energi alternatif: OMDO (120) … 150212


JAKARTA – Pemerintah memutuskan menjalankan dua kebijakan pembatasan konsumsi bertahap sekaligus yakni konversi dari bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG) serta kemungkinan kenaikan harga BBM bersubsidi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara.

Dua kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 15/2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu. Dalam perpres yang terbit dan efektif berlaku pada 7 Februari lalu itu, yang dimaksud jenis BBM tertentu adalah minyak tanah,bensin RON 88,dan solar. Dalam dokumen perpres tersebut,harga jual per liter dari ketiga jenis BBM bersubsidi tersebut tetap atau belum berubah, yakni minyak tanah Rp2.500/liter, bensin RON 88 Rp4.500/liter, dan solar Rp4.500/liter.

Harga eceran tersebut sudah memperhitungkan pajak pertambahan nilai (PPN) 10%, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) 5%. Menteri Keuangan Agus Martowardojo berkilah, pemerintah memiliki rencana penyesuaian harga BBM bersubsidi.“ Kenaikan BBM masih wacana,” kata Menkeu di Jakarta kemarin. Padahal, pemerintah sudah membuka ruang penyesuaian harga.

Hal itu terungkap dalam Pasal 7 yang menyebutkan bahwa harga eceran ketiga jenis BBM bersubsidi tersebut sewaktu-waktu dapat disesuaikan, yakni bisa dinaikkan atau diturunkan. Penyesuaian tersebut mempertimbang kan kebijakan energi nasional dan kondisi keuangan negara. Penyesuaian harga akan ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM),berdasarkan hasil sidang kabinet.

Harga jual eceran ketiga BBM bersubsidi tersebut hanya berlaku untuk konsumen pengguna pada titik yang sudah ditentukan. Agus Marto menegaskan bahwa pemerintah tetap mengarahkan peralihan konsumsi BBM ke BBG bagi kendaraan pribadi yang akan dimulai pada 1 April. “Kita tetap berpegang pada UU APBN, (pembatasan) itu berlaku di Jawa-Bali,” ucapnya.

Secara bertahap penggunaan BBM bersubsidi akan dibatasi dan target penggunaannya dapat diubah melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri ESDM berdasarkan hasil rapat koordinasi di tingkat Menko Perekonomian. Belum jelasnya keputusan terkait pembatasan BBM bersubsidi dipandang sebagai gambaran buruknya pengelolaan subsidi oleh pemerintah.

Direktur Econit Hendri Saparini mengaku tidak heran jika pemerintah tidak memiliki strategi yang jelas dalam mengendalikan penggunaan BBM bersubsidi. Dia mengatakan, penilaian tersebut didasarkan pada rencana awal pemerintah yang selalu berubah-ubah. “Itu menunjukkan bahwa pengelolaan kebijakan publik di Indonesia sangat buruk.Kebijakan lebih banyak didesain oleh publik, sedangkan pemerintah tidak punya opsi atau strategi alternatif,” kata Hendri.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyon dalam jumpa pers di Istana Negara,Senin (13/2) malam, menegaskan bahwa harga minyak dunia yang tidak stabil saat ini memungkinkan adanya kenaikan harga BBM meski hal itu akan berdampak pada tekanan ekonomi dan fiskal.“Pada saatnya,apakah ada kenaikan atau tidak akan diputuskan, dan saya akan bertanggung jawab kalau itu harus dilakukan. Tapi, sekarang harus dilakukan pengurangan pada subsidi dan fiskal kita,”ujarnya.

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/469444

/Sumber : SEPUTAR INDONESIA

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: