pemilik saratoga berKA$U$ (2) … 231210


Kamis, 23/12/2010 19:05 WIB
Sandiaga S Uno Tegaskan Tak Terkait Masalah Hukum Putusan BANI
Yuda Ari Kusuma – detikNews

Jakarta – Pengusaha Sandiaga S Uno menegaskan tidak terkait dengan permasalahan hukum dalam pelaksanaan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Putusan ini antara lain dugaan tindak pidana penggelapan dan penipuan dalam transaksi pembayaran dari Pertamina dan PT Pandanwangi Sekartaji (PWS).

“Sandiaga S Uno selaku Komisaris PT Capital Inc Finance tidak memiliki kaitan apapun terhadap pembayaran uang ganti rugi dari Pertamina kepada PWS,” kata pengacara Sandiaga, David ML Tobing pada jumpa pers di kantornya, Jl Sudirman, Jakarta, Kamis (23/12/2010).

Menurut David, pembayaran uang ganti rugi tahap pertama sudah dilakukan. Pembayaran itu terkait pelaksanaan putusan BANI, atas dasar tuntutan PWS terkait perjanjian dalam proyek depot satelit Pertamina, yang tidak melaksanakan kesepakatan sebelumnya.

Namun, pembayaran tahap II terkendala dengan adanya tudingan dari Edward Soeryajaya, atas dugaan penggelapan dan penipuan terkait pemalsuan dokumen yang dilakukan Sandiaga S Uno.

“Alasannya, karena ada klaim dari Edward Soeryajaya atas kepemililkan asli sertifikat Hak Guna bangunan (HGB) No 31, dan sertifikat HGB No 32/Sumur Bandung diblokir atas dasar permohonan dari Edward Soeryajaya,” tambah David.

David juga mengatakan, terdapat perjanjian pelepasan antara pemegang saham PWS dengan VDHTS, perusahaan sub kontraktor dalam pembangunan proyek depo satelit tahun 2006 silam. Intinya, PWS sepakat untuk menjual seluruh hak atas aset PT PWS kepada VDHTS.

Hal ini berarti seluruh pembayaran uang ganti rugi dari Pertamina kepada PWS dimiliki sepenuhnya oleh VDHTS. PWS juga telah mengalihkan piutangnya terhadap VDHTS kepada PT Capital Inc Finance sebesar US$ 250 ribu.

“Justru PT capital Inc Finance memiliki tagihan terhadap VDHTS sebesar 250 ribu dollar AS. Dengan demikian, Sandiaga S Uno tidak memiliki hubungan dengan permasalahan hukum dengan pelaksanaan putusan BANI,” ujarnya.

(fay/fay)
Jawaban Sandiaga Uno Soal Depo Pertamina
“Penegakan hukum itu berdasarkan alat bukti, saksi, dan fakta. Tidak ada unsur politiknya.
Selasa, 21 Desember 2010, 20:57 WIB
Hadi Suprapto, Eko Huda S

VIVAnews – Pengusaha Sandiaga Salahuddin Uno melalui pengacaranya, David L Tobing, akhirnya angkat bicara mengenai isu dugaan keterlibatan di proyek depo bahan bakar minyak PT Pertamina.

David mengatakan, kasus ini bermula dari gagalnya pembangunan proyek Depo BBM Satelit A Jakarta, di Balaraja, Tangerang, yang memunculkan pemutusan kontrak Pertamina dengan PT Pandan Wangi Sekartaji pada 2003 dan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia pada 2007. “Pembangunan ini mulai pada 1996, tapi pada 1997-1998 terkena krisis, sehingga berhenti,” kata Tobing di Jakarta, Selasa 21 Desember 2010.

Berdasarkan putusan Badan Arbitrase, gagalnya pembangunan ini mengharuskan Pertamina membayar ganti rugi kepada Pandan Wangi sebesar US$12,8 juta, dengan catatan semua aset depo yang belum jadi ini menjadi milik Pertamina. Ganti rugi ini karena Pandan Wangi telah menyelesaikan pembangunan hingga 30 persen.

Pembayaran termin pertama sebesar US$6,4 juta telah dilakukan Pertamina pada 2009 yang menyebabkan pengalihan seluruh aset non-tanah. Sedangkan pembayaran kedua gagal dilakukan karena sertifikat tanah depo tersebut ternyata ganda. “Sehingga Pertamina sampai saat ini belum bisa menguasai aset tanah itu,” katanya.

David mengatakan, sertifikat tanah tanah ini sempat hilang pada 2001. Saat itu, Sandiaga masih menjadi direktur utama Pandan Wangi, kemudian mengundurkan diri pada 2003, dan Edward Seky Soeryadjaya menjadi komisaris di perusahaan itu. Pada tahun itu juga, sertifikat baru diterbitkan. “Terbitnya sertifikat Nomor 32, membuat sertifikat nomor 31 yang hilang batal demi hukum,” katanya.

Namun, belakangan, saat Pertamina mau melakukan pembayaran termin kedua, Edward mengaku memiliki sertifikat nomor 31. “Di sini pangkal masalahnya,” katanya. “Kenapa tiba-tiba Edward memiliki sertifikat ini?”

Masalah sertifikat tersebut, menurut David, pernah masuk Pengadilan Negeri Bandung. “Di sana Pak Edward menang. Lalu kami banding, dan sekarang sedang menunggu putusan kasasi,” katanya.

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri, Kombes Pol Boy Rafli Amar, mengatakan bahwa Polri tak mau terpengaruh tekanan politik untuk mengusut dugaan keterlibatan Sandiaga Uno dalam pembangunan depo Balaraja. Boy mengatakan, pengusutan dugaan ini akan tetap berdasarkan alat bukti yang ditemukan.

“Kami tidak mau ada intervensi politik. Penegakan hukum itu berdasarkan alat bukti, saksi, dan fakta. Tidak ada unsur politiknya,” kata Boy di Mabes Polri.

Boy menambahkan, Polri akan berhati-hati mengusut dugaan korupsi tersebut. Selain itu, Boy juga membantah beredarnya berita yang menyatakan Polri telah mengajukan pencekalan terhadap Sandiaga Uno. Polri, kata dia, belum pernah mengajukan permintaan cekal tersebut. “Polri sejauh ini belum pernah mengajukan cekal untuk yang bersangkutan,” kata dia.

Sebagaimana diketahui, Sandiaga Uno dilaporkan oleh advokat Eggy Sudjana ke Mabes Polri. Eggy menduga, mantan direktur utama PT Pandan Wangi Sekartaji itu terlibat dalam penggelapan sebesar US$6,4 juta.

Terkait laporan tersebut, Boy mengatakan penyidik Mabes Polri masih melakukan waktu untuk mengusut kebenarannya. “Masih dipelajari,” kata dia.

Wakil Presiden Komunikasi Korporat Pertamina, M Harun mengatakan, Pertamina masih akan menunda pembayaran termin kedua, sebesar US$6,4 juta hingga sengketa sertifikat tanah ini selesai. “Ini murni urusan Pandan Wangi. Tidak melibatkan Pertamina,” ujar Harun.
• VIVAnews
Sandiaga Uno Dicekal, Ito Sumardi Bungkam
Sabtu, 18 Desember 2010 , 13:58:00 WIB
Laporan: Ari Purwanto

RMOL. Direktur Utama PT Pandanwangi Sekartaji (PWS) Sandiaga Uno mangkir untuk ketiga kalinya dalam pemanggilan yang dilakukan Polri terkait kasus tindak pidana penggelapan, penipuan ganti rugi aset yang diperoleh dengan transaksi antara Pertamina dengan PT PWS pada Rabu (15/12) kemarin.

Informasi yang beredar di kalangan wartawan, untuk mencegah agar tidak melarikan diri ke luar negeri, Polri bekerjasama dengan pihak Imigrasi telah mengeluarkan surat Cekal kepada Sandiaga Uno.

Namun, Kabareskrim Mabes Polri Komjen Ito Sumardi saaat dikonfirmasi enggan menjelaskan kelanjutan kasus ini secara lebih rinci.

“Semua kasus sesuai prosedur hukum yang berlaku,” kata Ito singkat ketika dihubungi Rakyat Merdeka Online di Jakarta, Sabtu (18/12).

Kasus yang melibatkan orang kaya ke-27 versi majalah Forbes ini bermula dari rencana pembangunan Depo Minyak Pertamina di Balaraja, Banten yang akan dikerjakan oleh PT PWS, namun batal dikerjakan.

Karena pembatalan tersebut, PT PWS menuntut ganti rugi senilai US$ 12,8 juta dengan syarat PT PWS harus menyerahkan sertifikat tanah yang menjadi lokasi pembangunan Depo tersebut. Namun sertifikat yang diserahkan PT PWS itu ternyata bodong. Hal itu diketahui ketika Pertamina hendak membayar ganti rugi tahap pertama senilai US$ 6.4 juta dari total US$ 12,8 juta. [wah]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: