluk dan permasalahan pembangunan di daerah.
Editor: Asnil Bambani Amri

JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan meminta kepada seluruh jajaran direksi PTPN untuk dapat memanfaatkan limbah kelapa sawit untuk membangkitkan listrik.

“Jadi rapimnya kemaren yang panjang bahas bagaimana pabrik Kelapa sawit yang setiap pabrik itu bisa menghasilkan listrik,” kata Dahlan di Jakarta, Jumat (23/5/2014).

Dahlan menjelaskan, jikalau seluruh pabrik kelapa sawit di Pulau Sumatera memanfaatkan limbahnya untuk dijadikan listrik, di mana diperkirakan akan tercipta 1.000 mega watt untuk Sumatera saja.

“Itu fantastis sekali, nah itu yang selama ini yang bikin greget. Kita sudah coba di dua pabrik Kelapa sawit BUMN sudah berhasil,” tambahnya.

Dirinya mengaku, saat ini masih gereget mengenai pemanfaatan listrik untuk pembangkit listrik, pasalnya dari jumlah total 77 perusahaan sawit, hanya dua perusahaan BUMN yang telah berhasil menjalankan program tersebut.

“Bayangkan kalau semua pabrik kelapa sawit bisa memanfaatkan limbahnya untuk pembangkit listrik, BUMN dan swasta itu bisa 1.000 mw,” ungkapnya.

Oleh karena itu, dirinya meminta kepada perusahaan BUMN agar dapat memulai program tersebut dari saat ini. “Kita putuskan harus tahun ini memulai, karena membangunnya perlu 18 bulan,” pungkasnya.

http://economy.okezone.com/read/2014/05/23/19/989127/limbah-pabrik-sawit-simpan-potensi-listrik-hingga-1-000-mw

Sumber : OKEZONE.COM
Kementerian ESDM saat ini, telah mengidentifikasi 11 pengembangan sampah kota
yang akan diimplementasikan di beberapa wilayah di Indonesia dengan total kapasitas
sebesar 200 megawatt (mw).

Mengutip laman Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (23/5/2014), adapun perkiraan
investasi sebesar Rp7,2 triliun. Beberapa dari proyek tersebut sedang dalam tahap
penetapan oleh Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Koneservasi Energi
(Ditjen EBTKE).(okezone/yc)

Jakarta, GATRAnews – Ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil masih sangat tinggi dibandingkan energi panas bumi. Padahal ketersediaan energi fosil semakin terbatas sementara panas bumi masih teramat besar, namun baru tergarap sekitar 5%.

Direktur Panas bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tisnaldi mengatakan dalam memaksimalkan energi panas bumi terdapat setidaknya tiga kendala.

Kendala pertama adalah sumber panas bumi berada di hutan konservasi sehingga sulit mengeksplorasinya.

“Kawasan hutan konservasi yang berada di wilayah pegunungan mempunyai sumber panas bumi. Hal ini menjadi kendala karena harus juga memerhatikan aspek lingkungan,” kata Tisnaldi saat dijumpai di Kementerian ESDM, Senin (19/5).

Kendala kedua, masalahan perizinan dalam membuka tempat eksplorasi juga jadi penghambat membuka tempat eksplorasi panas bumi. Untuk memperoleh izin usaha panas bumi dibutuhkan 51 perizinan. “Ini coba kami pangkas menjadi sekitar 33 izin,” tambah Tisnaldi.

Dan kendala ketiga keterbatasan sumber daya manusia yang ingin bekerja di bidang eksplorasi panas bumi.

“Banyak sdm berkualitas larinya ke dunia migas sehingga sdm untuk panas bumi kekurangan. Hal ini disebabkan harga panas bumi yang relatif rendah dibanding migas sehingga untuk membayar tenaga ahli juga lebih rendah dibandingkan perusahaan migas,” tambanya.

Padahal, Tisnaldi menjelaskan Indonesia memiliki sumber panas bumi yang banyak karena didukung faktor geografis. “Indonesia berada di wilayah ring of fire. Ini membuat titik panas bumi yang berpotensi cukup banyak,” kata Tisnaldi.

Saat ini pemanfaatan panas bumi belum tergarap maksimal, diperkirakan pemanfaatan panas bumi baru 5 persen padahal kebutuhan terus mengalami peningkatan sekitar 600 megawatt per tahunnya.

Pengembangan panasbumi baru dimanfaatkan hanya 9 titik dari 299 titik yang berpotensi dengan kapasitas daya 28 ribu megawatt. (*/jnr)
Jakarta -Indonesia memiliki potensi dan cadangan panas bumi (geothermal) paling banyak di dunia, namun sayangnya banyak proyek-proyek panas bumi di Indonesia diprotes lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan warga setempat.

Direktur Panas Bumi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Tisnaldi mengungkapkan, seperti proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di NTT, diprotes LSM setempat dianggap merusak lingkungan.

“Kita diprotes keras, di demo LSM di NTT sana, saya datangi kita ketemu juga dengan DPRD-nya, saya bilang kalau anda menolak proyek PLTP (pembangkit listrik tenaga panas bumi) ini sama saja menolak memberikan listrik ke rumah masyarat sekitar,” ujar Tisnaldi ditemui di Workshop Media tentang Panas Bumi di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (19/5/2014).

Tisnaldi mengungkapkan, memang secara kasat mata masyarakat yang melihat PLTP ada cerobong asap putih tebal yang mengeluarkan aroma kurang sedap.

“Sebetulnya itu uap, jatuhnya juga nanti jadi air lagi, masuk ke dalam tanah lagi, karena uapnya berasal dari pemanasan dari magma jadi baunya bagi yang tidak biasa kurang enak,” katanya.

Tisnaldi menegaskan, bahwa proyek PLTP merupakan proyek ramah lingkungan, di mana hanya mengandalkan uap panas yang keluar dari proses pemanasan magma gunung berapi dari air yang terperangkap.

“Uap yang panas ini disalurkan ke turbin guna memutarkan turbin sehingga menghasilkan listrik, listriknya mengalir ke rumah masyarakat, uapnya menjadi air dan masuk kembali ke tanah dipanaskan lagi oleh magma keluar uap lagi, begitu seterusnya selama 24 jam, 365 hari selama 30 tahun lebih,” jelasnya.
Hal yang sama juga diungkapkan Ketua Asosiasi Panas Bumi Indonesia Abadi Poernomo, proyek listrik PLTP di Lampung diprotes sebuah LSM karena dianggap mengambil air tanah masyarakat sekitar.

“Padahal air tanah itu kan dipermukaan, uap panas ini kan kita ambil di bawah permukaan tanah hingga 80 meter dalamnya, ada pula PLTP di Cermai juga diprotes warga,” ucapnya.

Abadi menegaskan, proyek panas bumi di mana pun harus melestarikan alam.

“Tanpa melestarikan alam, hutan di babat, tidak dirawat maka tidak akan ada hujan di daerah PLTP itu, tidak ada air tidak ada uap, tidak ada uap tidak ada listrik, jadi tentu siapapun investornya di PLTP pasti tidak perlu disuruh akan merawat hutan sendiri, makanya saya heran kok banyak proyek PLTP diprotes padahal manfaatnya besar,” tutupnya.

BI Harapkan Pemerintah Putuskan Kebijakan BBM Bersubsidi
Selasa, 13 Mei 2014 | 10:08
investor daily

JAKARTA-Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengharapkan pemerintah segera memutuskan kebijakan dan melakukan reformasi struktural terkait pemanfaatan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

“Secara umum kita harus mengelola subsidi lebih baik, karena salah satu bentuk reformasi struktural utama adalah mengendalikan subsidi energi,” ujarnya di Jakarta, Senin.

Agus menyambut baik rencana pemerintah untuk mengurangi BBM bersubsidi secara bertahap dan memberikan subsidi tepat sasaran, karena secara tidak langsung hal tersebut dapat memperbaiki kinerja defisit neraca transaksi berjalan.

Selain itu, Agus menjelaskan BI memberikan perhatian terkait kebijakan BBM bersubsidi, karena apabila pemerintah melakukan penyesuaian terhadap harga BBM, maka berdampak kepada laju inflasi secara keseluruhan.

“Setiap kali ada penyesuaian harga BBM, akan memberikan tekanan bagi inflasi. Kalau pemerintah berencana mempunyai subsidi tetap, yang sudah diwacanakan, itu adalah sesuatu yang baik,” ujarnya.

Sementara, terkait laju inflasi hingga akhir tahun, BI memperkirakan masih dalam kisaran 4,5 persen plus minus satu persen, asalkan pemerintah tidak membuat kebijakan yang krusial terkait penyesuaian harga BBM bersubsidi.

“Secara umum, kita lihat bulan Mei kondisinya tidak lagi deflasi, tetapi kita masih optimis inflasi akan berada pada kisaran 4,5 persen plus minus satu persen,” kata Agus.(*/hrb)
JAKARTA – Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Indonesia diperkirakan mencapai sebesar 76.670 megawatt (mw) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mini/Makro Hidro (PLTM/PLTMH) sebesar 770 mw merupakan aset yang harus dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Hermanto Dardak mengatakan, dari potensi tersebut baru sekitar 6 persen yang telah dikembangkan. “Potensi energi yang perlu dikembangkan adalah potensi listrik dari daya air yang ada dan belum termanfaatkan di bangunan-bangunan air utama,” tutur Hermanto dilansir dari laman Kementerian PU, Jumat (9/5/2014).

Saat ini, tambah Hermanto, pemerintah tengah mengkaji pemanfaatan waduk-waduk dan bendung-bendung yang menjadi aset Kementerian PU untuk dapat dimanfaatkan sebagai PLTA atau PLTM.

“Bekerja sama dengan Kementerian ESDM, semua potensi energi dari daya air harus diintegrasikan dalam pola dan rencana pengelolaan SDA, termasuk pengintegrasian persyaratan dan prosedur perizinan,” kata Hermanto.

Selain itu, regulasi juga perlu dikembangkan agar masyarakat swasta tertarik untuk melakukan investasi dalam pembangunan bendungan serba guna. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran penting dalam memfasilitasi pengembangan kebijakan dan kerangka kerja lintas sektoral untuk ketahanan energy dan penggunaan air yang berkelanjutan dalam kerangka ekonomi yang berwawasan lingkungan.

http://economy.okezone.com/read/2014/05/09/19/982402/potensi-plta-di-indonesia-capai-76-670-mw

Sumber : OKEZONE.COM
Pengembangan Energi Alternatif Masih Tuai Kendala

Oleh: Ranto Rajagukguk
ekonomi – Kamis, 11 Juli 2013 | 16:34 WIB

INILAH.COM, Jakarta – Dewan Energi Nasional (DEN) menyebutkan, pengembangan energi baru terbarukan (EBT) yang menjadi alternatif penggunaan energi fosil seperti minyak dan gas bumi (migas) atau batu bara masih cukup menuai kendala.

“Di dalam negeri terjadi ketidakseimbangan antara penyediaan dan permintaan energi. Laju pertumbuhan konsumsi energi dalam beberapa tahun terakhir lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan penyediaan,” kata Sekjen DEN, Hadi Purnomo, di Jakarta, Kamis (11/7/2013).

Hadi mengungkapkan, hambatan penyediaan energi di dalam negeri antara lain disebabkan penurunan produksi minyak tidak diimbangi dengan penemuan cadangan baru. Akibatnya angka impor guna ketersediaan sumber energi menjadi jauh lebih besar.

Hambatan berikutnya yakni permasalahan di bidang infrastruktur energi yang menyebabkan harga energi menjadi mahal dan tidak mudah dan akses masyarakat kepada energi rendah terutama akses masyarakat di kepuluaan dan daerah terpencil.

Lebih lanjut Hadi mengungkapkan, salah satu aspek penting yang diatur dalam Rancangan Kebijakan Energi Nasional adalah mengurangi kebergantungan terhadap energi fosil. Pengurangan kontribusi energi fosil dengan mendorong pemanfaatan EBT yang ditargetkan mencapai lebih 23% pada 2025 dan diatas 35 persen pada 2050. “Untuk merubah paradigma dan pemanfaatan energi fosil, bukanlah pekerjaan yang mudah,” katanya. [mel]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: