inflaaa(PEMBATASAN subsidi)aa$1 … 110112


Jakarta (ANTARA News) – Politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dewi Aryani, meminta Pemerintah segera membatalkan rencana pembatasan bahan bakar minyak (BBM) karena kebijakan ini akan memberatkan kehidupan rakyat.

Di lain pihak, kata anggota Komisi VII DPR RI itu kepada ANTARA News di Jakarta, Rabu siang, hak rakyat untuk mendapatkan pelayanan dan pemenuhan sektor energi, terutama BBM, bakal tidak terpenuhi.

Dewi menegaskan, “Alasan pemerintah untuk penghematan sungguh naif, tidak fair, dan malah tidak masuk akal. Pemerintah seharusnya memikirkan bagaimana memperbesar penerimaan negara sehingga kecukupan anggaran dapat terpenuhi.”

Dewi lantas menyarankan Pemerintah untuk menghindari utang luar negeri yang semakin menjerat negara dan rakyat, yakni dengan cara segera menarik dana pajak dari perusahaan-perusahaan migas dan pertambangan. Kemudian, membereskan segera mafia energi, dan tidak tanggung-tanggung dalam melakukan reformasi birokrasi di ESDM dan sektor lain yang menjadi operator dan pengguna energi.

Menyinggung pernyataan Dirjen Pajak, Fuad Rahmany, dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa (10/1), yang mengatakan bahwa pada tahun 2011 realisasi penerimaan pajak dari sektor migas senilai Rp65 triliun, Dewi yang juga kandidat doktor kebijakan publik sektor energi dari Universitas Indonesia ini menyatakan, “Apa hebatnya?”

“Kita tahu bahwa pada tahun 2011, PT Pertamina telah menyetor pajak pada negara Rp50,9 triliun atau sekitar 72 persen dari realisasi pajak pada tahuin 2011. Sementara di Republik ini kita tahu terdapat banyak perusahaan migas yang bahkan lebih besar dari Pertamina. Ini ‘kan sangat-sangat memprihatinkan. Ke mana pendapatan sekian besar yang seharusnya menjadi hak rakyat yang tidak terserap itu? Rakyat hanya dibuat makin sengsara,” kata Dewi .

Ia lantas berkata, “Terus bagaimana seharusnya sikap Menko Perekonomian? Apa yang akan dilakukan oleh Menkeu/Dirjen Pajak? Bagaimana peran Menteri ESDM dalam pengawasan produksi migas? Apa yang dilakukan oleh BP Migas agar para KKKS membayar pajak dengan jujur dan tepat waktu. Kemudian, bagaimana Kejaksaan Agung dan KPK?”

Apakah untuk hal semacam itu, lanjut Dewi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang turun langsung, sementara Dewan Energi Nasional (DEN) yang diketuai Presiden belum menghasilkan apa pun dalam pembuatan kebijakan sektor energi.

http://www.antaranews.com/berita/292246/politikus-pemerintah-segera-batalkan-rencana-pembatasan-bbm

Sumber : ANTARANEWS.COM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: