energi alternatif: OMDO (104)


BPS menyatakan pemerintah dapat menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 500–1.000 per liter. Ini karena laju inflasi saat ini sedang stabil.

Sumber : IPS RESEARCH
Ekonom: Kenaikan Harga BBM Lebih Realistis
| Erlangga Djumena | Senin, 23 Januari 2012 | 11:02 WIB

SEMARANG, KOMPAS.com — Ekonom Universitas Diponegoro Semarang, Nugroho SBM, menilai bahwa menaikkan harga bahan bakar minyak pada tahun ini lebih realistis dibandingkan dengan menerapkan kebijakan pembatasan BBM yang lebih rumit.

Selain rumit, kebijakan pembatasan BBM juga memiliki risiko tinggi untuk diselewengkan, kata Nugroho di Semarang, Senin (23/1/2012), menanggapi kebijakan pembatasan BBM. “Betapa sulitnya mengawasi distribusi BBM bersubsidi bila pada barang sama ada disparitas harga yang begitu lebar. Kondisi ini akan mendorong sejumlah orang untuk mencari keuntungan dengan cara ilegal,” katanya

Apabila harga premium bersubsidi dipertahankan Rp 4.500 per liter untuk sepeda motor dan angkutan umum, sementara mobil pribadi dikenai harga premium tanpa subsidi, maka selisih harga ini akan jadi peluang besar bagi para spekulan yang ingin mengeruk keuntungan secara ilegal.

Spekulan akan memborong premium dengan harga Rp 4.500 di SPBU kemudian menjual eceran, misalnya, dengan harga Rp 6.000 per liter kepada pemilik mobil berpelat hitam.

Menurut dosen Fakultas Ekonomi Undip itu, kenaikan harga BBM jenis premium Rp 6.000 per liter di tingkat konsumen masih bisa diterima sebab harga BBM bersubsidi sebesar ini sudah bertahan bertahun-tahun.
Sumber :
ANT

Kembalikan Harga Premium ke Asalnya
Ester Meryana | Jimmy Hitipeuw | Selasa, 24 Januari 2012 | 06:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Bidang Minyak dan Gas Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ari H Soemarno mengatakan, opsi terbaik untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi adalah dengan mengembalikan harga bahan bakar minyak (BBM) ke posisi harga tertinggi yang pernah diputuskan Rp 6.000 per liter.

“Sebetulnya saya enggak sepakat kalau naikin harga (BBM bersubsidi). Saya katakan itu kembali ke asal,” ujar Ari kepada Kompas.com, akhir pekan lalu.

Ia menyebutkan, premium seharga Rp 6.000 pernah diberlakukan pada tahun 2008. Pada saat menaikkan harga tersebut, pemerintah pun telah memberikan bantuan langsung tunai (BLT).

Selanjutnya, ketika harga minyak turun, harga premium pun turun. Maka dari itu, ketika harga minyak mentah Indonesia (ICP) naik, maka harga premium tinggal dinaikkan lagi. “Jadi kembaliin ke asal,” tuturnya.

Ari pun tidak setuju jika alasan pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi adalah semata untuk menjaga daya beli masyarakat. Menurut dia, daya beli masyarakat semakin tinggi seiring dengan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi yang meningkat.

“Kemampuan masyarakat sekarang harus lebih mampu dong dari tahun 2008,” tegasnya. Menurut dia, inilah opsi yang paling rasional dari sisi teknis. Tapi, terang dia, mungkin dari aspek politiknya yang tidak mudah. “Rasional saya semudah itu, ya mungkin kalau di politik tidak semudah itu saya enggak tahu,” pungkasnya.

Terhadap hal yang sama, pengamat transportasi dari Universitas Soegijapranata, Djoko Setijowarno, menyebutkan, seharusnya pemerintah tidak mengizinkan sepeda motor menggunakan BBM bersubsidi. Pasalnya, jumlah sepeda motor pasti akan melonjak dan volume BBM bersubsidi pun pasti naik.

“Selama ini sepeda motor menguras BBM bersubsidi sebanyak 40 persen,” sebut Djoko melalui pesan singkat, Senin (23/1/2012). Bahkan, kata dia, akan semakin tinggi tingkat kecelakaan motor dan keruwetan kondisi jalan. Solusinya, Djoko berharap motor tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi hingga 3 tahun ke depan. Harga BBM bersubsidi pun bisa dinaikkan menjadi Rp 6.000 per liternya.

“Di daerah pedalaman dan perbatasan, harga 1 lliter BBM bersubsidi sudah di atas Rp 6.000. Dan, sekarang pengguna kendaraan bermotor sudah terbiasa gunakan BBM dengan harga mahal, meski gunakan BBM bersubsidi,” tutur Djoko.

Seperti diwartakan, pemerintah berencana membatasi konsumsi BBM bersubsidi sejauh ini dengan opsi pengalihan ke bahan bakar gas dan pertamax untuk kendaraan pribadi. Ini akan diberlakukan resmi per 1 April mendatang. Akan tetapi, belakangan ini, pemerintah juga sepertinya akan membuka opsi menaikkan harga BBM bersubsidi. Kuncinya, APBN-Perubahan 2012 harus dipercepat atau pengeluaran peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).
Kamis, 19/01/2012 11:42 WIB
Ini Komentar Wamen ESDM Soal Pertamax yang Bikin DPR Kesal
Whery Enggo Prayogi – detikFinance

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR kesal dengan pernyatan Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo soal pertamax yang dinilai asal-asalan. Bagaimana sebenarnya pernyataan Wamen ESDM?

Komentar Wamen ESDM itu dilontarkan usai acara penandatanganan nota kesepahaman (Mou) antara Kementerian ESDM dengan Badan Intelijen Negara (BIN), Selasa (17/1/2012). Widjajono merespons kekhawatiran Pertamina yang harus bersaing dengan SPBU asing jika pemerintah memberlakukan kebijakan pembatasan konsumsi BBM subsidi.

Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) ini meminta Pertamina jangan melebih-lebihkan. Menurutnya, Pertamina bisa dengan mudah menciptakan pertamax dari produk premiumnya yang cukup banyak saat ini.

“Bikin pertamax itu cuma tambah aditif. Mungkin kita impor aditifnya saja. Jadi kalau Pertamina pindah ke pertamax, mereka makin siap. Karena nggak ribet urusin subsidi, yang dibayar terlambat. Jadi kalau ke pertamax, Pertamina nggak masalah,” kata Widjajono kala itu.

Pernyataan Widjajono inilah yang bikin anggota Komisi VII DPR kesal. Anggota Komisi VII DPR Bambang Wuryanto menuding Wamen ESDM tak benar.

“Selama saya belajar teknik kimia, tidak ada teori seperti itu yang diajarkan kepada saya. Mana ada premium dicampur zat aditif langsung bisa jadi pertamax,” kata Bambang dalam rapat dengar pendapat dengan Pertamina di Gedung DPR kemarin.

Bahkan beberapa anggota Komisi VII lainnya juga tambah ‘geram’ setelah mendapatkan penjelasan dari Direktur Pengolahan Pertamina, Edi Setianto yang mengatakan untuk menjadi pertamax, premium tidak bisa hanya dicampur dengan zat aditif.

“Kilang Pertamina memang sejak awal didesain untuk memproduksi premium, kalaupun ingin mengubah menjadi produksi pertamax, tidak segampang itu, perlu revamping kilang dulu dan kilangnya harus sudah RFCC dan PLBC,” jelas Edi.

Apalagi dikatakan Edi, dari semua kilang yang dimiliki Pertamina, hanya kilang Balongan saja yang bisa produksi Pertamax.

“Namun kapasitasnya hanya sekitar 1 juta barel saja. Tentunya untuk memenuhi kebutuhan Jawa saja jika dilakukan pembatasan, tidak akan cukup,” ujarnya.

Memang, kata Edi, ada campuran zat untuk bisa memproduksi pertamax, yakni ada campuran low octan 20% dan zat lainnya.

“Namun zat aditif yang dimaksudkan jumlahnya sangat kecil untuk bisa mengubah premium ke pertamax yang memiliki oktan 92,” terangnya.

Mendapatkan penjelasan tersebut, Bambang yang biasa disapa Bambang Pacul langsung meminta Pertamina menjelaskan langsung ke Wamen ESDM. “Nah, itu dijelasin ke Wamen ESDM, biar dia paham,” tegas Bambang.

Anda setuju siapa?

(dnl/qom)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: