minyaaa(5870 v. 4500)aak … 100411 (updated)


1 barrel [US, petroleum]

158.9872956 Litters

280711: $96.86, Rp8470/$, harga BBM INTERNASIONAL = Rp.5160; berarti subsidi bensin premium = Rp.660,-/liter; total subsidi per tgl 280711 = (38,400,000,000 L/365 hari) X Rp.660 = Rp.69.4 Milyar/hari
saat ini, 070411 pagi: sekira $108 per barel
kurs rupiah/dolar = 8642
berarti secara kasar, harga BBM INTERNASIONAL per LITER =
(108 X 8642) : 158.99 = Rp. 5870.4069438329454682684445562614
well, HARGA PERTAMAX JAUH BANGET DI ATAS HARGA INTERNASIONAL, kasar
sedang kan terhadap PREMIUM ada SELISIH KEMURAHAN = (5870-4500)/5870 X 100% = 23%
kalo penggunaan premium 1 taon di Indonesia sekira 38,4 juta KL maka SUBSIDI INTERNASIONAL terhadap premium = 38.400.000.000 X (Rp.5870-Rp.4500) = Rp. 52,6 T (berdasarkan total pemakaian per 2010)
jadi secara internasional, emang beneran ada subsidi bbm
namun, JIKA DIPERLAKUKAN SECARA PATRIOTIS NASIONALIS (penyelundupan DIKURANGI), seharusnya BANGSA INDONESIA MENDAPATKAN KEMURAHAN HARGA BBM, KARENA PEMILIK SEJATI CADANGAN MINYAK BUMI INDONESIA … itu yang diperjuangkan oleh banyak pengamat perminyakan
dalam 5 taon terakhir, ternyata PEMERINTAH MASEH SANGGUP TUKH MENAIKKAN APBN, itu berarti TIDAK ADA IMBAS NYATA SELISIH HARGA INTERNASIONAL tersebut TERHADAP APBN
penguatan rupiah JUGA AMAT BERGUNA DALAM MENAHAN LAJU KENAIKAN SUBSIDI, sehingga KEKUATAN KURS RUPIAH JUGA MENJADI SENJATA ANDALAN pemerintah dan bank Indonesia dalam MENGATASI INFLASI, terutama dari penggunaan bahan bakar minyak ini
belum lagi AKAL-AKALAN dalam penentuan harga bbm non-subsidi: pajak bbm, suplemen penambah oktan yang sulit diukur oleh masyarakat kebanyakan, kekurangan logistik distribusi, citra merek yang rendah, dan tingkat kepuasan masyarakat yang TIDAK PERNAH DIKETAHUI SEBERAPA BESAR (malah terjadi kontroversi pencemaran bbm yang dipasok spbu)
hasil penelitian tim yang ditunjuk pemerintah sudah MEMBERIKAN OPSI KENAEKAN per liter premium = Rp.6.000,- ini memang mendekati harga keinternasionalan tersebut di atas … tapi kalo MELEJIT s/d 147 dolar seperti yang lalu, maka seharusnya harga bbm internasional menjadi :
(147 X 8000) : 158.99 = Rp.7396,- … well, pemerintah PASTI BINGUNG LAGE DEH, pantes aja LELET TERUS MIKIRIN soal KEPASTIAN NAEK atawa TIDAK
well, ini itung-itungan ala warung kopi loh … pake taruh kaki di atas bangku gitu lho 😛 …

Sabtu, 07/05/2011 13:07 WIB
Rupiah Kuat, APBN Mampu Tahan Kenaikan Harga Minyak
Ramdhania El Hida – detikFinance

Jakarta – Pemerintah berkeyakinan anggaran negara masih kuat menahan kenaikan harga minyak Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) yang di April menyentuh US$ 123 per barel.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, ketahanan anggaran negara ini karena penguatan nilai tukar rupiah yang saat ini mampu menembus sekitar Rp 8.600/US$.

“APBN masih memadai apalagi saat ini nilai tukarnya menguat,” jelas Agus saat ditemui di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Jumat (6/5/2011).

Karena itu opsi kenaikan harga BBM masih bisa ditahan oleh pemerintah. Agus juga mengatakan, pemerintah tengah mempelajari kemungkinan kuota BBM bersubsidi bakal membengkak dari target 38,5 juta KL di 2011 ini.

“Kita memiliki pertahanan yang cukup kuat tetapi juga kita memiliki konsekuensi karena harus mempersiapkan 20% budget untuk pendidikan tetapi kondisi sekarang kita, meski lifting minyak turun tetapi ada gas dan kondensat sehingga penerimaan kita juga ada,” tuturnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian ESDM Kardaya Warnika mengatakan, dalam setahun ke belakang, rata-rata harga minyak mencapai US$ 89,5 per barel atau sudah tembus 10% di atas perhitungan APBN 2011.

Meski begitu, Kardaya mengatakan pemerintah masih belum berniat untuk menaikkan harga BBM saat ini.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa sudah seringkali ‘berkoar-koar’ mengingatkan kepada para pemilik kendaraan mewah agar tidak menggunakan BBM bersubsidi. BBM bersubsidi hanya diperuntukan untuk masyarakat golongan ekonomi lemah dan transportasi umum.

Menurutnya kampanye agar pemilik kendaraan mewah tidak menggunakan BMM bersubsidi pun terus dilakukan untuk menyadarkan masyarakat yang mampu. Pemerintah telah menempel stiker ataupun spanduk agar golongan berada tidak menggunakan premium sebagai bahan bakar kendaraan mereka.

Diakui Hatta, saat ini kondisi minyak dunia sedang melonjak. Namun hingga kini belum ada niatan dari pemerintah untuk menaikkan harga BBM di Indonesia.

(dnl/dnl)

Pengaturan BBM Bersubsidi Telah Sesuai Roadmap
Ditulis oleh FERRY MACHDIUS
Kamis, 06 Januari 2011 06:18
Dirjen Migas Kementerian ESDM, Evita H Legowo mengungkapkan, pengaturan BBM bersubsidi yang akan diberlakukan secara bertahap mulai April 2011 sebelumnya telah tertuang dalam Roadmap Pengurangan Subsidi BBM yang ditetapkan sejak tahun 2004.
“Jadi tidak benar anggapan bahwa pengaturan BBM bersubsidi ini karena tekanan dari SPBU asing, karena pada tahun 2004 kita belum mengenal SPBU asing,” demikian disampaikan Dirjen Migas pada Konferensi Pers di Kementerian Kominfo Jakarta (30/12) lalu.
Dirjen Migas menuturkan, kenaikan subsidi BBM dari tahun ke tahun sangat signifikan, bahkan subsidi BBM tahun 2010 mencapai 181% dari subsidi di tahun 2009 atau mengalami kenaikan hampir dua kali lipat. Selama lima tahun terakhir, Pemerintah telah mengeluarkan subsidi BBM sebesar Rp 413,2 triliun (2006: Rp 64,2 T; 2007: Rp 83,8 T; 2008: Rp 139,1 T; 2009: Rp 45,0 T; 2010: Rp 81,1 T).
Oleh karena itu, Pemerintah perlu melakukan kebijakan pengaturan BBM bersubsidi yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan sehingga selain bisa mengurangi beban anggaran subsidi BBM juga bisa membuat masyarakat Indonesia lebih bijak dalam memanfaatkan energi.
Menurut Dirjen Migas, hal ini sudah sesuai dengan rencana pemerintah terkait BBM. Pada tahun 2009-2010 adalah tahap uji coba pengaturan distribusi BBM secara tertutup. “Sebelumnya BPH Migas telah melakukan uji coba penggunaan Kartu Kendali BBM di Pulau Bintan dan Ditjen Migas telah melakukan uji coba distribusi LPG tertutup di Malang,” ujar Dirjen.
Selanjutnya, lanjut Dirjen, dalam Road Map disebutkan bahwa pada tahun 2011-2014 adalah tahap uji coba sistem distribusi tertutup secara bertahap. “Inilah kebijakan yang akan kita implementasikan secara bertahap mulai April 2011 dengan wilayah Jabodetabek sebagai pilot project”, ujar Dirjen Migas.
Di samping besarnya konsumsi BBM bersubsidi, Jabodetabek dijadikan pilot project mengingat Jabodetabek merupakan wilayah yang paling siap dari sisi infrastruktur. Dari total pengguna BBM bersubsidi di Indonesia, wilayah Jabodetabek mengkonsumsi 18% konsumsi premium nasional.
Selama lima tahun terakhir (2006-2010), konsumsi BBM bersubsidi di Indonesia mencapai 191,3 juta KL (2006: 37,4 juta KL; 2007: 38,6 juta KL; 2008: 39,2 juta KL; 2009: 37,7 juta KL; 2010: 38,4 juta KL). Dilihat dari jenis BBM bersubsidi, premium menyerap 60% (23,1 juta KL) dari total perkiraan realisasi BBM bersubsidi 2010 sebesar 38,4 juta KL. Apabila kita lihat dari pengguna BBM bersubsidi, maka sektor transportasi darat menggunakan 89% (32,5 juta KL), sedangkan rumah tangga 6%, perikanan 3%, usaha kecil 1%, dan transportasi air 1%.
Jika kita lihat lebih detail, di sektor transportasi darat sendiri konsumsi premium didominasi oleh mobil pribadi yakni sebesar 53% (13,3 juta KL), sedangkan motor 40%, mobil barang 4%, dan umum 3%. Dari total pengguna BBM bersubsidi di Indonesia, maka distribusinya adalah Jawa-Bali mengkonsumsi porsi terbesar yakni 59% dengan rincian Jabodetabek 30% (sama dengan 18% konsumsi premium nasional). (KO)
Dikutip dari esdm.go.id

Rabu, 06/04/2011 11:58 WIB
Peneliti UI: Naikkan Harga BBM Rp 1.000 per Liter
Whery Enggo Prayogi – detikFinance

Jakarta – Demi menjaga anggaran subsidi, pemerintah harus menaikkan harga BBM subsidi Rp 1.000 per liter dari saat ini Rp 4.500 per liter.

“Semakin lama, biaya anggaran naik. Harus secepatnya dinaikkan. Naiknya Rp 1.000,” jelas Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) UI Muhammad Chatib Basri di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (6/4/2011).

Ia menambahkan, semakin lama pemerintah menunda kenaikan harga BBM maka alokasi dana yang lebih penting akan tergerus, seperti subsidi pendidikan dan subsidi untuk orang miskin.

“Dengan asumsi harga minyak dunia berada di kisaran US$ 120 (per barel) maka beban subsidi Rp 200 triliun. Ini 20% dari anggaran. Bagaimana subsidi untuk orang miskin, PNPM dipotong?,” tambahnya.

Pemerintah tak perlu khawatir akan terjadinya gejolak di masyarakat. Pasalnya saat kenaikan BBM subsidi 120% di 2005, pemerintah SBY tetap bertahan, dan bahkan kembali terpilih.

Justru dengan semakin lambannya pemerintah mengambil kebijakan untuk menaikkan harga BBM subsidi, maka masyarakat bertindak spekulatif dengan menimbun BBM dan pasokan terganggu. “Inflation hangover, yang terjadi di beberapa daerah di pulau Jawa,” imbuh Chatib

“Harga naik, akan memacu inflasi juga ikut tinggi. Dengan goverment bond paling tinggi, maka harganya akan turun. Dan sebelum itu terjadi asing akan keluar,” tuturnya.

Sebelumnya memang mantan Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla (JK) menyarankan pemerintah harus tegas menaikkan harga BBM subsidi, dibanding pembatasan konsumsinya.

Pembatasan BBM membuat resah masyarakat, karena akan timbul praktik-praktik kecurangan. Yaitu, kendaraan umum yang menimbun BBM subsidi dan menjualnya kembali.

(wep/dnl)

Ditjen Pajak Klaim Penerimaan SPT Capai 99,15%
Jum’at, 8 April 2011 – 13:05 wib
Martin Bagya Kertiyasa – Okezone

JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatatkan penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan Pajak Penghasilan (PPh) di lembaganya mencapai 99,15 persen.

Demikian diungkapkan Kepala Subdit Kepatuhan WP dan Pemantauan DJP Liberti Pandiangan. Dia menjelaskan, jika dipercepatnya tenggat waktu penyerahan SPT tahunan bagi karyawan DJP menjadi pada 25 Februari telah berimbas positif dengan penerimaan mencapai 99,15 persen.

Dia mengungkapkan, jika memang ada beberapa pegawainya yang belum menyerahkan SPT, namun hal tersebut semata dikarenakan karena yang bersangkutan sedang melakukan perjalanan dinas.

“Di DJP itu sudah 99,15 persen. Jadi yang belum menyerahkan SPT itu adalah mereka yang sedang dinas ke luar negeri,” ujarnya di Kantor Pusat DJP, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (8/4/2011).

Sekadar informasi, DJP mencatatkan ada 17.112.405 wajib Pajak Pribadi, sebesar 1.822.407 Wajib Pajak Badan dan sebesar 410.174 Wajib Pajak bendahara, total WP yang dicatatkan oleh DJP adalah sebesar 19.410,174 Wajib Pajak.

Adapun jumlah penerimaan SPT tersebut terdiri dari 7.784.825 SPT Tahunan PPh orang pribadi dan 161.565 SPT tahunan PPh badan. Namun demikain dia mengungkapkan jika penerimaan tersebut tidak lantas karena ada wajib pajak mangkir namun karena ada beberapa orang yang yang memiliki lebih dari satu usaha.

“Jadi ada yang tercatat di tempat yang satu, kemudian dia punya toko di tempat yang lain, itu tidak bisa jadi patokan, karena bisa saja satu orang mempunyai lebih dari satu usaha, tapi dia hanya bayar untuk satu nama,” paparnya.

Karenanya dia menambahkan, jika total wajib pajak baru bisa di rekapitulasi pada dua bulan mendatang. “Jadi nanti kita kumpulkan semua data, dan baru sekitar dua bulan lagi kita bisa melihat,” tambahnya.

Sementara untuk Kementerian Lembaga sendiri dia tidak dapat menjelaskan rinciannya karena memang sudah masuk keseluruhan. “Untuk kementerian Lembaga itu kita tidak bisa hitung satu-satu, tapi ini nanti bisa jadi pertimbangan kita ke depannya,” jelas dia.(ade)

Realisasi Pendapatan Negara Lampaui Target
Pendapatan negara hingga Maret 2011 sebesar Rp213,8 triliun, naik 19,3 persen dari target.
Kamis, 14 April 2011, 13:29 WIB
Antique, Ajeng Mustika Triyanti

VIVAnews – Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan optimistis terhadap kondisi perekonomian Indonesia. Hal itu terlihat dari indikator makro yang sesuai target, baik dalam pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, dan subsidi yang terus dapat dijaga.

Selain itu, Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati menuturkan, pendapatan negara, belanja negara, dan peringkat Indonesia juga meningkat. Meski, belanja modal mengalami penurunan.

“APBN 2011 memperlihatkan realisasi penerimaan dan belanja negara jauh lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu. Namun, belanja modal sedikit lebih rendah,” kata dia di Kemenkeu, Jakarta, Kamis, 14 April 2011

Menurut Anny, realisasi pendapatan negara hingga Maret 2011 sebesar Rp213,8 triliun, naik 19,3 persen dari target tahun ini, atau meningkat Rp38,8 triliun (22,2 persen) dari realisasi tahun lalu. Sementara itu, penerimaan pajak naik 20 persen dari target 2011 yang hanya 17,6 persen.

Sementara itu, realisasi belanja negara hingga Maret 2011 mencapai Rp208 triliun, atau naik 16,6 persen dari target. Pencapaian itu menunjukkan terjadinya kenaikan 13,9 persen dari realisasi belanja tahun lalu.

Di sisi ekspor, pada Februari 2011 mencapai US$14,4 miliar atau tumbuh sebesar 27,4 persen (year to date). Sementara itu, total impor Indonesia sebesar US$11,99 miliar, tumbuh 29,3 persen (year to date). Meskipun mengalami penurunan dibanding bulan sebelumnya (Januari), ekspor Indonesia masih menunjukkan tren naik, baik pada komoditas migas maupun non migas.

Bahkan, pada Maret 2011 terjadi deflasi sebesar 0,32 persen, yang merupakan terbesar sepanjang 10 tahun terakhir dan ini memengaruhi penguatan imbal hasil (yield) obligasi dan instrumen pasar uang lain.

Arus masuk modal asing juga terus berlanjut dan mendorong penurunan yield surat utang negara (SUN) domestik serta global.

Dengan kinerja perekonomian yang baik, menurut Anny, hal itu dapat meningkatkan peringkat kredit Indonesia, serta biaya dana (cost of fund) utang dan risiko kredit pemerintah akan semakin rendah.

Berdasarkan review Fitch dan S&P, terjadi peningkatan peringkat kredit Indonesia dari BB/outlook positif menjadi BB+/outlook positif dan Indonesia tinggal setahap lagi mencapai posisi investment grade.

“Di sisi belanja modal, kami terus memonitor secara bulanan 10 kementerian dan lembaga yang alokasinya sudah mencapai Rp111,6 triliun. Nanti, akan dilihat apa yang menjadi kendala mereka,” ujar Anny.

Kemenkeu mencatat 10 kementerian dan lembaga dengan pagu belanja modal terbesar antara lain, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Pertahanan, Kementerian Agama, dan Polri. Selain itu, terdapat Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, dan Kementerian Perumahan Rakyat.

Sementara itu, Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu, Agus Supriyanto mengatakan, total pagu dari 10 kementerian dan lembaga tersebut sebesar Rp111,6 triliun atau 82 persen dibanding pagu belanja modal dari seluruh APBN 2011.

“Realisasi belanja modal dari seluruh kementerian dan lembaga tersebut rata-rata belum mencapai 3,5 persen atau Rp3,9 triliun dari Rp111,6 triliun,” ujarnya.

Dari 10 kementerian dan lembaga itu, yang realisasinya di atas 3,5 persen yakni Kementerian PU, Kementerian Agama, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Perhubungan.

Sementara itu, penyebab utama belum terealisasinya belanja modal dengan baik, Agus menuturkan, antara lain karena proses tender, pelaksanaan tender, dan sebagainya yang terhambat. (art)
• VIVAnews

Pemerintah Pastikan Gunakan SAL Tutup Defisit
Kamis, 28 Juli 2011 | 5:45
Pemerintah Pastikan Gunakan SAL Tutup Defisit Pemerintah Pastikan Gunakan SAL Tutup Defisit
investor daily

JAKARTA-Pemerintah memastikan akan menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk membiayai defisit anggaran dalam APBN Perubahan 2011 sebesar Rp150,8 triliun atau 2,1 persen terhadap PDB.

“Pemerintah akan menutup dari SAL, karena penggunaan SAL lebih efisien. Kalau kita menerbitkan surat utang pembayarannya tidak efisien sementara kita masih punya dana dari sisa anggaran,” kata Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati dalam pemaparan di Jakarta, Rabu malam.

Untuk itu, Anny melanjutkan, penggunaan SAL dalam APBN Perubahan ditetapkan sebesar Rp40,3 triliun atau meningkat Rp35,3 triliun dari APBN 2011.

Menurut dia, defisit anggaran yang meningkat dari sebelumnya Rp124,7 triliun atau 1,8 persen dari PDB ini, disebabkan karena adanya pertambahan anggaran subsidi.

“Selain itu, ada kenaikan anggaran pendidikan karena ada tambahan-tambahan belanja anggaran yang sifatnya prioritas. Jadi walaupun postur berubah tapi ternyata kebutuhan belanja masih relatif lebih besar,” ujarnya.

Namun, walaupun defisit telah ditetapkan pada angka 2,1 persen, Anny menjelaskan bisa saja realisasinya dibawah angka tersebut karena penyerapan anggaran dari Kementerian Lembaga biasanya setiap tahun berlangsung kurang optimal.

“Pemerintah selalu berusaha agar penyerapan di KL optimal tapi efisien. Tapi masih ada kendala misalnya tender atau bisa juga terjadi program yang tidak bisa dieksekusi karena persoalan lahan. Tentunya ini mempengaruhi penyerapan anggaran. Sehingga biasanya defisit tidak pada angka 2,1 persen tapi bisa saja turun di bawah angka itu seperti tahun lalu,” kata dia.

Sementara terkait SAL, Anny melanjutkan, selain digunakan untuk membiayai defisit juga akan dipergunakan untuk membiayai tambahan pengeluaran pembiayaan yang dialokasikan untuk mendukung kebijakan pemerintah.

“Kebijakan pemerintah tersebut adalah percepatan pengadaan tanah untuk jalan tol melalui alokasi dana bergulir Badan Layanan Umum Badan Pengatur Jalan Tol (BLU BPJT) dan resktrukturisasi serta revitalisasi BUMN strategis,” ujarnya.

Pemerintah dan DPR dalam APBN Perubahan 2011 menyepakati sejumlah perubahan asumsi dasar ekonomi makro berdasarkan kondisi terkini perekonomian.

Pertumbuhan ekonomi ditetapkan 6,5 persen, laju inflasi 5,65 persen, SPN 3 bulan 5,6 persen, nilai tukar rupiah Rp8.700 per dolar AS, harga ICP minyak 95 dolar AS per barel dan lifting minyak 945 ribu barel per hari.

Sedangkan pendapatan negara dan hibah ditetapkan sebesar Rp1.1869,9 triliun atau mengalami kenaikan 5,9 persen dari APBN 2011.

Kenaikan tersebut disumbangkan penerimaan perpajakan sebesar Rp878,7 triliun atau naik 5,8 persen sebesar Rp64,1 triliun yang mengakibatkan kenaikan tax ratio menjadi 12,2 persen dari 12,1 persen.

Sementara, belanja negara hingga akhir tahun diperkirakan meningkat sebesar Rp91,2 triliun dari APBN 2011 dan menjadi Rp1.320,7 triliun.

Namun, hingga Juni 2011, realisasi pendapatan negara baru mencapai Rp497 triliun dan belanja negara mencapai Rp442,3 triliun sehingga pencapaian APBN justru menunjukkan surplus Rp54,7 triliun. (ant/hrb)

Advertisements

3 Comments (+add yours?)

  1. Trackback: EGP, (seharusnya) kata MD soal premium … | Jl. MAEN SAHAM (read: Stock Trading St.)
  2. Trackback: kejar 1 M (052) H-183 | Jl. MAEN SAHAM (read: Stock Trading St.)
  3. Trackback: kejar 1 M (107) H-128 (sulit trading… NO WAY lah :) ) « Jl maenSAHAM/Stock Trading St

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: